Koran Tempo edisi hari ini, Selasa 19 Januari 2021 kembali mengulas sepak terjang Herman Hery dan Ihsan Yunus–legislator asal Jambi–, dalam silang sengkarut bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial RI. Penelusuran Tempo, Ihsan dan Herman menggunakan bendera sejumlah perusahaan untuk memperoleh proyek pengadaan barang bantuan sosial 2020. Duit pembayaran dari pemerintah hanya mampir sebentar ke perusahaan-perusahaan itu, sebelum kemudian dikirim lagi ke perusahaan milik dua politikus PDIP itu.
***
Ihsan Yunus, legislator asal Jambi itu disebut-sebut memperoleh kuota bansos yang angkanya mencapai 4,6 juta paket senilai Rp 1,4 Triliun. Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang per kemarin dirotasi menjadi anggota Komisi II ini mengatur kuota miliknya lewat sejumlah perusahaan.
Sumber Tempo mengatakan operator lapangannya adalah Muhammad Rakyan Ikram dan Yogas. Ikram adalah adiknya sementara Yogas tangan kanannya. Mereka mendekati perusahaan untuk menjadi penyedia bantuan sosial.
Setelah ditunjuk, mereka akan mengutip fee dari para vendor tersebut. Perusahaan penyedia disebut terafiliasi dengan Ihsan, yaitu PT Bumi Pangan Digdaya, PT Andalan Pesik Internasional, PT Pertani, dan PT Mandala Hamonangan Sude.
Akta perusahaan menyebutkan Mandala Hamonangan didirikan pada 4 April lalu dan bergerak di bidang hasil pertanian serta hewan hidup.
Ihsan membantah informasi tersebut.
“Enggak benar itu,”katanya.
Muslih, sekretaris perusahaan PR Pertani, mengatakan mereka mengajukan permohonan resmi ke Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial Kemensos.
“Tidak terkait dengan satu anggota DPR pun, termasuk dengan Ihsan Yunus,”katanya.
Ia mengaku tidak mengenal Ihsan, Yogas ataupun Rakyan Ikram.
Di kursi komisaris utama, duduk Asep Sasa Prunama yang juga Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos.
“Saya tidak mengikuti di awal soal bansos ini,”kata Asep.
KPK sudah menggeledah perusahaan penyedia bantuan sosial yang diduga terafiliasi dengan Ihsan Yunus dan Herman Hery itu. KPK pun sudah menggeledah kediaman orang tua Ihsan di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur.
“Prinsipnya, siapa yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa dugaan perbuatan para tersangka, tentu penyidik akan mengkonfirmasi,”kata Ali Fikri, juru bicara KPK.
Ali Fikri memastikan KPK akan mengkonfirmasi semua informasi yang berkembang dalam penyidikan kasus korupsi bansos kepada saksi-saksi. Namun Ali belum bersedia menyebutkan informasi tersebut karena masih dalam tahap penyidikan.
“Pada waktunya akan dibuka,”katanya.(*)