Beredarnya nama-nama calon kepala daerah dari internal Partai Golkar Jambi membuat gaduh. Pengurus DPD I Golkar Provinsi pun tak luput dari serangan. Mirisnya, serangan datang dari internal partai Golkar sendiri.
Munculnya daftar ini dianggap tak mengikuti mekanisme dan aturan partai. Tudingan keras itu disampaikan A Rahman alias Cemen, Wakil Ketua Bidang Penggalangan Strategis DPD I Golkar.
Cemen mengungkapkan keheranannya atas munculnya nama-nama calon kepala daerah (cakada) yang akan diusung oleh Golkar Jambi untuk Pilkada serentak 2024. Menurutnya, proses ini terjadi tanpa melalui tahapan-tahapan resmi yang biasa dijalankan oleh partai.
Tudingan ini menimbulkan kegaduhan di kalangan kader dan simpatisan, sebab menyangkut integritas proses penjaringan calon yang seharusnya transparan dan adil.
Tanggapan cepat datang dari Adri, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD I Golkar Provinsi Jambi. Dengan nada keras, Adri, yang akrab disapa Panglima Anjali balik menuding Cemen tak paham masalah yang sebenarnya.
Adri menyebut daftar nama yang beredar itu bukan berasal dari DPD I, melainkan langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Adri menekankan bahwa undangan kepada kader internal ini merupakan inisiatif langsung dari DPP, dan bukan bagian dari proses penjaringan yang formal. Itu mengingat belum terbentuknya panitia penjaringan di tingkat DPD.
“DPP melihat ada potensi kader internal yang patut diturunkan di Pilkada. Sehingga mereka dipanggil. Ini bukan penjaringan, tapi baru penjajakan awal saja untuk kader internal. Dan ini adalah inisiatif dari DPP,”tegasnya.
Begitupula ihwal munculnya nama Zumi Zola dalam daftar calon Gubernur Jambi itu. Menurut Adri, nama Zumi Zola juga berasal dari DPP, bukan DPD. Sebab, Zumi Zola telah merapat ke Golkar lewat DPP dan dianggap sebagai tokoh yang berpotensi untuk membesarkan partai.
Meskipun, DPD I Golkar menyadari bahwa Zumi Zola saat ini terhalang hak politiknya untuk mencalonkan diri. Adri menyerukan kepada semua kader untuk menghindari pernyataan yang bisa memperkeruh suasana.
“Pahami masalah ini seutuhnya. Jangan membuat pernyataan yang negatif,”tegasnya.
Analisis
Kami Tim Litbang Jambi Link mencatat dan menyimpulkan poin-poin penting klarifikasi Adri, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD I Golkar Provinsi Jambi atas pernyataan A Rahman alias Cemen terkait beredarnya nama-nama calon Kepala Daerah dari internal Golkar Provinsi Jambi:
- Proses Penjaringan Formal Belum Dimulai: Adri menegaskan bahwa DPD I Golkar belum memulai proses penjaringan formal untuk calon kepala daerah. Hal ini penting untuk diketahui karena menunjukkan bahwa daftar nama yang beredar bukan hasil dari proses penjaringan yang biasanya dilakukan oleh DPD I, melainkan inisiatif dari DPP Golkar.
- Peran dan Wewenang DPP Golkar: Adri mengklarifikasi bahwa dalam struktur partai, DPP memiliki wewenang untuk mengundang atau menyarankan nama-nama potensial, termasuk Zumi Zola. Hal ini sesuai dengan mekanisme internal partai di mana DPP memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan.
- Fokus Saat Ini pada Pileg dan Pilpres: Adri juga menekankan bahwa fokus utama partai saat ini adalah pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Hal ini mengindikasikan bahwa pembahasan terkait calon kepala daerah masih bersifat awal dan belum final.
- Pentingnya Soliditas dan Kesatuan Internal: Dalam menghadapi kritik internal, Adri menyerukan pentingnya soliditas dan kesatuan di dalam partai. Dia menekankan bahwa pernyataan yang kontraproduktif dapat merusak kekompakan internal dan mengganggu konsentrasi pada tujuan partai yang lebih besar.
- Transparansi dan Keadilan dalam Penjaringan: Meskipun proses formal belum dimulai, Adri menjamin bahwa ketika proses penjaringan dimulai, ia akan dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Ini sebagai respons atas kekhawatiran Cemen terkait proses penjaringan yang harusnya terbuka dan adil.
- Kesalahpahaman dan Komunikasi Internal: Adri juga menyinggung tentang adanya kemungkinan kesalahpahaman dan kekurangan dalam komunikasi internal partai. Dia menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik di antara anggota partai untuk menghindari salah paham di masa depan.(*)
