by

Dakwaan Fendi Cs, Jaksa KPK Seret 50 Dewan

Seluruh anggota DPRD masa bakti 2014-2019 terseret di pusaran suap ketok palu APBD Provinsi Jambi. Nama mereka muncul di dakwaan primer KPK terhadap Effendi Hatta, Zainal Abidin dan Muhammadiyah.

———————-

Sidang perdana Fendi Cs di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Selasa 19 November 2019, siang tadi, membetot perhatian publik. Tetamu yang menyesaki ruang sidang itu terhenyak ketika Jaksa KPK menyeret nama seluruh anggota DPRD periode 2014-2019, dalam kasus suap ketok palu APBD Jambi.

Tak satupun dewan yang tertinggal. Seorang dewan yang, bahkan, telah purna tugas sekalipun–Hillalatil Badri, kini menjabat Wakil Bupati Sarolangun–, turut nongol dalam dakwaan Fendi Cs itu.

Hilal misalnya, dari dakwaan KPK itu, terlacak meminta jatah uang ketok palu tahap pertama kepada Kusnindar, pada Januari 2017. Kusnindar terpaksa menyanggupi dengan menalangi pakai uang pribadi senilai Rp 100 juta. Dengan mengendarai sepeda motor, Kusnindar menyerahkan uang ke Hilal di Jalan Cendrawasih II Nomor 169 RT 10 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Jambi. Kusnindar berani menalangi karena berasumsi jatah untuk Hilal tetap akan cair.

Nah, jatah tahap kedua kembali disalurkan Kusnindar melalui adik Ipar Hilal senilai Rp 100 juta di sebuah rumah Jalan Seroja V nomor 31 RT 10 Kelurahan Sungai Putri, Telanaipura, Kota Jambi.

Hilal, diwawancara Jambi Link via telepon, Selasa sore, buru-buru membantah menerima suap ketok palu dari Kusnindar. Ia berdalih, telah purna tugas ketika proses transaksi itu bergulir.

“Saya sudah mundur dari dewan sejak September 2016. Dan bulan Oktober sudah tak terima gaji. Jadi, saya sudah lepas hak dan tanggungjawab sebagai dewan sejak saat itu,”kilahnya.

Seusai pensiun, lanjut Hilal, kapasitasnya di dewan otomatis gugur. Karena itu, ia balik menuding dalam kapasitas apa Kusnindar menyerahkan uang kepadanya.

“Lagian kami bukan satu fraksi, bukan pula satu komisi. Saya juga sudah pensiun. Apa buktinya Kusnindar serahkan uang kepada saya?,”tegasnya.

Hilal, bahkan berani bersumpah menyebut nama Tuhan.

“Demi Allah….Kusnindar tidak pernah menginjak kakinya di rumah saya,”ujarnya.

Di rumahnya itu, lanjut Hilal, terpasang kamera pengintai alias CCTV. Ia mempersilahkan KPK untuk mengecek sekaligus menelusuri jejak percakapan handphone milik Kusnindar.

“Dia bilang ngasih ke adik ipar saya. Trusss,,,adik ipar yang mana. Adik ipar saya banyak. Ini negara hukum. Jangan buat asumsi,”tegasnya.

II

Tak hanya Hilal, Jaksa KPK menyingkap secara telanjang, bagaimana peran Kusnindar dan Muhammad Immaduddin sebagai aktor, mulai dari cara penyerahan, siapa penerima serta dimana lokasi transaksi suap itu berlangsung.

Begini peta perjalanan suapnya.

APBD 2017 disahkan pada 30 November 2016, di gedung DPRD Provinsi Jambi. Sesuai kesepakatan, jatah suap ketok palu mulai disalurkan dalam rentang waktu Januari-Maret 2017. Beberapa dewan menerima di kantor DPRD, sebagian lain diantar langsung ke kediamannya.

Dody Irawan, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum beserta Muhammad Imaduddin alias iim berperan sebagai aktor pengumpul fulus. KPK mencatat, sedikitnya 16 pengusaha ikut terlibat menyerahkan uang untuk suap ketok palu itu.

Jeo Fandi Yoesman alias Asiang terjejak sebagai taipan yang menyalurkan uang paling gede. Asiang misalnya, menggelontorkan fulus Rp 1,5 Miliar lewat bendaharanya, Lina dan diterima Iim. Taipan lainnya, Aliang dan Atong menyerahkan Rp 1 Miliar.

Sementara Akeng, Ateng, Rudy Lidra, Agus Rubiyanto dan Ismail alias Mael masing-masing menggelontorkan Rp 500 juta. Pengusaha asal Kerinci Andi Putra Wijaya ikut menyerahkan fulus senilai Rp 1,2 Miliar. Sederet pengusaha lain ikut menurunkan uangnya dengan nilai antara Rp 200 juta hingga 500 juta, antaralain Musa Effendi, Rebby, Rahmat, Handi Nicko, Edi Tebing dan Iim sendiri.

Fulus dari para konglomerat itu dimaksudkan untuk mengamankan proyek mereka di APBD 2017.

III

Setelah operasi pengumpulan fulus sukses, Iim berkolaborasi dengan Kusnindar, anggota Fraksi NasDem untuk mendistribusikannya ke anggota DPRD. Iim mencatat detail nama-nama anggota dewan penerima suap itu dalam sebuah buku khusus. Belakangan, buku itu ia bakar beberapa jam setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan.

Operasi senyap dijalankan Kusnindar dan dibantu dua orang staf PU dan Iim: Sendhy Hefria Wijaya dan Basri. Sementara, Iim tercatat ikut mendistribusikan sendiri uang suap itu ke segelintir dewan.

