Meski Habib Rizieq Shihab (HRS) belum berniat mengajukan penangguhan penahanan, daftar tokoh yang pasang badan sebagai penjaminnya kian panjang. Salah satunya Amin Rais.
Teranyar, Amien Rais turun gunung menyambangi Bareskrim Polri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (17/12/2020)
Pantauan wartawan, Amien Rais keluar dari lobi Bareskrim Polri bersama deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Marwan Batubara pukul 11.40 WIB. Pendiri Partai Ummat itu menyampaikan dirinya dan Marwan diterima oleh staf Humas Polri. Amien datang guna menyerahkan surat untuk Kapolri Jenderal Idham Azis yang berisi pernyataan siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Habib Rizieq.
RELATED STORIES
“Jadi alhamdulillah kami ingin ketemu Kapolri, tapi beliau ada di luar kantor. Kami pokoknya ingin ketemu siapa pun wakilnya, kemudian dibawa ke Divisi Humas, Kepala Divisi Humas pun tadi sedang pergi, jadi tadi kami diterima di stafnya. Yang akan kita sampaikan tuh apa, silakan dibaca,” kata Amien.
Isi Lengkap Surat Amien ke Kapolri
Kemudian, surat lengkap yang disampaikan Amien Rais untuk Kapolri dibacakan deklarator KAMI Marwan Batubara. Berikut isi surat tersebut:
Kepada Yth:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kami sebagai anak bangsa sangat prihatin atas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya pasca kepulangan Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS). HRS semestinya dilibatkan pemerintah membangun stabilitas nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Sangat disayangkan yang terjadi adalah sebaliknya, timbul kegaduhan secara meluas dan berkepanjangan. Tampaknya hal ini disebabkan oleh keterkejutan pemerintah melihat langsung jutaan orang simpatisan pencinta HRS datang dari berbagai wilayah NKRI menyambut kepulangannya ke tanah air.
Sesungguhnya jika pemerintah beritikad baik mampu membuka diri dan membangun dialog secara tulus ikhlas, maka diyakini situasi dan kondisi kehidupan sosial politik akan menjadi lebih baik. Kegaduhan yang terjadi dan terhambatnya saluran dialog semakin memperlebar jarak antara pemerintah dengan pendukung HRS. Kondisi demikian tidak bisa dianggap remeh, sebab berpotensi melemahkan persatuan dan kohesi nasional terlebih lagi dengan terjadinya penembakan di luar hukum terhadap keenam laskar FPI semakin memperparah stabilitas nasional. Patut diduga telah terjadi kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme. Terdapat petunjuk adanya penculikan dan penganiayaan keenam laskar FPI tersebut bertugas mengawal imam yang mereka cintai beserta keluarga untuk kepentingan beribadah dan sejatinya turut serta dalam pengajian subuh keluarga.
Dengan demikian, kami yakin mereka gugur sebagai syuhada. Dalam hal ini kami menilai, seluruh sila Pancasila telah diabaikan oleh oknum-oknum Kepolisian. Tindakan tidak berperikemanusiaan yang melenyapkan nyawa anak-anak muda secara brutal tidak dapat dibenarkan dan tidak ada alasan penghapus pidana. Kami sangat khawatir akan terpecahnya bangsa Indonesia menjadi dua kubu yang saling berhadap-hadapan sebagai resultan terbunuhnya enam orang laskar FPI dan perkara kerumunan yang berujung ditahannya HRS. Tidak dapat dipungkiri, pihak Kepolisian terus menerus mengklaim kebenaran. Di sisi lain, pihak FPI serta pendukungnya selalu dipojokkan dan diposisikan sebagai pihak yang salah.
Untuk meredakan situasi yang semakin panas dan tidak kondusif, serta demi tegaknya hukum dan keadilan, maka dengan ini kami menuntut:
1. Kepolisian segera melepaskan HRS dari tahanan, dan sebagai gantinya kami yang tercantum di bawah ini siap menjadi penjamin.
2. Segera dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak mana pun guna mengusut tuntas kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme atas terbunuhnya enam orang laskar FPI.
3. Mengajak seluruh anak bangsa untuk terus mengawasi, mengawal dan ikut mengadvokasi secara intens seluruh proses penuntasan tragedi kemanusiaan tersebut.
Sebagai penutup, perlu kami ingatkan bahwa tindakan pembiaran, rekayasa dan penggelapan atas proses penuntasan tragedi kemanusiaan ini sangat berpotensi memicu kemarahan rakyat, sehingga dapat menimbulkan huru-hara dan perlawanan sosial yang meluas.
