Sungai Penuh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh melontarkan kritik konstruktif terhadap Pemerintah Kota Sungai Penuh. Isu yang dipertanyakan adalah belum menjadi prioritasnya program kesehatan dan pendidikan gratis bagi warganya, suatu inisiatif yang telah diterapkan oleh daerah lain dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebanding.
Keadaan ini terungkap dalam suara Azhar Hamzah, anggota dewan dari Fraksi Gerindra, yang menegaskan bahwa pemberian bantuan seharusnya bukan hanya dijadikan instrumen dalam momen politik. “Program kesehatan dan pendidikan gratis bisa diterapkan di kota ini, semua tergantung pada niat dan komitmen kepala daerah,” terang Azhar dalam sebuah wawancara.
Dilaporkan bahwa setelah melakukan kunjungan ke beberapa daerah dengan APBD setara dan populasi yang lebih besar dari Kota Sungai Penuh, DPRD menemukan bahwa kesehatan dan pendidikan gratis telah menjadi realita, termasuk pendidikan hingga tingkat SLTA. “Di daerah lain, SMA pun dapat pembiayaan dari pemerintah daerah, meskipun tanggung jawab pendidikan SLTA sebenarnya ada di tangan provinsi,” imbuh Azhar.
Tidak ketinggalan, pada masa kepemimpinan sebelumnya di bawah AJB, pemerintah telah menyediakan jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin dengan anggaran mencapai Rp. 17 miliar, sebuah implementasi dari Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diamanatkan oleh undang-undang.
Kritik DPRD ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya kesehatan dan pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Kini, mata masyarakat tertuju pada langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk merespons tantangan dan harapan yang disampaikan oleh wakil rakyatnya ini.(*)
