JAMBI– Ribuan sarjana srata satu termasuk guru honorer di wilayah Jambi terpaksa gigit jari. Hal ini lantaran semua Pemda dan Pemprov Jambi sepakat membatalkan penerimaan tes CPNS dan PPPK tahun ini.
Kebijakan pemerintah daerah menunda tes ini dianggap oleh guru honorer kebijakan yang tidak tepat, bahkan merugikan kesempatan bagi sarjan dan guru honorer untuk naik status jadi CPNS maupun pegawai kontrak pemerintah.
“Kami mengecam keras kebijakan pemda dan pemrov di jambi yang menunda tes CPNS dan PPPK di tahun depan. Seharusnya pemerintah pro rakyat. Kalau kabupaten/kota di luar Jambi bisa kenapa kita tidak bisa, ” ungkap Afis salah seorang guru di Jambi, Rabu (30/06/2021).
Para guru honorer di Jambi merasa dirugikan, pasalnya selain tak bisa ikut tes di wilayahnya, mereka juga tidak bisa ikut tes di daerah luar. “Karena aturan tes PPPK itu tes pertama dan kedua itu harus instansi sesuai domisilinya. Kami terpaksa jadi penonton saja tahun ini. Kebijakan Pemda se-jambi ini sangat keliru, ” tambanya
Aan salah seorang sarjana fresh graduate juga menyayangkan dibatalkannya tes CPNS di Jambi. “Padahal formasi sudah keluar. Kenapa harus menunggu tahun depan. Jangan alasan tidak anggaran, tapi daerah luar Jambi tetap buka, ” ungkpanya
Diberitakan sebelumnya semua daerah kabupaten/kota se-provinsi Jambi membatalkan penerimaan CPNS tahun ini. Pendaftaran CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibuka pada tahun depan.
Kabid Pengadaan, Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun (PKMP) BKPSDM Kerinci dikonfirmasi Jambihariini.com, Selasa (29/06/2021) membenarkan. Dia bilang ini sudah keputusan bersama semua daerah di Jambi.
“iyo..semua kabupaten kota (menunda tes CPNS dan PPPK), ” katanya
Informasi yang dihimpun penundaan ini sesuai dengan keputusan bersama seluruh sekda kabupaten kota se-Provinsi Jambi, lewat rapat bersama di ruang Sekda Provinsi Jambi, terkait finalisasi penundaan CPNS dan P3K, Senin (28/6).
Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, seluruh wilayah dipastikan menunda pelaksanaan CPNS dan P3K tahun ini. Seleksi rencananya akan dilaksanakan pada tahun depan, dengan beberapa catatan penting.
Sementara untuk Kabupaten Muarojambi, masih belum memberikan kepastian. Belum ada informasi tertulis dari kepala daerahnya. Sementara Kabupaten Tanjab Barat tak bisa mengikuti P3K, karena harus menyelesaikan persyaratan tahun lalu.
Lanjutnya, pelaksanaan mendatang pun harus dilakukan dengan rasional, atau sesuai dengan kebutuhan dari tiap pemda. “Tak bisa kita melakukan sekaligus, karena beban anggaran yang cukup besar,” tambahnya.
Kata dia, untuk 900 formasi dalam pelaksanaan P3K sendiri, sedikitnya membutuhkan anggaran sebesar Rp 50 miliar. “Pemda tak mampu, apalagi sekarang ada anggaran yang direfocusing,” sebutnya.
Menurutnya, penundaan CPNS dan P3K sendiri bukan berarti dibatalkan, akan tetapi ditunda dan dilaksanakan di tahun mendatang. Dengan ini, Pemprov Jambi dan semua kepala daerah akan berkirim surat pemberitahuan ke Kemenpan RB terkait penundaan ini. Jika tak berkirim surat, dianggap tetap melaksankan.
Sementara, Pemprov Jambi yang telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan CPNS dan P3K, nantinya akan dialihkan ke kegiatan lainnya. Agar tak muncul Silpa.
“Ini nanti akan diubah pada APBD perubahan yang akan dilakukan pada September mendatang,” jelasnya. Kata Sudirman, kegiatan lainnya yang tak bisa jalan akibat Covid-19 ini yang terkendala pada anggaran, maka akan dialokasikan, sehingga program dan pembangunan di Pemprov Jambi tetap jalan.
Diketahui sebelumnya, kabupaten kota tersebut meminta Pemprov Jambi agar diteruskan ke pemerintah pusat, untuk menunda pelaksanaan penerimaan CPNS. Ini disebabkan ketidakmampuan anggaran di setiap daerah.
Awalnya, penyelenggaraan dibiayai pemerintah pusat. Kenyataannya, pemerintah pusat memberi kebijakan, semua anggaran ditanggung oleh pemda masing-masing. “Jadi ini merupakan satu kesatuan, kalau P3K tidak dilaksanakan, maka CPNS juga tidak dilaksanakan, tidak bisa memilih salah satu,” tandasnya. (*)
