Jambi—Polemik terkait kebijakan diskresi angkutan batubara oleh Dirlantas Polda Jambi memicu perdebatan yang semakin memanas.
Setelah Yosherizal, Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPk) Provinsi Jambi, mengkritik kebijakan tersebut, Karyadi, Ketua Asosiasi Transportasi Batubara Jambi, memberikan tanggapannya.
“Sebelum mengkritik, saya meminta Bapak Yosherizal untuk menunjukkan di mana dan kapan truk angkutan batubara boleh melintas,” ujar Karyadi dengan nada tegas.
“Kritik tanpa solusi hanya akan memperkeruh suasana.”
Mengenai video truk hauling batubara yang terlihat di jalanan, Karyadi menegaskan bahwa truk tersebut dipaksa putar balik menuju stockpile.
“Tidak ada satu pun truk yang lolos melintas,” kata Karyadi, “Jadi, jika ada anggapan bahwa diskresi ini tidak tegas, itu tidak benar.”
Karyadi menekankan bahwa pihaknya selalu mengikuti aturan dan petunjuk yang diberikan oleh pihak berwenang.
“Kami dari Asosiasi Transportasi Batubara Jambi berkomitmen untuk mematuhi hukum dan kebijakan yang ada, asalkan kebijakan tersebut jelas dan dapat diimplementasikan dengan adil,” tambahnya.
Debat ini membuka mata banyak pihak bahwa masalah diskresi angkutan batubara bukan hanya soal hitam dan putih.
Kini, tantangannya adalah bagaimana menemukan solusi yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat, tanpa harus mengorbankan investasi dan roda ekonomi di Provinsi Jambi.(*)
