Jakarta – PAN meminta penjelasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait bakal dilantiknya mantan Kapolda Metro Jaya Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Menurut PAN, sebaiknya Mendagri memilih Pj Gubernur dari lingkungan Kemendagri.
“Sebaiknya dievaluasi aja. Mendagri harus beri penjelasan utuh. Hal seperti ini juga sudah pernah terjadi beberapa waktu lalu. Mestinya tidak terulang lagi,” ujar Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay, Minggu (17/6/2018).
“Sebaiknya, Mendagri menunjuk Pj gubernur dari pejabat yang ada di dalam lingkungannya,” sambungnya.
Ia mengatakan harusnya Mendagri bisa mengurangi kegaduhan di tahun politik. Saleh khawatir kalau penunjukan Iriawan bisa menimbulkan berbagai penafsiran.
“Mendagri harus bisa mengurangi kegaduhan di tahun politik seperti ini. Dengan mengangkat Komjen Iriawan, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai penafsiran,” ucapnya.
Saleh berharap tak ada yang berpikir pengangkatan itu karena motif politik untuk memenangkan calon tertentu. Menurutnya, Pj gubernur harus netral.
“Apalagi kalau ada yang berpandangan bahwa pengangkatan Pj dari unsur jenderal polisi dapat mempengaruhi pilkada. Jangan sampai ada orang yang berpikiran bahwa pengangkatan tersebut ada motif politik untuk memenangkan satu pasangan calon tertentu. Pj gubernur sudah selayaknya netral dan tidak berpihak,” tuturnya.
Rencananya, Iriawan akan dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat pada Senin (18/6/2018) ini. Hal itu dibenarkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Iriawan sendiri saat ini menjabat Sestama Lemhanas.
“Iya, besok dilantik jam 10.00 WIB di Gedung Merdeka Bandung,” kata Sumarsono saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (17/6) kemarin.
Sumarsono menjamin tak akan ada konflik kepentingan yang akan muncul gara-gara Pj Gubernur Jawa Barat nanti adalah seorang polisi. “Nggak ada konflik kepentingan,” kata Sumarsono. (*)
Sumber: detik.com
