Investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap insiden penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, papua menemukan dugaan pelanggaran lain.
Temuan berupa dugaan pelanggaran terhadap hak pendidikan ratusan anak hingga tata kelola keamanan yang diduga melanggar hukum.
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengungkapkan, ratusan anak tak bisa sekolah lantaran bangunan sekolah digunakan oleh TNI untuk Pos Koramil Persiapan Hitadipa.
“Komnas HAM meminta menghidupkan SD-SMP-YPPG untuk kegiatan belajar mengajar yang saat ini digunakan sebagai Pos Koramil Persiapan Hitadipa,” kata Anam dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta pada Senin (2/11).
Anam melanjutkan, gedung sekolah itu diduga telah dialihfungsikan oleh TNI sejak Desember 2019 lalu. Kala itu, penduduk sekitar terpaksa mengungsi dari kampung tersebut lantaran terjadi konflik senjata.
“Kecuali yang mempunyai dana, bisa sekolah di Nabire. Tapi kalau tidak, ya enggak bisa,” ucap dia.
Komnas HAM pun menyampaikan kecaman keras atas tindakan tersebut dan meminta TNI untuk mencari tempat lain sebagai lokasi pos keamanan. Anam mengingatkan, hak pendidikan anak-anak dijamin undang-undang.
Temuan lain, tim mendapati pendekatan keamanan di Papua disinyalir telah melanggar hukum. Dugaan ini tercermin dari tata kelola keamanan yang tidak tepat, baik yang diterapkan di wilayah Hitadipa ataupun Intan Jaya.
Beberapa di antaranya, penggunaan masyarakat sebagai bagian dari kekerasan bersenjata dan pemberian stigma tertentu yang menimbulkan rasa takut serta ketidakpercayaan masyarakat.
Anam mengkritik, kalaupun pemerintah menginginkan pendekatan keamanan yang membangun perdamaian di Papua, maka seharusnya yang ditempuh adalah penguatan fungsi kepolisian bukan malah unsur TNI.
“Polres di sana sudah satu tahun persiapan, anggotanya cuma tujuh orang. Sehingga memang tidak bisa efektif, kalau mau pendekatan keamanan membangun perdamaian, yang diperkuat adalah kepolisian,” pungkas dia.
Diketahui bahwa kawasan Distrik Hitadipa merupakan salah satu titik yang acapkali menjadi pusat kontak tembak antara kelompok sipil bersenjata dengan TNI. Di wilayah ini, berjatuhan banyak korban jiwa baik dari masyarakat sipil maupun TNI.
Penyelidikan pun telah dilakukan guna mendalami serangkaian insiden penembakan. Termasuk, oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya bentukan Menko Polhukam Mahfud MD.
Usai menerima laporan resmi dari TGPF tersebut, Mahfud sempat mengutarakan keinginannya untuk menambah aparat keamanan di beberapa wilayah Papua. Ia mengklaim, penambahan pasukan ini juga diinginkan warga Papua.(*)
