Jakarta – PSI menolak untuk menarik video tentang pelanggaran HAM di era Presiden ke-2 RI Soeharto yang dikritik. PSI juga merasa tidak perlu meminta maaf atas video tersebut.
“Kami tidak merasa perlu meminta maaf dan menarik video tersebut,” Ketua Tim Komunikasi PSI Andy Budiman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/5/2018).
Video yang dipersoalkan adalah satu dari serangkaian video dengan hashtag #Mei98JanganLagi yang khusus diproduksi PSI untuk mengenang 20 Tahun Reformasi di bulan Mei. Sepanjang Mei 2018, PSI setiap hari mengunggah video 1 menit tentang berbagai praktek kotor di masa Orde Baru: pelanggaran HAM, Daerah Operasi Militer, penindasan umat Islam, penculikan aktivis, KKN, pemberangusan pers dan kebebasan berekspresi, BPPC, dan sebagainya.
PSI menilai video tersebut merupakan bagian dari upaya pendidikan politik kepada generasi muda. Ada kemungkinan generasi muda terkecoh dengan upaya pembangunan opini bahwa kondisi Orde Baru jauh lebih baik dari kondisi Indonesia setelah menjalani demokratisasi sejak 1998.
“Upaya penyesatan opini ini harus dilawan. Karena itu PSI merasa bertanggungjawab untuk mengingatkan sekaligus menginformasikan tentang kejahatan-kejahatan Orde Baru,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Partai Berkarya mengkritik PSI terkait video tentang Presiden ke-2 RI Soeharto. Menurut Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso, video PSI kelewat batas. Priyo meminta PSI bersaing secara sehat.
“Saya telah melihat video tersebut, saya terperanjat dalam situasi seperti ini, ada sekelompok orang yang secara terbuka bangga dengan simbol partainya, melakukan kampanye hitam, tendensius. Menghancurkan dan merusak nama baik Pak Harto, keluarga, termasuk diri pribadi ketua umum kami, yaitu Tommy Soeharto, dengan cara-cara yang tidak baik, provokatif, sombong,” ujar Priyo di Ballroom Gedung Granadi, Kuningan, Jakarta, Sabtu (2/6/2018). (*/ara)
Sumber: detik.com