Berikut rincian uang yang disalurkan via Kusnindar.

Kusnindar kali pertama menggangsir uang senilai Rp 100 juta ke Zainal Abidin, Ketua Komisi III DPRD di kediamannya Jalan A Thalib Rt 26 Nomor 9 Kelurahan Simpang Empat Sipin, Telanaipura, Kota Jambi. Penyerahan uang itu berlangsung subuh, persis sekitar pukul 05.30 dan disaksikan langsung anggota KPK yang mengintai dari jarak dekat.

Sejumlah tim satgas KPK, sempat menyewa kamar di kediaman Mantan Ketua DPRD Kota Jambi itu. KPK juga mengendus, Kusnindar sempat menitip jatah fulus untuk Nurhayati. Kusnindar kembali menyerahkan jatah tahap kedua Rp 100 juta ke Zainal di bulan Maret 2017, di lokasi yang sama.

Pukul tiga sore, medio Januari 2017. Kusnindar bergerak senyap menemui Effendi Hatta di kediamannya Jalan Katelia I Nomor 11, Sungai Putri. Di situ, Mendar–begitu Kusnindar akrab disapa–, menyerahkan jatah Fendi Rp 100 juta sekaligus jatah untuk Karyani dan Hasani Hamid. Suap kedua mengalir pada bulan Maret 2017 di GOR Kota Baru Kota Jambi–persis ketika Gladi Bersih Pelantikan Pengurus Partai Demokrat Provinsi Jambi–.

Lain Zainal lain Fendi. Lain pula Muhammadiyah. Politisi Gerindra itu terendus KPK menerima suap lewat Dody Irawan senilai Rp 100 juta dalam dua tahap. Pertama ia menerima Rp 50 juta pada bulan Mei di kediamannya lewat anak buah Dody, Shendy Hefria Wijaya. Tahap kedua Muhammadiyah mengambil sendiri Rp 50 juta di rumah Kusnindar, Jalan Seroja V Nomor 31, Sungai Putri.

KPK juga menguak peran Kusnindar sebagai operator yang mendistribusikan fulus ke dewan lainnya. Kusnindar menyerahkan suap itu, bahkan hingga datang langsung ke rumah masing-masing mereka.

Nasri Umar, anggota Fraksi Demokrat misalnya, menerima uang Rp 100 juta dari Kusnindar di rumahnya Jalan Kapten Pattimura RT/RW 05/02 Nomor 82 Kelurahan Kenali Besar, Alam Barajo. Hasani Hamid menerima dua kali masing-masing Rp 100 juta–sekali di kediamannya sekali dititip lewat Effendi Hatta–.

Kusnindar mendistribusikan jatah untuk Fraksi Golkar juga rentang Januari-Maret 2017 ke masing-masing anggotanya, antaralain Gusrizal, M Juber, Ismet Kahar, Tartiniah Mukti, Popriyanto, Maylodin. Sementara, masih di bulan Maret, Kusnindar mengontak Rudi Wijaya–anggota DPRD Fraksi Bintang Keadilan–,untuk menyerahkan jatah untuk PKS. Rudi Wijaya, Ketua DPW PKS Provinsi Jambi itu lantas menyarankan Kusnindar menyerahkan uang ke Arrahmat Eka Putra–anggota Komisi III sekaligus Bendahara DPW PKS–.

Rahmat menerima uang Rp 300 juta dari Kusnindar di Kantor DPRD Provinsi Jambi untuk jatah dirinya sendiri, Rudi Wijaya dan Supriyanto, pada Maret 2017. Khusus untuk Nasrullah Hamka alias Nes, malah menerima jatah suap lewat Popriyanto–anggota Fraksi Golkar–. Fulus diserahkan lewat transfer rekening.

Fraksi PKB yang menerima langsung dari Kusnindar, antaralain Sofyan Ali–kini anggota DPR RI–. Ketua DPW PKB Provinsi Jambi itu menerima Rp 200 juta dalam dua tahap, sejak Januari-Maret 2017 di Jalan Dr Tazar RT 12 Kelurahan Buluran Kenali Telanaipura. Anggota lainnya berturut-turut, Tadjudin Hasan, Fahrurrozi, Muntalia, Sainuddin, dan Eka Marlina, juga menerima langsung dari Kusnindar.

Penerima suap dari Fraksi Gerindra yang diserahkan langsung Kusnindar antaralain Budi Yako, Muhammad Khairil, Bustami Yahya, dan Yanti Maria.

Sementara PDIP, sejumlah nama juga menerima langsung dari tangan Kusnindar, antaralain Zainul Arfan, El Helwi, Meli Hairiya, Mesran, Hilalatil Badri, dan Luhut Silaban. Sebagian menerima di gedung DPRD, sebagian lain di kediamannya.

Sementara Fraksi PAN, seperti Haim Ayub, Agus Rama, Wiwid Iswhara juga menerima langsung Kusnindar. Selanjutnya sederet nama dari Fraksi Restorasi Nurani, yaitu Cekman, Djamaludin, Mohammad Isroni, Edmon, Abdul Salam juga menerima langsung dari Kusnindar. Terakhir Fraksi PPP, diterima oleh Syofian, Mauli Parlagutan Nasution dan Hasan Ibrahim.

KPK pun melacak pergerakan Iim. Ia terendus ikut menyerahkan langsung suap itu ke beberapa dewan, antaralain Supriyono, Rahimah, Cornelis Buston, Zoerman Manap, Ar Syahbandar dan Chumaidi Zaidi.

KPK mendakwa Fendi Cs  UU Tipikor Pasal 12 dengan ancaman hukuman seumur hidup.(*)

[AWIN]

News Feed