SAH: Musibah Kapal Tenggelam di Danau Toba, Menjadi Citra Negatif Keselamatan Pariwisata Indonesia

Jambi – Musibah yang dialami Kapal Motor (KM) Sinar Bangun yang mengalami kecelakaan di Danau Toba Sumatra Utara, mengundang keprihatinan berbagai kalangan.

Salah satu keprihatinan ditunjukkan Anggota DPR RI dari Fraksi partai Gerindra Sutan Adil Hendra (SAH) kemarin di Jakarta (21/6).

“Kita semua prihatin atas musibah ini, ratusan orang harus kehilangan keluarga mereka, kita berduka akan kejadian ini,” ungkapnya.

Keprihatinan Anggota DPR yang membidangi pariwisata ini mengingat kejadian tenggelamnya kapal itu menelan jumlah korban jiwa yang besar, kita lalai dalam pengawasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayaran Penumpang, ungkapnya.

“Meski upaya pencarian sedang dilakukan, ratusan orang penumpang sampai hari ini masih belum ditemukan,” sesalnya prihatin.

Dalam kaitan ini SAH mendukung pemerintah untuk terus meningkatkan koordinasi upaya pencarian korban kapal tenggelam tersebut.

Selain itu pria yang juga menjabat Pimpinan Komisi X DPR RI tersebut mengatakan dengan tegas, dampak tenggelamnya kapal motor sinar bangun di Danau Toba adalah turunnya kepercayaan wisatawan akan keamanan maupun keselamatan pariwisata di tanah air.

“Musibah kapal ini menjadi citra negatif bagi dunia pariwisata tanah air,” ungkapnya.

Citra negatif ini akan keselamatan pariwisata menurutnya merupakan pukulan bagi usaha branding Danau Toba sebagai destinasi berkelas dunia.

“Pariwisata itu membutuhkan jaminan keselamatan (safety) dari semua instrumen pendukungnya, baik itu transportasi, infrastruktur hingga kenyamanan maupun keamanan.”

Karena selama ini Danau Toba merupakan destinasi wisata baru yang amat diandalkan oleh pemerintah untuk mendulang devisa, dan dengan kejadian ini memberi kesan pariwisata di sana kurang aman, tidak nyaman dan membahayakan, tegasnya.

Salah satu dampak yang perlu diantisipasi dari kejadian ini adalah tidak tercapainya target jumlah kunjungan wisman dan wisnus ke tanah air, dan merupakan pekerjaan rumah  yang harus dicarikan solusinya.

Dalam rangka mengantisipasi ini SAH mengatakan DPR khususnya komisi X akan menggelar rapat komisi gabungan untuk membahas masalah ini dari sudut kepentingan pariwisata.

“Kita akan mengundang menteri perhubungan dan pariwisata untuk membicarakan standar pengawasan transportasi wisata perairan di Indonesia, karena kita tidak ingin hal ini terulang lagi dan mengurangi kepercayaan masyarakat akan pariwisata tanah air,” tandasnya. (*)