Tekankan UMKM Hasilkan Produk Jadi Orientasi Ekspor
Kota Jambi – Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengajak Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, dan semua pemangku kepentingan untuk bersinergi mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) Provinsi Jambi. Gubernur menekankan agar UMKM menghasilkan produk jadi, terutama produk jadi yang berorientasi ekspor, supaya memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi UMKM Provinsi Jambi.
Hal itu disampaikan Gubernur Jambi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II Sekda Provinsi Jambi Agus Sunaryo saat membuka Rapat Komite IV DPD RI dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM), di Ruang Pola Kantor Gubernur. Selasa (11/02/2020).
Dalam sambutan tertulis Gubernur Jambi disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi hingga saat ini masih didominasi sektor primer, dimana sektor perkebunan dan sektor pertambangan memberikan kontribusi hampir 50 persen, sehigga tidak mengherankan jika geliat pertumbuhan ekonomi di daerah sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga dari komoditi kelapa sawit, karet dan batu bara.
”Sama sama kita ketahui sekarang ini ketiga komoditi tersebut ditentukan oleh kondisi pasar internasional, sehingga pemerintah sangat sulit untuk melakukan intervensi,” ungkap gubernur.
“Saya mengajak seluruh pelaku UMKM untuk menggarap industri yang menghasilkan barang untuk memiliki peluang ekspor, salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah dan swasta yaitu melakukan trsansformasi ekonomi, dari sektor primer ke sektor skunder dan tersier,” sambung gubernur.
Gubernur mengakui bahwa selama ini masyarakat masih menghasilkan bahan mentah, maka pada masa yang akan datang, harus mampu menghasilkan bahan jadi, sehingga mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak dari komoditi tersebut, sementara pada posisi lain, kegiatan tersebut akan memberi dampak ikutan pada sektor lainnya sehingga bisa menghasilkan tambahan.
Gubernur mengatakan, bercermin dari fakta yang ada, permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Provinsi Jambi pada umumnya masih lemahnya permodalan serta kurangnya akses terhadap pasar yang menampung produk tersebut, baik pasar domestik maupun pasar ekspor. Pada sisi lain pelaku UMKM yang ada masih rendah dalam pengelolaan usaha serta penguasaan teknologi.
Ketua Komite Dra.Hj.Elviana, M,Si menyampaikan beberapa hal terkait tugas Komite IV DPD RI, salah satunya menyangkut Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM).
“Komisi IV DPD RI khusus berkerja sebagai pengawasan dibidang UMKM. Masih banyak masalah yang kita temukan pada UMKM, diantaranya banyaknya UMKM yang belum memiliki lembaga formal, kurang inovasi produk, kurang tenaga pendamping, dan terkendala akses modal. Ini tugas kita bersama untuk kita bimbing dan carikan jalan keluarnya,” ujar Elviana.
Kepala OJK Jambi Endang Nuryadin, Kepala BPS Provinsi Jambi Wahyudin, Kepala BI Perwakilan Jambi, Ketua DPRD kabupaten/kota se Provinsi Jambi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dan Kabupaten/Kota, Direktur Utama Bank Jambi, dan para pengusaha/pelaku UMKM turut hadir dalam acara tersebut. (adv pemprov)