Ketika matahari terbit di kota Jambi, sebuah kritik konstruktif bergema di ruang sidang DPRD Provinsi Jambi. Anggota Fraksi Partai Demokrat melontarkan permintaan agar Pemerintah Provinsi Jambi dapat mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Seolah menjadi catatan khusus dalam buku besar pemerintahan, Fraksi Demokrat menyoroti bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Jambi telah meraih prestasi gemilang dengan menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut, masih ada celah yang harus diperbaiki.
“Meraih WTP mungkin tampak seperti bintang yang bersinar di langit malam Jambi, namun ketika kita melihat lebih dekat, masih ada bayangan yang menghalangi cahayanya,” katanya dengan nada bergelora. Mata-mata yang menyaksikan saat itu bisa merasakan gempa emosional dari setiap kata yang diucapkan Ansori.
Fraksi Partai Demokrat, dengan keberanian yang tiada tara, menekankan bahwa integritas dalam pengelolaan keuangan bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan. Seperti kapal yang membutuhkan kompas untuk menjalani pelayaran, pemerintahan perlu transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan arah yang benar.
Dengan mata yang berbinar dan sorotan tajam layaknya mata elang, mereka menyerukan Pemerintah Provinsi Jambi untuk bangkit. Harapan menggema, semoga pemerintah mendengar dan menjawab panggilan ini dengan tindakan konkret di masa mendatang.
Fraksi Partai Demokrat menggarisbawahi bahwa kebutuhan akan sistem pengelolaan keuangan yang jelas, transparan, dan akuntabel tidak bisa ditawar. Dengan sorotan tajam ini, mereka berharap agar Pemerintah Provinsi Jambi lebih giat dalam membenahi diri di tahun-tahun mendatang.
Kritik ini menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran pemerintahan. Bahwa kepercayaan rakyat bukan hanya didapat melalui penghargaan, tapi juga dari tata kelola yang benar-benar transparan dan bertanggung jawab.(*)
