Ini perkembangan terbaru kasus suap ketuk palu APBD Provinsi Jambi tahun 2018. Hari ini, Selasa 10 Januari 2023 KPK menjadwalkan pemeriksaan 10 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 di gedung merah putih.
Status 10 anggota DPRD tersebut sudah tersangka. Mereka juga sudah menjalani pemeriksaa secara maraton di Polda Jambi.
Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut penetapan kembali tersangka berdasarkan fakta persidangan yang dikembangkan penyidik.
“Berdasarkan analisis fakta persidangan, KPK menemukan kecukupan alat bukti sehingga kembali kembangkan perkara dugaan korupsi suap ketok palu DPRD Jambi tahun 2017 dan 2018,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/1/2023).
Ali menyebut dari 10 orang yang dipanggil sebagai tersangka, enam orang di antaranya telah datang ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (10/1/2023).
“Informasi yang kami peroleh telah hadir 6 orang tersangka dan segera dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan 28 anggota DPRD sebagai tersangka baru kasus suap ketok palu.
Para tersangka yang disebut dalam surat panggilan beberapa saksi itu, yakni Mely Hairiya, Luhut Silaban, Edmon, M Khairil, Rahima dan Mesran. Kemudian, Hasani Hamid, Agusrama, Bustami Yahya, Hasyim Ayub, dan Nurhayati.
Selanjutnya, Syopian, Sofyan Ali, Sainudin, Muntalia, Supriyanto, dan Rudi Wijaya. Berikutnya, M Juber, Popriyanto, Tartiniah, dan Ismet Kahar, Nasri Umar, Abdul Salam Haji Daud, Djamaludin, Muhammad Isroni, Mauli, Hasan Ibrahim, dan Kusnindar.
Para tersangka merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 ini, disangkakan dengan Pasal 12 huruf atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan UU No no 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.(*)
