Di tengah kelesuan keuangan daerah yang terjadi akibat pergeseran dan pengurangan anggaran, Pemerintah Provinsi Jambi menunjukkan keteguhan komitmennya. Penanganan serta pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mendapatkan porsi yang tetap di hati Pemerintah Daerah ini.
Kabar ini menghangat pasca sidang paripurna DPRD yang membahas Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023, pada 18 September lalu.
Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki anggaran tersisa sebesar Rp2,2 Miliar. Tidak hanya dari kas daerah, dukungan dana juga mengalir dari pusat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia turut serta menyisihkan bantuan untuk Karhutla.
Dengan sisa waktu tahun ini yang tidak lama lagi, Haris optimistis dengan alokasi anggaran yang ada. “Untuk karhutla ini cukup karena tahun ini tinggal beberapa bulan kedepan,” katanya.
Haris menambahkan keyakinannya, bahwa jika tim Satgas Karhutla dapat bertindak cepat dan efektif, anggaran tersebut akan mencukupi.
Namun, selain anggaran, ada yang lebih fundamental menurut sang gubernur: koordinasi dan tindakan tegas.
“Yang terpenting koordinasi kita, kalau ada yang melanggar dengan sengaja kita minta aparat bertindak dengan tegas, agar efek jeranya jelas karena ada oknum yang sengaja membakar,” ucapnya dengan nada tegas.
Sebagai catatan, berdasarkan KUPA PPAS-P yang disepakati pada tanggal 17 September 2023, target pendapatan daerah Tahun 2023 diperkirakan berkurang sejumlah Rp227,374 Milyar, menjadi Rp4,681 Trilyun dari sebelumnya sejumlah Rp4,909 Trilyun.
Di sisi lain, Belanja Daerah dialokasikan sejumlah Rp5,303 Triliun, turun dari anggaran semula yang berjumlah Rp5,502 Triliun.
Di tengah fluktuasi anggaran ini, keberanian Pemerintah Provinsi Jambi dalam memprioritaskan isu lingkungan menunjukkan betapa pentingnya menjaga bumi bagi generasi mendatang.(*)
