RELATED STORIES
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, tengah membentuk tim advokasi untuk menghadapi gugatan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (Cagub-Cawagu) nomor 1, Cek Endra – Ratu Munawaroh (CE-Ratu) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dari data yang didapat metrojambi.com, ada sejumlah pokok permohonan pemohon kepada pemohon KPU provinsi Jambi. Menurut pemohon, adanya pemilihan yang dilakukan oleh pemilih yang tidak berhak karena tidan mempunyai e-KTP dan surat keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Dalam permohonan tersebut, disebutkan bahwa data-data pemilih yang tidak berhak tersebut mencapai ribuan orang. Diantarnya ada di 38 desa di Muarojambi, 10 desa/keluaran yang ada di Kabupaten Merangin, dan 35 desa di kabupaten Batanghari, kemudian 30 desa di Kabupaten Kerinci.
Namun dari sejumlah pelanggaran dengan dilakukan pencoblosan surat suara oleh orang yang tidak berhak memilik karena tidak memiliki e-KTP di Pilgub itu, maka pelanggaran ini yang dapat dibuktikan oleh pemohon adalah sebanyak 13.487 suara yang tersebar di 9 kabupaten/kota seperti Sungaipenuh dan Kerinci.
Lalu di kabupaten Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muarojambi, Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) dan Tebo. Menurut pemohon, bahwa pelanggaran yang terjadi secara tersebar dan massif tersebut telah merugikan kedudukan perolehan suara pemohon secara nyata.
Untuk menguatkan argementasi pemohon terkait pelanggaran ini maka pemohon telah meminta para saksi yang mengetahui dan atau para pemilih yang tidak berhak untuk memberikan keterangan secara tertulis.
Dalam permohonannya, pemohon juga melampir sejumlah nama orang yang tidak memiliki e-KTP, namun diberikan surat keterangan untuk menggunakan hak suara. Sedikitnya ada 105 nama yang tertulis dari berbagai kabupaten/kota dalam provinsi Jambi.
Kemudian, pemohon juga menyebut adanya intervensi dan pengarahan yang dilakukan oleh salah pasangan kepada pejabat desa di Muarojambi. Dimana pasangan 03 Haris-Sani disebut telah memeberikan arahkan kepada 20 kepala desa di Muarojambi di sebuah rumah makan Saung H.Robert. Hanya kasus ini dihentikan Bawaslu karena tidak cukup bukti.
Menanggapi permohonan ini, KPU Provinsi Jambi selaku termohon mengatakan, akan menjawab semua permohonan yang diajukan oleh paslon 01. “Kita sudah pelajari permohonan pemohon, kita juga sudah mementakan titik-titik yang masuk dalam permohonan pemohon,” ujar Apnizal, Komisoner KPU Provinsi Jambi, Selasa malam.
Saat ini kata Apnizal, pihaknya juga sedang mengumpulkan alat bukti dan membentuk tim penyelesaian PHPU ini. Terasuk menyiapkan tim advokasi untuk mengahadapi gugatan di MK nanti. “Kita akan menunjuk tim advokasi, berapa jumlahnya kita belum tahu,” katanya lagi.
Selain itu tambah Apnizal, KPU selaku termohon juga akan menginventarisir bukti dan saksi-saksi yang ada. “Kita akan memberikan jawaban dari apa yang digugat oleh pemohon,” tandasnya.(*)
