Pemerintah telah mendatangkan vaksin corona ke dalam negeri. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan vaksin untuk melawan pandemi covid-19 bakal diberikan untuk 107 juta orang penduduk.
Angka tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan 67 persen dari 160 juta orang penduduk yang berada di rentang usia 18-59 tahun. Hanya saja, dari 107 juta penduduk itu, tak semua dapat gratis, alias harus beli sendiri.
Skemanya lewat dua program: subsidi pemerintah 32 juta orang, 75 juta dijual untuk mandiri. Tak bisa semua gratis, pemerintah menyebut anggaran jadi kendala.
RELATED STORIES
Pemerintah belum menetapkan harga vaksin covid-19 untuk setiap dosisnya. Namun PT Bio Farma (Persero) pernah menyampaikan harga vaksin corona di kisaran Rp72.500- Rp145 ribu. Belum lama ini harga yang diusulkan naik lagi menjadi Rp200 ribu per dosis. Jika asumsi satu orang mendapatkan 2 dosis, maka vaksin yang kudu dibayar sekitar Rp400 ribu.
Masyarakat merespons, cenderung keberatan dengan vaksin berbayar atau sikap pemerintah yang enggan memberi gratis. Salah satunya adalah Surya, pria berusia 30 tahun yang tinggal di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan. Menurutnya, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan vaksin gratis bagi seluruh masyarakat.
“Kalau vaksin ya harusnya pemerintah yang nanggung. Jangan ibarat kata, masyarakat lagi yang harus bayar,” kata Surya kepada wartawan, Selasa (15/12).
Surya mengatakan, sejak pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, masyarakat mengalami kesulitan secara ekonomi, termasuk dirinya.
“Uang ratusan ribu, kalau lagi corona gini itu gede banget lah,” kata dia.
Jangankan untuk membayar vaksin, ia bahkan mengaku tak memiliki untuk membayar kontrakan.
“Boro-boro bayar vaksin, uang bayar kontrakan aja enggak ada. Kalau alasannya (pemerintah) enggak ada dana, pakai aja duit yang dikorupsi. Suruh balikin untuk vaksin buat rakyat aja,” ujar dia.
Warga Pancoran lainnya, Tarso juga sependapat dengan Surya. Menurut pria 60 tahun ini, jika memang pemerintah ingin menyelamatkan rakyat, vaksin harus disediakan secara gratis, sebab jika berbayar, tak semua masyarakat bisa mendapatkannya.
“Istilahnya ini ekonomi udah morat-marit kayak gini, ekonomi rakyat istilahnya buat hidup aja udah susah, kok malah suruh bayar,” ucap dia.
Jika memang harus berbayar, ia mengaku tidak akan mau mengeluarkan uang untuk vaksin. Alasannya, kata dia, masih ada kebutuhan pokok lainnya yang bisa dipenuhinya dengan uang ratusan ribu.
“Jangan sampai memberatkan rakyat. Bagi orang yang mampu, pejabat, itu enggak masalah. Kalau bagi rakyat kecil berat, makan harian aja susah banget,” ucap dia.
Ia juga mengatakan jika pemerintah beralasan tak memiliki anggaran untuk subsidi, anggaran untuk bansos bisa diganti untuk vaksin.
Sebab, selama ini, kata dia, bansos yang diberikan pemerintah bermasalah dan tidak tepat sasaran.
“Bisa itu dialihkan anggarannya, wong pemerintah yang berkuasa,” ujar dia.
Sementara itu, warga lainnya, May, mengatakan siap untuk membayar vaksin jika keadaan ekonominya normal. Namun, kata dia, saat ini, kondisi ekonominya tengah sulit.
“Kalau lagi ada duit, saya juga mendingan pilih bayar untuk sekeluarga, biar aman. Tapi kalau keadaan begini, buat makan aja susah. Harusnya kewajiban pemerintah,” mata May.
Ia mengatakan, jika mengikuti harga vaksin yang diusulkan senilai Rp400 dengan asumsi dua dosis. Ia membutuhkan uang setidaknya Rp2,4 juta untuk membayar bagi enam anggota keluarganya.
“Duit dari mana. Enggak mau saya, mendingan buat bayar kontrakan. Kalau gratis enggak papa,” ucap dia.
Tidak hanya ketiga warga itu yang meminta agar vaksin diberikan secara gratis, Herman, warga Mampang Prapatan, pun berpendapat demikian. Menurut Herman, pandemi ini adalah keadaan darurat yang seharusnya disikapi pemerintah dengan mengutamakan kesehatan masyarakat.
“Ya kalau bayar mah kita keberatan. Sedangkan kan warga itu enggak mungkin, apalagi lagi corona gini. Kayak saya jualan, dulu sebelum corona alhamdulillah ada begitu, sekarang kan udah sepi banget,” kata Herman.
Sama seperti warga lainnya, Herman juga menyatakan tidak akan mau mengeluarkan uang jika memang ia tak kebagian subsidi vaksin dari pemerintah.
“Ya misalnya harganya Rp400 ribu. Saya keluarga ada lima orang. Jutaan berarti saya harus keluarkan (uang),” ucap dia.
Sementara itu, berbeda dengan keempat warga sebelumnya, Tarman (30) mengaku tak akan mau divaksin meski diberikan secara gratis oleh pemerintah.
“Saya takut divaksin, jadi saya enggak mau walaupun gratis. Apalagi harus berbayar. Saya tidak mau pokoknya,” ucap Herman.
Ia sendiri mengaku percaya dengan adanya corona, namun menurutnya, banyak warga lainnya yang lebih penting mendapatkan vaksin dibanding dirinya.
“Ya mungkin orang-orang lanjut usia, tenaga kesehatan,” ucap dia.(*)
