Daerah

LSM Jamtos Soroti Dugaan Pelanggaran Aturan dalam Tender Proyek Taman Tugu 17 oleh Dinas Perkim Kota Sungai Penuh

11
×

LSM Jamtos Soroti Dugaan Pelanggaran Aturan dalam Tender Proyek Taman Tugu 17 oleh Dinas Perkim Kota Sungai Penuh

Sebarkan artikel ini

Sungai Penuh – Direktur LSM Jamtos, Iksan Muklisin Darathuni, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Sungai Penuh bersama kontraktor dalam proyek pembangunan Taman Tugu 17. Menurutnya, ada indikasi pelanggaran Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang terjadi dalam proses tender proyek tersebut.

Iksan Darathuni menyebut bahwa meskipun pengumuman pemenang tender belum diumumkan, kontraktor dan Dinas Perkim sudah mulai bekerja melakukan pengukuran di lokasi. “Saya melihat sendiri aktivitas mereka di balik seng di Lapangan Merdeka,” ujar Iksan Darathuni.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh LPSE Kota Sungai Penuh, pengumuman pemenang tender baru dijadwalkan pada 29 November 2023. Masa sanggah ditetapkan mulai dari 30 November hingga 5 Desember 2023, dengan penunjukan penyedia barang dan jasa pada 6 Desember dan penandatanganan kontrak pada 7 Desember 2023. “Dilihat dari jadwal, ada dugaan kuat adanya persekongkolan untuk memenangkan tender ini,” kata Iksan.

Iksan Darathuni menegaskan bahwa kelompok kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Pokja UKPBJ) Kota Sungai Penuh memiliki wewenang untuk membatalkan tender jika terdapat bukti persekongkolan, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2023. “Jika Pokja tidak bertindak sesuai aturan, ini menjadi pertanyaan besar bagi kami,” ujar Iksan.

Menanggapi situasi ini, Iksan mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi di Dinas Perkim Kota Sungai Penuh. “Kami meminta agar kasus ini diselidiki. Siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Iksan juga mengkritik Dinas Perkim Kota Sungai Penuh yang dinilai berani melanggar aturan. “Dinas ini sebelumnya sudah tersandung kasus korupsi. Sangat disayangkan jika mereka mengulangi kesalahan yang sama,” pungkasnya.

Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan. Tuntutan untuk penyelidikan yang transparan dan adil menjadi penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam pemerintahan.(*)