Langkah Ketua DPRD Merangin, Herman Efendi ST MM, yang ikut mendesak Bupati mengevaluasi Sekda Fajarman, sangat disayangkan.
Pengamat kebijakan publik dari UIN STS Jambi Dr Dedek Kusnadi MS MM berpandangan, sebagai ketua DPRD, semestinya Herman Efendi fokus membantu Bupati melakukan upaya mediasi dan menciptakan kondusifitas.
“Bukan malah ikut-ikutan mendesak Sekda dievaluasi. Ini tidak menyelesaikan masalah,” ujar Dr Dedek Kusnadi MSi MM.
Menurutnya, menganalogikan kasus Sekda dengan konflik di RSUD jelas tidak relevan. Mengganti Sekda tidak semudah mengganti kepala dinas.
“Ada banyak aturan yang harus ditaati,”tegas Dr Dedek Kusnadi MSi MM.
Apalagi, Fajarman baru beberapa bulan menjabat Sekda. Sesuai aturan, kata Dr Dedek, Bupati butuh waktu paling tidak dua tahun untuk menggantinya.
“Jangan sampai desakan-desakan itu justru malah menjerumuskan Bupati. Ini sama saja mendorong bupati untuk menyalahi aturan. Ini kan tak elok”ujarnya.
Mengenai manuver pimpinan DPRD, Dr Dedek memandang belum ada upaya gigih memediasi pihak-pihak yang berseteru. Dalam hal ini adalah sederet pejabat Eselon II yang menggulirkan wacana mosi tak percaya terhadap Sekda Fajarman.
“Di kasus rumah sakit, Ketua DPRD terlihat serius melakukan mediasi, bahkan diekspose ke media. Tapi, untuk kasus Sekda, sama sekali tidak kelihatan adanya upaya serupa. Yang terlihat justru adanya dukungan dari Ketua DPRD untuk mengevaluasi Sekda,”tegasnya.
Kendati begitu, Dr Dedek menilai langkah yang dilakukan Herman Efendi sah-sah saja. Sebagai politisi Golkar, Herman Efendi punya hak untuk mendesak Bupati mengevaluasi Sekda. Tapi, kata Dr Dedek, Herman Efendi jangan membuat blunder, yang justru akan berefek negatif terhadap rumah besarnya, Partai Golkar.
“Asalkan…permintaan evaluasi itu tidak tendensius. Dasarnya harus jelas, yaitu kinerja,”katanya.
Sebelum menjabat Sekda Merangin, Fajarman pernah menjabat beberapa posisi strategis di Pemkab Merangin. Ia pernah dipercaya sebagai Kepala BPKAD dan Kadis PU Merangin. Di era Bupati Nalim, putra mantan Sekda Hasim Hanafi itu dipercaya sebagai Ketua Bappeda Kabupaten Merangin. Kini, posisinya digoyang lewat mosi tak percaya yang digulirkan sekelompok anak buahnya, yang juga disokong pimpinan DPRD.(*)