Jambi, sebuah provinsi yang terletak di pulau Sumatera, kini sedang berada dalam pusaran persoalan lalu lintas, terutama berkaitan dengan angkutan batubara. Apa yang seharusnya menjadi akses mudah bagi para pengangkut komoditas energi tersebut, kini malah menjadi beban bagi masyarakat. Angkutan batubara yang seharusnya memiliki jalur khusus, ternyata masih merambah jalan-jalan umum yang setiap hari dilalui masyarakat.
Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Jambi tak tinggal diam. Melalui juru bicaranya, Rocky Chandra mempertanyakan masalah jalan khusus batubara ini kepada orang nomor satu di Jambi, Gubernur Jambi.
“Pada kesempatan ini, kami Fraksi Gerindra ingin mempertanyakan kepada Gubernur Jambi bagaimana progres pembangunan tiga jalur jalan khusus batubara di Provinsi Jambi,” ucap juru bicara tersebut.
Lantas, ada lagi janji-janji yang seolah-olah menggantung di udara. Janji yang mengatakan bahwa jalan-jalan tersebut akan selesai pada akhir tahun 2023. Namun, mengingat waktu yang terus berjalan dan belum adanya tanda-tanda pembangunan yang signifikan, pertanyaan pun muncul.
“Apakah jalan tersebut dapat selesai pada akhir tahun 2023 ini sesuai dengan janji-janji sebelumnya?” lanjut juru bicara Fraksi Gerindra.
Namun, persoalan tak berhenti sampai di situ. Ada jalan alternatif Simpang Karmeo-Kilangan yang kabarnya sudah selesai pengerjaannya. Harapan masyarakat Jambi tentu besar dengan hadirnya jalan baru tersebut. Sayangnya, harapan itu seperti kabut pagi yang cepat menghilang. Pasalnya, meskipun jalan tersebut telah rampung, akses untuk masyarakat umum ternyata masih tertutup.
Sementara itu, Gubernur Jambi masih belum memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Masyarakat Jambi kini menantikan jawaban dan kejelasan atas persoalan jalan khusus batubara ini.
Sebuah persoalan yang, jika diselesaikan, tentu akan membawa kemudahan bagi masyarakat dan pihak pengangkut batubara. Sebaliknya, jika dibiarkan, potensi konflik di masa depan dapat saja terjadi.(*)
