by

Mendagri Tito Minta Daerah Prioritaskan APBD Untuk Masker

Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran nomor 440/2436/SJ tentang pencegahan penyebaran virus Corona di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam surat tersebut, Tito diantaranya meminta semua kepala daerah memprioritaskan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 seperti untuk kebutuhan rumah sakit daerah, pengadaan masker, hand sanitizer, dan thermal gun yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan.

Untuk itu, Tito meminta semua kepala daerah melakukan revisi anggaran dengan cara menjadwalkan ulang capaian program dan kegiatan Iainnya (antara Iain pengurangan biaya rapat/ atau pertemuan dan perjalanan dinas, pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan), melakukan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga, dan memanfaatkan uang kas yang tersedia.

“Lakukan pemetaan dan pendataan daerah yang terdampak Covid-19 dan monitoring/pengendalian stabilitas harga serta menjamin ketersedian kebutuhan pokok masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan alokasi anggaran belanja tidak terduga,” demikian perintah Tito dalam surat edaran yang diteken Selasa, 17 Maret 2020.

“Perkuat ekonomi masyarakat melalui pemberian insentif/ stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha termasuk UMKM yang ada di daerah untuk menghindari penurunan produksi dan PHK massal,” kata Tito.

Di luar anggaran, Tito juga meminta pemerintah menjaga terlaksananya pelayanan umum dan tugas rutin di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memastikan terdapat minimal 2 level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Tito juga meminta daerah mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan, rapat, sosialisasi. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan DPRD) serta ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan agar memanfaatkan sarana teleconference dan/atau video conference. “Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan,” ujar Tito.(*)

News Feed