Di sebuah ruangan yang terpisah dari hiruk-pikuk restoran Hotel Ratu Kota Jambi, suasana tampak lebih serius namun tetap penuh kekeluargaan.
Karyadi, komandan Konsorsium Pengawal Kebijakan Pemerintah, duduk bersebelahan dengan Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri SH MH.
Di meja bundar itu, isu yang sedang hangat diperbincangkan.
Apa itu?
Polemik angkutan batubara yang menjadi duri dalam daging pembangunan Jambi.
Hadiri pula dalam diskusi ini Fiet Haryadi dari unsur Kesbangpol Provinsi Jambi, Jefri Bintara Pardede sebagai jubir ATJ, Sapuan Ansori dari DPRD Provinsi Jambi, serta Dan KOTI Baharuddin.
Semua pihak tampak serius membahas cara membantu pemerintah mengatasi masalah angkutan batubara agar tidak lagi menyebabkan kemacetan.
“Kita harus memikirkan bagaimana investasi tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat,” ujar Adri, menegaskan pentingnya mencari solusi yang komprehensif.
Karyadi menambahkan, “Masalah angkutan batubara ini tidak hanya menyangkut satu pihak, tapi berdampak pada roda ekonomi secara keseluruhan. Kita perlu solusi yang efisien dan berkelanjutan.”
Sapuan Ansori, anggota DPRD, melihat ini sebagai momentum penting.
“Kita harus bergerak cepat. Setiap hari kemacetan terjadi, itu potensi ekonomi yang terbuang,”ujarnya.
Tak ketinggalan, Fiet Haryadi dari Kesbangpol menegaskan, “Keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas. Solusi yang kita cari harus mempertimbangkan semua aspek ini.”
Dalam suasana yang terasa akrab namun tetap penuh fokus, mereka bersepakat untuk merumuskan sebuah rencana aksi.
Bukan hanya sekadar diskusi, tetapi sebuah langkah konkret untuk memastikan investasi berjalan, roda ekonomi masyarakat berputar, dan jalan raya terbebas dari masalah kemacetan karena angkutan batubara.(*)
