Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengaku tak bisa hadir dalam gelaran Musyawarah Nasional X MUI, di Jakarta, pada 25-27 November, karena alasan yang enggan ia ungkapkan.
Yang jelas, ia meminta MUI menjadi mitra kritis pemerintah dan menjalankan munas sesuai aturan.
RELATED STORIES
“Dengan menyesal dan memohon maaf, karena alasan tertentu, saya tidak dapat menghadiri Munas,” ujar Din, tanpa menjelaskan alasan ketidakhadirannya, lewat keterangan tertulis, Selasa (24/11).
Dia pun menyampaikan sejumlah harapan terkait Munas MUI ini. Pertama, mendorong Dewan Pimpinan MUI memastikan Munas berlangsung sesuai Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.
“Pelanggaran terhadap kedua rujukan dasar tersebut akan mengurangi keabsahan hasil Munas dan mencederai marwah organisasi,” cetusnya.
Kedua, Din berharap Munas ini menghasilkan kepengurusan yang meneguhkan fungsi MUI sebagai “Khadimul Ummah wa Shodiqul Hukumah” alias pelayan umat dan mitra kritis pemerintah.
“MUI harus mengukuhkan posisi sebagai mitra kritis pemerintah, dengan tidak segan dan sungkan membela jika pemerintah benar dan mengoreksi jika ia salah,” tuturnya.
Ketiga, ia menegaskan soal pentingnya MUI dipimpin oleh ulama yang berintegritas dan peduli umat.
“Elan vital sebagai Gerakan Amar Ma’ruf Nahyi Munkar harus tetap ditegakkan. MUI perlu dipimpin oleh ulama yang berintegritas dan beristiqamah memperdulikan nasib umat Islam,” ujarnya.
Keempat, Din menggarisbawahi perlunya menjadikan MUI sebagai wadah bagi semua golongan Islam, “Tenda Besar bagi seluruh organisasi dan lembaga umat Islam”, serta tak dikuasai oleh kelompok tertentu.
“Tiadalah baik jika MUI dikuasai oleh satu-dua organisasi. Maka kepemimpinan MUI masa depan perlu mengakomodasi segenap potensi umat Islam,” tandasnya.
Diketahui, Din sudah mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), sebuah kelompok yang menegaskan sikap oposisinya terhadap pemerintah.(*)
