Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendadak mencopot Ihsan Yunus dari jabatan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI. Politisi yang kini dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Bansos di Kementerian Sosial itu digeser menjadi anggota biasa di komisi II.
Pencopotan itu berdasarkan Surat Fraksi PDIP DPR Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022 tertanggal 18 Januari 2021. Dalam surat itu, Ihsan yang bertugas di komisi terkait masalah agama dan sosial–yang membawahi Kementerian Sosial–, dipindahkan ke komisi yang terkait urusan bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu.
Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto membenarkan rotasi Ihsan Yunus ini. Menurutnya, ini merupakan rotas biasa. Namun, Bambang meminta setiap kader yang dirotasi untuk melakukan introspeksi.
RELATED STORIES
“Ini rotasi biasa saja. Tetapi setiap keputusan politik pasti ada argumentasinya, yang barang tentu argumen tersebut didukung oleh fakta. Bagi semua pihak yang terkena rotasi silakan melakukan retrospeksi dan introspeksi,” kata Bambang kepada juru warta, Senin (18/1).
Selain Ihsan Yunus, pimpinan Fraksi PDIP DPR juga merotasi empat anggota lainnya. Mereka adalah Ribka Tjiptaning dari Komisi IX ke Komisi VII, Johan Budi Sapto Pribowo dari Komisi II ke Komisi III, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III, dan Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI.
Ihsan Yunus terjun ke politik mengikuti jejak sang ayah, Irsal Yunus. Ia sudah dua periode duduk di senayan, mewakili daerah pemilihan Jambi. Ayahnya, Irsal Yunus pernah menjabat Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi, sebelum Edi Purwanto.
Ihsan adalah cucu Mantan Gubernur Jambi Yusuf Singadikane. Ia bertalian darah dengan sang kakek dari garis Ibu, Agnita Singadikane. Dulu, Agnita pernah menjadi lingkaran terdekat Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP.
Agnita dipercaya Mega menjabat posisi strategis di partai, Bendahara Umum. Keduanya disebut masih berkerabat dari garis Fatmawati, ibunda bu Mega. Agnita dicopot dari jabatan Bendahara Umum Partai seiring suaminya Irsal Yunus tak lagi menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi.
Maklum saja, meski tergolong muda Ihsan sudah mendapat posisi istimewa di partai Banteng.
Ihsan santer dikabarkan terkait dengan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah rumah orang tua Ihsan yang berlokasi di Jalan Raya Hankam, Nomor 72, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (12/1).
Kemarin, Ihsan Yunus menjadi berita utama Koran Tempo edisi Senin 18 Januari 2021. Memuat judul “Tiga Penguasa Bansos”, wajah Ihsan Yunus sebatas kepala dalam bentuk karikatur itu bertengger diantara Mantan Mensos Juliari Peter Batubara dan Herman Hery, Ketua Komisi III DPR RI.
Koran Tempo mengulas sepak terjang dua politikus PDIP, Herman Hery dan Ihsan Yunus dalam menguasai proyek pengadaan bantuan sosial 2020 di Kementerian Sosial yang dipimpin kolega mereka, Juliari Peter Batubara.
Herman Hery dan Ihsan Yunus diduga memperoleh kuota terbesar proyek Bansos. Total nilai keduanya Rp 3,4 Triliun.
KPK menelisik keterlibatan Herman Hery dan Ihsan Yunus dalam perkara itu. Secara garis besar, Herman dan Ihsan diduga berhubungan dengan Juliari Peter Batubara, yang kini menjadi tersangka. Di level operasional, dua politikus itu kemudian diwakili orang-orang mereka.
Herman diwakili Teddy Munawar. Sementara Ihsan Yunus berhubungan dengan para pejabat Kemensos melalui dua perwakilannya, Yogas dan Muhammad Rakyan Ikram, adiknya.
Tempo menyebut Ihsan sudah terbiasa terlibat dalam proyek di Kemensos. Ia, antara lain, memperoleh proyek pengadaan tenda untuk keperluan pertolongan bencana alam. Proyek dalam bendera “Kemensos Hadir” dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial. Perusahaan Ihsan disebut mendapat propyek 200 ribu tenda senilai Rp 40 Miliar.
Untuk Bansos, Ihsan melalui sejumlah perusahaan, memperoleh 4,6 juta paket. Nilainya mencapai Rp 1,3 Triliun. Ia menggunakan beberapa perusahaan, antara lain PT Andalan Pesik Internasional, PT Bumi Pangan Digdaya, PT Mandala Harmoni dan PT Pertani.
KPK telah menggeledah rumah Ikram, adiknya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Rumah ini sekaligus merupakan kediaman orang tuanya. KPK juga telah menggeledah kediaman Yogas di Jatiasih, Bekasi. Begitu juga dengan kantor perusahaan yang terafiliasi dengannya.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan lembaganya akan mengusut aliran uang kepada semua pihak yang terkait dengan proyek bantuan sosial.
“Kami akan cek alirannya ke mana,”kata dia.(*)
