JAKARTA – Produk kelapa sawit Indonesia terus menjadi sasaran kampanye hitam di beberapa negara. Kampanye itu masih terus terjadi hingga beberapa waktu belakangan.
Terkait hal itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan diplomasi ekonomi Indonesia menjadi langkah untuk melindungi kepentingan strategis produk kelapa sawit Indonesia.
“Untuk itu… Indonesia bersama Malaysia telah membentuk CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries). Indonesia akan terus melawan diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia,” kata Retno.
Hal itu disampaikan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (09/01/2018). Turut hadir mantan menlu RI Marty Natalegawa.
Seruan Retno perihal produk kelapa sawit Indonesia juga pernah disampaikan pada pertemuan Menteri Luar Negeri antara ASEAN dan Uni Eropa (UE) di Singapura, 3 Agustus 2018.
“ASEAN dan Uni Eropa (UE) sebagai dua organisasi regional terdepan di dunia seyogyanya bekerja sama dalam menyuarakan dan mengedepankan prinsip-prinsip multilateralisme dan perdagangan bebas, termasuk mencegah praktek proteksionisme. Hal ini harus tercermin dengan kebijakan yang konsisten, termasuk dalam konteks kelapa sawit,” katanya dilansir situs resmi Kemenlu.
Dalam kaitan kelapa sawit, Menlu Retno juga menyatakan Indonesia mengikuti dengan seksama hasil kesepakatan Trilog UE untuk Renewable Energy Directive (RED) II pada Juni 2018.
“Ada potensi diskriminasi kelapa sawit dengan penerapan sejumlah kriteria yang bias untuk biofuel, antara lain dengan membedakannya berdasarkan tinggi rendahnya resiko emisi karbon pada skema Indirect Land Used Changed (ILUC),” ujarnya.
Menurut Delegasi Indonesia, isu minyak kelapa sawit harus dibahas secara bijak karena mata pencaharian lebih dari 5 juta petani kecil di ASEAN bergantung pada kelapa sawit.
“Tidak mungkin kita membahas permasalahan ini tanpa mempertimbangkan elemen-elemen terkait pemenuhan Sustainable Development Goals. Untuk itu, Indonesia kembali mengajak UE untuk bersama-sama membangun standar sustainability seluruh minyak nabati yang inklusif, SDGs Compliance on Vegetable Oils,” katanya. (*)