JAMBI – Dalam sebuah upaya substantif untuk mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM. Acara yang dilangsungkan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Selasa (23/04/2024), menyaksikan partisipasi aktif dari berbagai pejabat tinggi dan kepala daerah, serta lembaga pemerintahan setempat.
Gubernur Jambi, Al Haris, dalam sambutannya, menggarisbawahi pentingnya inisiatif ini sebagai jawaban dari kebutuhan mendesak untuk menjaga dan melindungi hak asasi warga. “Ini bukan hanya tentang kepatuhan pada hukum, tapi juga tentang bagaimana kita, sebagai sebuah pemerintahan dan masyarakat, memastikan bahwa setiap kegiatan di daerah kita ini berlangsung dalam koridor yang menghormati dan melindungi hak setiap individu,” jelas Gubernur Al Haris.
Lebih lanjut, Gubernur menambahkan bahwa pembentukan gugus tugas ini juga merupakan respons dari pemerintah daerah terhadap isu-isu HAM yang kerap muncul dan menjadi perhatian publik. “Dengan adanya tim gugus tugas ini, kami ingin memastikan bahwa setiap laporan atau isu terkait pelanggaran HAM tidak hanya akan diinvestigasi, tapi juga ditindaklanjuti dengan tegas,” ucapnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, M. Adnan, turut memberikan kontribusi dalam acara tersebut. Menurut Adnan, formasi gugus tugas ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan isu HAM di tingkat lokal. “Kami berharap dengan terbentuknya gugus tugas ini, akan ada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya HAM, serta peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menangani isu-isu tersebut,” kata Adnan.
Dalam rangkaian acara pengukuhan, Gubernur Al Haris secara simbolis menyerahkan piagam penghargaan kepada beberapa kabupaten dan kota yang dinilai telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam penegakan HAM. Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh masing-masing menerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas upaya mereka.
Selain itu, acara tersebut juga diwarnai oleh diskusi panel yang melibatkan para ahli dan praktisi HAM, dimana mereka membahas berbagai tantangan dan solusi dalam implementasi kebijakan HAM di daerah. Peserta yang hadir, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir, dan kepala OPD terkait lainnya, berkesempatan untuk mendalami berbagai strategi yang bisa diadopsi untuk meningkatkan perlindungan HAM di Provinsi Jambi.
Gubernur Jambi menutup acara dengan pesan khusus menjelang pemilihan serentak yang akan datang, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas dan stabilitas daerah. “Kita harus memastikan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan lembaga swasta, bekerja sama dengan baik agar tidak ada lagi gesekan yang bisa mengganggu kondusivitas kita, khususnya saat proses pemilihan,” ujarnya.
Dengan pengukuhan ini, Jambi berharap dapat menjadi contoh dalam penegakan HAM di Indonesia, mengingat pentingnya tema ini di tengah dinamika sosial dan ekonomi saat ini.(*)