Dua partai besar, Gerindra dan Demokrat resmi mengajukan surat mundur dari AKD DPRD Provinsi Jambi. Partai dengan jumlah kursi mayoritas itu memilih sikap tegas, tidak bergabung ke AKD dan bersiap menjadi pengontrol kritis.
“Secara resmi surat sudah kita layangkan ke pimpinan DPRD Provinsi Jambi,”kata Bustami Yahya, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jambi.
Menurut Bustami, anggota DPRD fraksi Gerindra dari Dapil Batanghari-Muarojambi, Abun Yani, atas perintah partai sudah menarik diri dan mundur dari jabatan sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan.
“Dengan demikian kami dari fraksi Gerindra hanya sebagai anggota biasa di DPRD Provinsi Jambi,”ujarnya.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jambi juga telah mengirimkan surat yang sama. Menurut Burhanuddin Mahir, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dari fraksi Demokrat, surat pengunduran diri telah diajukan resmi pada Senin 11 April 2022, kemarin.
“Anggota kita atas nama Fauzi Ansori sudah mengirim surat secara resmi di atas materai dan dikirimkan ke pimpinan DPRD,”ujarnya.
Kata Cik Bur, begitu ia akrab disapa, Mantan Kepala Bappeda Provinsi Jambi itu mundur dari jabatan AKD sebagai Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jambi.
Cik Bur menegaskan penetapan jabatan wakil ketua Bapemperda yang diberikan kepada Fraksi Demokrat bukanlah keputusan yang bijak. Menurutnya, itu tidak pernah dikomunikasikan dengan Fraksi Partai Demokrat sebelum pemilihan AKD.
“Oleh karena itu, kami menyatakan menolak jabatan tersebut dan mengembalikan jabatan sebagai wakil ketua Bapemperda kepada ketua DPRD Provinsi Jambi,”tegas Cik Bur.
Menurut Cik Bur, Fraksi Partai Demokrat akan fokus menjadi kekuatan pengontrol dan penyeimbang.
“Agar roda pemerintahan di Provinsi Jambi berada di jalur yang tepat dan meluruskan jika melenceng dari ketentuan yang berlaku,”tegasnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dari fraksi Gerindra, Faisal Riza menegaskan sikap politik Gerindra itu imbas dari upaya-upaya meninggalkan Gerindra.
“Awalnya koalisi sudah terbentuk, lalu Gerindra ditinggalkan,” ujar Faisal Riza.
Ke depan, kata Faisal Riza, Gerindra tak terhalang untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, walau berseberangan dengan eksekutif.
Menurutnya, Gerindra akan tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan Gubernur Jambi. “Kami akan bekerja maksimal untuk memastikan program-program yang ada berjalan sesuai ketentuan dan aturan,” ujarnya.
Fadli Sudria, mewakili fraksi PAN menghormati sikap politik Gerindra dan Demokrat, yang tidak mengambil posisi AKD.
“Kita menghormati sikap politik teman-teman,” katanya.
Namun, mantan anggota polisi itu menegaskan tidak ada upaya dan niat untuk meninggalkan Gerindra dan Demokrat.
“Yang jelas kita tidak merasa meninggalkan. Kita ingin bersama membangun Jambi Mantapi,” tegas Fadli Sudria.(*)