Sejak wacana itu bergulir tahun 2013, hampir saban tahun negara mengalokasikan bujet besar untuk proyek Pelabuhan Ujung Jabung, di Provinsi Jambi. Sudah ratusan miliar uang rakyat terkubur di sana. Indikasi korupsi menyeruak seiring tak kunjung mewujudnya mega proyek Kementerian Perhubungan ini. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Syafril Nursal mendesak perlu audit khusus untuk mengukur total lose di proyek itu.
***
Sebuah kapal mirip tongkang terparkir lunglai di bibir pantai laut timur, lokasi pembangunan pelabuhan Ujung Jabung, Kabupaten Tanjab Timur, Provinsi Jambi. Sekeliling dinding kapal itu berkarat. Tanda alat angkut ini sudah lama tak dioperasikan.
Alat berat berkelir kuning, ada tulisan SUMITOMO, bertengger sendirian di dak kapal itu. Moncongnya mengarah ke laut lepas. Karat juga terlihat menyelimuti beberapa titik badannya.
Di sampingnya bercokol derek jangkung alias Crane, yang besi towernya menjulang pongah ke langit. Kontainer tak bertuan berwarna oranye itu bersemedi persis di sebelah Crane. Sampah-menyampah teronggok di sana-sini, di atas kapal berkarat itu.
Tidak ada aktivitas di sana, ketika dikunjungi awal Desember 2020, kemarin.
“Sudah lamo di situ pak. Dak tau masih hidup apo idak mesinnyo,”kata Indra, warga Sadu, yang rumahnya tak jauh dari lokasi proyek.
Setahu Indra, sejak kali pertama proyek ini dikerjakan, progresnya tak kunjung membahagiakan. Kondisinya begitu-begitu saja.
“Sejak dulu cuma sebatas tiang pancang itulah pak,”katanya.
Dari catatan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, fulus yang mengalir ke proyek ini sudah ratusan miliar. Angka tepatnya Rp 230 Miliar.
Seorang tokoh pembaharuan Jambi, Irjen Pol (Purn) Syafril Nursal mendesak perlunya audit khusus untuk menghitung total lose di proyek itu. Ia berharap jangan sampai uang rakyat terkubur sia-sia.
“Sebab proyek ini penting. Demi kemajuan Jambi. Jangan sampai mangkrak. Saya sangat mendukung untuk terus dilanjutkan. Untuk anggaran yang sudah terkucur, perlu audit agar tidak ada kecurigaan,”katanya.
Syafril Nursal sempat takjub ketika mengunjungi lokasi proyek, di masa kampanye lalu. Ia mendukung penuh langkah pemerintah membangun pelabuhan jumbo ini. Bukan semata akan menjadi kunci kedigdayaan Jambi. Tapi, kata Syafril, masyarakat Jambi memang membutuhkannya.
Tanpa pelabuhan besar, lanjut Syafril, komoditi Jambi musti diangkut lewat pelabuhan tetangga. Ada dari Dumai, ada lewat ke Teluk Bayur. Malah ada sampai ke Belawan seperti misalnya hasil batu bara, sawit, dan karet.
“Tiada pilihan lain, proyek ini harus dilanjutkan. Kalau tidak, maka miliaran duit rakyat yang sudah terkubur di sana akan sia-sia,”katanya.
Praktik lancung proyek pelabuhan Ujung Jabung ini sempat dibongkar Dedi Widiarti, dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Investigasi Negara. Klaimnya, hampir saban tahun anggaran mengucur ke situ.
Di tahun 2020 ini, Kementerian Perhubungan menganggarkan bujet senilai Rp 91 Miliar.
Menurut Dedi, selama enam tahun belakangan, proyek ini sudah menelan anggaran Rp 225 Miliar. Di mulai tahun 2014, anggaran proyek ini dikucurkan secara bertahap.
PT Dewa Ruci Mulia mengerjakan proyek di tahun 2014 itu, dengan nilai Rp 10 Miliar. Kemudian dilanjutkan oleh PT Tobe Indah di tahun 2015, dengan bujet Rp 40 Miliar.
Di tahun yang sama pula, PT Dewa Ruci Mulia kembali bekerja dengan alokasi anggaran Rp 65 Miliar. Proyek terus berlanjut di tahun 2016 dengan anggaran Rp 49 Miliar. Kali ini, proyek digarap PT Putri Salju Satria.
Pemerintah kembali mengucurkan dana senilai Rp 20 Miliar di tahun 2017. Proyek itu dikerjakan oleh perusahaan baru lagi, namanya PT Karunia Karya. Lalu di tahun 2019, muncul lagi proyek pembangunan fasilitas Pelabuhan Ujung Jabung. Pagunya Rp 41 Miliar dengan HPS 36 Miliar. Lelang ini dimenangkan PT Jumindo Indah Perkasa dengan kontrak sebesar Rp 35 Miliar.
Dari catatan Dedi, sudah di angka Rp 225 Miliar uang rakyat mengucur ke sini.
“Tapi proyek ini tak kunjung selesai. pembangunan Pelabuhan baru sebatas tiang pancang,”kata Dedi.
Dedi prihatin karena selama enam tahun ini proyek Kementerian Perhubungan itu tak kunjung mewujud. Ia pun menyoroti lemahnya pengawasan Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Ujung Nipah terhadap poroyek Pelabuhan itu.
“Penggunaan anggarannya tidak transparan. Seperti ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi Pelabuhan Ujung Jabung yang sumber dananya dari APBN 2013,”tegasnya.
“Informasi yang kami dapatkan sejak tahun 2013 hingga 2019 perusahaan pemenang tender itu dilaksanakan oleh orang–orang yang sama. Hanya saja nama PT yang memenangkan pekerjaan itu saja yang berbeda,”imbuhnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jambi Varial Adi Putra membenarkan pembangunan pelabuhan Ujung Jabung telah menelan dana ratusan miliar rupiah. Ia berharap pembangunan pelabuhan Ujung Jabung dilanjutkan hingga selesai. Jika tidak, kata dia, dana tersebut akan terbuang sia-sia.
“Kalau kita kalkulasikan kemarin, lebih kurang Rp 230 miliar serapannya,”katanya.(*)
