Daerah

Sarolangun Menjadi Prioritas Pertama di Jambi untuk Penerimaan Dana Hibah UNDP-PBB dan Kedubes Jepang

2
×

Sarolangun Menjadi Prioritas Pertama di Jambi untuk Penerimaan Dana Hibah UNDP-PBB dan Kedubes Jepang

Sebarkan artikel ini

SAROLANGUN – Kabupaten Sarolangun, terletak di jantung Provinsi Jambi, baru-baru ini mendapat kabar gembira. Daerah ini menjadi daerah pertama di provinsi yang bakal menerima bantuan dana hibah dari United Nations Development Programme (UNDP-PBB) dan Kedutaan Besar Jepang, khususnya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kegiatan ini merupakan hasil dari upaya gigih dan lobi yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Sarolangun, Bachril Bakri, yang mendapat dukungan dari Prof Yosh Azuma, seorang tokoh penting di UNDP-PBB dan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.

Bachril Bakri, menyampaikan kabar ini dengan penuh kebanggaan usai menerima kunjungan dari Kedubes Jepang di Kantor Bupati Sarolangun pada Rabu, 8 November 2023. “Kami akan menerima dua jenis bantuan, satu dari UNDP-PBB untuk program pemberdayaan masyarakat, dan satu lagi dari Kedubes Jepang berupa radar pendeteksi Karhutla,” terangnya.

Saat ini, Pemda Kabupaten Sarolangun bersama tim satgas Karhutla tengah menyusun proposal dana hibah yang akan diajukan kepada kedua lembaga donor tersebut. Bachril optimis, proses pengajuan ini akan berlangsung lancar melalui kerjasama yang terjalin dengan Kemendagri, Bappenas, Kedubes Jepang, dan UNDP di Jakarta.

Prof Yosh Azuma, dalam wawancara terpisah, menyatakan kesiapannya untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam memperoleh dana hibah tersebut. Menurutnya, Sumatera telah menjadi lokasi beberapa program serupa, dimulai dari Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, dan Jambi. “Sarolangun dan Bengkalis di Riau adalah prioritas kami untuk tahap pertama, dan kami sudah melihat keberhasilan yang signifikan di Bengkalis,” kata Yosh.

Bantuan dana hibah yang diharapkan mencapai nilai miliaran rupiah ini akan sangat bermanfaat bagi Sarolangun dalam mengatasi masalah Karhutla. Salah satu aspek utama dari bantuan ini adalah penyediaan radar pendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Yosh mengungkapkan, “Dari Kedubes Jepang kami berharap mendapatkan sekitar Rp10 miliar, termasuk untuk satu radar senilai Rp1 miliar, dan anggaran lainnya, sementara sumbangan dari UNDP mencapai triliunan.”

Program ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam penanganan dan pencegahan Karhutla di Sarolangun, dengan harapan bahwa proposal yang diajukan akan mendapat persetujuan dan membawa keberhasilan bagi wilayah tersebut. “Kami berusaha semaksimal mungkin bersama pihak Pemda untuk memanfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya,” tutup Yosh Azuma.(*)