Dari kami anak-anak bangsa:
1. Dr Amien Rais
2. KH Dr Muhyiddin Junaidi
3. Dr Abdullah Hehamahua
4. KH Dr T Zulkrnaen
5. Dr Abdul Chair
6. Dr Bukhori Muslim
7. Neno Warisman
8. KH Ansyufri Sambo
9. Dr Syamsul Balda
10. Dr Marwan Batubara
11. Dr Nurdiati Akma
Sebelum Amien Rais, ada sederet tokoh yang lebih dulu menyatakan siap menjamin penangguhan penahanan Habib Rizieq.
Tokoh Lain Penjamin Penangguhan Penahanan Habib Rizieq
Sebelum Amien Rais, beberapa tokoh telah menyatakan siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Habib Rizieq.
Tokoh pertama yang menyatakan siap menjamin Habib Rizieq adalah Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi.
Baginya, penangguhan penahanan adalah cara legal agar Habib Rizieq tidak ditahan selama 20 hari sejak Sabtu, 12 Desember 2020.
“Penangguhan penahanan dapat dilakukan seorang tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Dan saya siap menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan beliau,” kata Aboe Bakar dalam keterangan tertulis, Minggu (13/12/2020).
Anggota Komisi III DPR RI tersebut menjelaskan tiga syarat penangguhan penahanan. Pertama, tidak akan mengulangi tindakan pidana yang disangkakan; kedua, tidak menghilangkan alat bukti; dan ketiga, tidak akan melarikan diri.
Menurut Aboe Bakar, Habib Rizieq Shihab menunjukkan sikap taat hukum.
Politikus kedua yang siap menjadi penjamin Habib Rizieq adalah Waketum Partai Gerindra Habiburokhman. Habiburokhman yakin Habib Rizieq tak akan melarikan diri.
“Pak Kapolri yang baik, Ini di luar konteks substansi perkara kerumunan dan di luar konteks politik apapun. Saya yakin Habib Rizieq tidak akan melarikan diri dan saya bersedia menjamin penangguhan penahanan beliau,” kata Habiburokhman melalui akun Twitter-nya, @habiburokhman.
Dalam keterangan terpisah, Habiburokhman menyadari penyidik tak bisa dipengaruhi. Namun, menurut Habiburokhman, Kapolri pernah menyampaikan perihal opsi penahanan dalam kasus kerumunan terkait pandemi COVID-19 merupakan pilihan terakhir.
Dalam kasus Habib Rizieq, Habiburokhman menyarankan Polri mempertimbangkan penangguhan penahanan dengan tiga alasan. Yang pertama, pascakerumunan saat penjemputan Habib Rizieq telah berulang kali mengingatkan pendukungnya untuk tidak berkerumun, reuni 212 dibatalkan, dan pendukung diminta tak menemani datang ke Polda Metro Jaya.
“Yang kedua, bisa diminta komitmen kepada Habib Rizieq dan lawyer-nya agar datang tiap kali ada panggilan pemeriksaan. Yang ketiga, saya yakin hampir semua alat bukti sudah disita oleh penyidik, karena itu tidak mungkin Habib Rizieq bisa hilangkan alat bukti,” papar juru bicara Gerindra itu.
Di sisi lain, Habib Rizieq belum berniat mengajukan penangguhan penahanan.
Penangguhan Penahanan Habib Rizieq: Nanti Dululah
Selain praperadilan, Habib Rizieq bakal melakukan upaya hukum lainnya yakni rencana mengajukan penangguhan penahanan.
Namun upaya hukum penangguhan penahanan tersebut belum dapat dilakukan dalam waktu dekat ini. Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Pawiro mengungkap alasan Habib Rizieq belum mengajukan permohonan penangguhan penahan.
Sugito mengatakan penangguhan penahanan harus melalui konsultasi Habib Rizieq sebelum diajukan.
“Keluarga berkeinginan seperti itu. Tapi setelah saya komunikasi dan diskusi dengan Habib Rizieq, segala keputusan terkait beliau itu harus dikomunikasikan dulu dengan beliau dan beliau belum sampaikan, ‘Ah nanti dululah urusan mengenai penangguhan’,” kata Sugito di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (15/12/2020).
Sugito menyebut Habib Rizieq belum membahas soal pengajuan penangguhan penahanan. Namun pihaknya berterima kasih kepada pihak-pihak yang bersedia menjadi penjamin.
“Terus terang saja kami dari Tim Bantuan Hukum FPI sangat berterima kasih kepada Habiburokhman, kepada Habib Alhabsyi yang siap untuk menjadi penjamin beliau,” ujar Sugito.
“Tapi untuk saat ini kami belum mengajukan penangguhan penahanan. Untuk saat ini dan kami akan konsultasi dan komunikasi dengan Habib Rizieq,” kata dia.(*)
