Sungai Penuh – Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Sungai Penuh menggelar Sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kita Sungai Penuh di Aula DPPKB Kota Sungai Penuh, Kamis (17/11/2023).
Dalam acara tersebut turut dihadiri narasumber dari BKKBN Provinsi Jambi yakni Suardi, SE., M.Pd Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Muda BKKBN Provinsi Jambi, Pokja 10 GDBK Siperundu. Kepala DPPKB Kota Sungai Penuh melalui Kabid Pengendalian Penduduk Simop Oktarita, SKM memaparkan masalah kependudukan yang kompleks dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak yang disampaikan adalah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, berpotensi menimbulkan kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan tingkat kemiskinan yang meningkat.
“Itu akan menimbulkan efek-efek negatif, kita sudah tau bagaimana angka kemiskinan yang tinggi, tingkat lapangan kerja yang terbatas, kemiskinan, bahkan kemiskinan kita sekarang dikatakan sebagai kemiskinan ekstrem,” Katanya.
Simop menjelaskan, GDPK merupakan solusi untuk menangani beragam masalah kependudukan, seperti kemiskinan, pernikahan dini, kesehatan, kemiskinan, dan kualitas lapangan kerja yang rendah. Dengan GDPK, tingkat kejahatan yang diharapkan juga dapat ditekan.
“Belum lagi dampak dari kemiskinan, dan terbatasnya lapangan kerja, ini akan mengakibatkan apa? Tingkat kejahatan,” Ucapnya.
Terpisah saat diwawancarai Suardi, SE., M.Pd
Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Muda BKKBN Provinsi Jambi, Pokja 10 GDBK Siperundu, menyampaikan Dalam konteks ini, Sosialisasi Sistem Peringatan Dini Penduduk menggunakan GDPK yang didukung oleh BKKBN Provinsi Jambi. Peserta berasal dari Camat dan Koordinator KB Sekecamatan Sungai Penuh
Ia menjelaskan rencana implementasi lebih lanjut, termasuk penyusunan Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi yang di dalamnya terdapat pokja-pokja melibatkan PD untuk mencapai 5 pilar GDPK saat ini baru satu dari lima pilar GDPK terbentuk di Kota Sungai Penuh, yaitu pilar kuantitas. Lima pilar lainnya mencakup pengendalian kuantitas, kualitas penduduk, pembangunan keluarga, mobilitas penduduk, dan administrasi kependudukan.
“Dan apa kesulitan-kesulitan tantangan dalam mengimplementasikannya sampai ke kira-kira apa langkah kedepan yang bisa kita lakukan, karena Garut sampai sekarang belum berhasil menyusun GDPK secara lengkap ya,” Ujarnya.
Suardi berharap Kota Sungai Penuh dapat segera menyusun GDPK yang dipahami oleh semua instansi, untuk mengarahkan pembangunan secara menyeluruh dengan fokus pada penduduk.
“Sehingga pembangunan ke depan ini searah tidak masing-masing sektor, tidak masing-masing SKPD, berjalan sendiri-sendiri tetapi mencapai satu arah tertentu,” Ujarnya.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan GDPK untuk lima tahun kedepannya.
Dewi Wilonna
