Jakarta – Tudingan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa aparat TNI-Polri dan BIN tak netral di Pilkada ditanggapi oleh PDIP. PDIP balas menuding SBY yang justru menggunakan alat-alat negara agar tidak netral pada Pilpres 2004 dan 2009.
“Ketika pilpres 2009, SBY membujuk komisioner KPU dengan iming-iming tertentu sehingga banyak yang dijadikan pengurus teras partainya seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati. Siapa yang di belakang tim alfa, bravo dan delta yang dibentuk SBY, warga sipilkah? Mengapa Antasari Ketua KPK dipenjara hanya karena mau mengusut IT Pemilu? Siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu? Siapa yang memanipulasi DPT tahun 2009? Siapa yang gunakan intelijen untuk pilpres 2004 dan 2009?” kata Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun dalam keterangannya, Minggu (24/6/2018).
Komaruddin mengatakan apabila pemerintahan Jokowi menggunakan alat negara, maka seharusnya calon-calon yang diusung parpol pro pemerintah bisa meraih kemenangan mutlak di Pilkada sebelumnya. Dia meminta SBY tidak menyamakan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahannya.
“Kami taat pada aturan main, dan kami percaya rakyatlah yang menjadi penentu dalam pilkada, bukan alat negara,” ungkapnya.
“Dengan melihat makin tajamnya serangan Pak SBY ke Pak Jokowi, saya yakin bahwa apa yang dipikirkan Pak SBY dalam pilkada bukanlah kepentingan bangsa dan negara, namun lebih kepentingan Partai dan keluarganya. Lebih pada persoalan bagaimana AHY dan Ibas yang diklaimnya sebagai keturunan Majapahit, lalu begitu jago yang diusung di Pilkada elektabilitas rendah, tiba-tiba salahkan penggunaan alat-alat negara,” ujar Komaruddin.
“Daripada sibuk menyalahkan Pak Jokowi dan aparat negara, lebih baik Pak SBY buka-bukaan terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada Pilpres 2004 dan 2009,” sambungnya.
Komaruddin menganggap SBY terus menerus mengeluh soal aparat tidak netral. Dia menyebut era politik melodramatik SBY itu sudah berakhir.
“Era politik melodramatik SBY tersebut sudah berakhir dan ketinggalan jaman. Sebab, rakyat sudah tahu ‘politik agar dikasihani’ model SBY tersebut. Publik sudah tahu, bahwa Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri atas dasar apa yang dilakukan selama jadi Presiden,” kata Komaruddin.
Sebelumnya diberitakan, pernyataan SBY soal aparat yang tidak netral ini disampaikannya sebelum kampanye pasangan yang diusung PD di Pilgub Jawab, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, digelar. Dia meminta aparat netral menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.
“Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoax, sekali lagi ini oknum, namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik,” kata SBY saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (23/6). (*)
