Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ihsan Yunus, yang kini sedang dibidik KPK dalam kasus Bantuan Sosial di Kementerian Sosial terjejak pernah menggelontorkan paket serupa di Provinsi Jambi. Para pengurus cabang PDIP yang mengawal penyaluran bantuan itu mengaku tak tahu dari mana paket sembako itu berasal.
***
Ketua DPC PDIP Batanghari, Ibrahim awalnya mengaku tak tahu ihwal penyerahan bansos itu. Tapi, begitu ditunjukkan sebuah video penyerahan bantuan pada 8 November 2020 di Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang, ia tak bisa lagi mengelak.
RELATED STORIES
Sebab, wajahnya terekam jelas dalam video itu.
Video itu bisa dilihat di akun media sosial Ihsan Yunus pada 9 November 2020. Selama Kampanye politik menjelang pemilihan legislatif 22019, akun bernama Ihsan Yunus Itu merupakan corong untuk sosialisasi.
Ibrahim akhirnya mengaku. Ia sempat diberitahu sebelum penyerahan Bansos itu. Makanya, sebagai kader yang taat, diapun hadir. Acara digelar bekerja sama dengan pengurus karang taruna desa setempat. Tapi, Ibrahim tak tahu dan tak pernah diberitahu asal-muasal paket bantuan itu.
Siapa saja penerima manfaat bansos itu, Ibrahim juga tak tahu.
“Itu langsung diserahkan ke sasaran. Kita hanya mengetahui dan sifatnya pemberitahuan. Kala itu saya hadir, tetapi soal data penerima saya tidak tahu sama sekali,” ujar Ibrahim, dilansir dari koran harian MetroJambi.
Kepala desa Penerokan Sugiono Dewantoro yang dihubungi wartawan Metro Jambi secara terpisah mengaku pernah mendapat informasi soal pemberian bansos di desanya. “Tapi saya tidak tahu siapa yang menyerahkan dan berapa penerimanya. Saya juga tidak hadir karena kami tidak dilibatkan,”kilahnya.
Selain Penerokan, di antara desa yang pernah menerima bansos dari pemerintah pusat di Batanghari adalah desa Rambutan Masam, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Desa Sungai Puar, Kecamatan Mersam dan Desa peninjauan di Maro Sebo Ulu.
Senada dengan Kades Penerokan, Sekretaris desa Rambutan Masam Daus juga mengaku mengetahui adanya penyaluran bansos dari Kemensos. “Saya Tahu,waktu itu saya sedang lewat di lokasi penyerahan. Ada Spanduknya, dan ada tulisan bansos. Namun saya juga tidak tahu darimana. Biasanya bansos diberikan oleh Dinsos,”katanya.
Di laman Facebooknya, Ihsan Yihsan tidak membagikan langsung. Tapi menyaksikan secara virtual.
“Ini merupakan program pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah dampak pandemi Covid-19,”tulisan Ihsan dengan hastag#ihsanyunus#dprri#pimpinankomisiviii#pdiperjuangan dan #jambi.
Video berdurasi 1 menit 25 detik itu memperlihatkan perjalanan paket bantuan menuju lokasi dengan menggunakan ambulance bergambar Ihsan Yunus plus lambang PDIP.
Ihsan dibidik KPK kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah menggeledah rumah orang tua Ihsan yang berlokasi di Jalan Raya Hankam, Nomor 72, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (12/1).
Ihsan Yunus terjun ke politik mengikuti jejak sang ayah, Irsal Yunus. Ia sudah dua periode duduk di senayan, mewakili daerah pemilihan Jambi. ayahnya, Irsal Yunus pernah menjabat Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi, sebelum Edi Purwanto.
Ihsan adalah cucu Mantan Gubernur Jambi Yusuf Singadikane. Ia bertalian darah dengan sang kakek dari garis Ibu, Agnita Singadikane. Dulu, Agnita pernah menjadi lingkaran terdekat Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP.
Agnita dipercaya Mega menjabat posisi strategis di partai, Bendahara Umum. Keduanya disebut masih berkerabat dari garis Fatmawati, ibunda bu Mega. Agnita dicopot dari jabatan Bendahara Umum Partai seiring suaminya Irsal Yunus tak lagi menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi.
Maklum saja, meski tergolong muda Ihsan sudah mendapat posisi istimewa di partai Banteng.
Ihsan Yunus menjadi berita utama Koran Tempo edisi Senin 18 Januari 2021. Memuat judul “Tiga Penguasa Bansos”, wajah Ihsan Yunus sebatas kepala dalam bentuk karikatur itu bertengger diantara Mantan Mensos Juliari Peter Batubara dan Herman Hery, Ketua Komisi III DPR RI.
Koran Tempo mengulas sepak terjang dua politikus PDIP, Herman Hery dan Ihsan Yunus dalam menguasai proyek pengadaan bantuan sosial 2020 di Kementerian Sosial yang dipimpin kolega mereka, Juliari Peter Batubara.
Herman Hery dan Ihsan Yunus diduga memperoleh kuota terbesar proyek Bansos. Total nilai keduanya Rp 3,4 Triliun.
KPK menelisik keterlibatan Herman Hery dan Ihsan Yunus dalam perkara itu. Secara garis besar, Herman dan Ihsan diduga berhubungan dengan Juliari Peter Batubara, yang kini menjadi tersangka. Di level operasional, dua politikus itu kemudian diwakili orang-orang mereka.
Herman diwakili Teddy Munawar. Sementara Ihsan Yunus berhubungan dengan para pejabat Kemensos melalui dua perwakilannya, Yogas dan Muhammad Rakyan Ikram, adiknya.
Tempo menyebut Ihsan sudah terbiasa terlibat dalam proyek di Kemensos. Ia, antara lain, memperoleh proyek pengadaan tenda untuk keperluan pertolongan bencana alam. Proyek dalam bendera “Kemensos Hadir” dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial. Perusahaan Ihsan disebut mendapat propyek 200 ribu tenda senilai Rp 40 Miliar.
Untuk Bansos, Ihsan melalui sejumlah perusahaan, memperoleh 4,6 juta paket. Nilainya mencapai Rp 1,3 Triliun. Ia menggunakan beberapa perusahaan, antara lain PT Andalan Pesik Internasional, PT Bumi Pangan Digdaya, PT Mandala Harmoni dan PT Pertani.
KPK telah menggeledah rumah Ikram, adiknya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Rumah ini sekaligus merupakan kediaman orang tuanya. KPK juga telah menggeledah kediaman Yogas di Jatiasih, Bekasi. Begitu juga dengan kantor perusahaan yang terafiliasi dengannya.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan lembaganya akan mengusut aliran uang kepada semua pihak yang terkait dengan proyek bantuan sosial.
“Kami akan cek alirannya ke mana,”kata dia.(*)
