JAMBI – Gejolak proses lelang proyek di Provinsi Jambi usai kasus OTT Gubernur Zumi Zola memanas. Dikabarkan banyak rekanan yang terus menekan ULP agar tetap mendapatkan proyek bersumber dari dana APBD.
Tekanan juga dilakukan oleh para rekanan menggunakan lembaga-lembaga resmi yang menaungi para rekanan tersebut. Seolah lupa dengan proses OTT dan Korupsi yang menjerat Gubernur Zumi Zola, dimana para rekanan ini juga ikut diperiksa oleh KPK sebagai saksi.
Hal ini diakui salah satu sumber Jambilink, yang juga salah satu Ketua Pokja di ULP Provinsi Jambi. “Mereka kalah tender, jadi pada ribut,” ungkapnya, sembari menyebut tak ingin namanya dicantumkan dalam berita.
Dijelaskannya, saat ini proses tender yang dilakukan oleh ULP sudah sesuai prosedur dan dilakukan secara transparan. Hal ini didukung oleh adanya kerjasama antara ULP dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami kerjasama dengan KPK, jadi kami tidak mungkin berani macam-macam,” ungkapnya.
Menurut sumber Jambilink ini, pihaknya akan meminta kepada KPK untuk mengawal proses ini, apalagi jika ada tekanan terhadap para proses tender.
Sebelumnya, Kasubag Sanggah Pengaduan dan SDM ULP Provinsi Jambi, Shandhi Ardiansyah mengaku aneh jika ada pihak yang masih mempertanyakan transparansi proses lelang di ULP. “Tahun ini merupakan salah satu tahun kita yang paling transparan, ini murni,” ungkap Shandhi beberapa waktu lalu. (rie)
