by

WTC Dalam Genggaman Bank Qatar

Artikel 1

Digadai ke Qatar Nasional Bank (QNB) Indonesia, kejatuhan aset Pemerintah Provinsi Jambi ke tangan asing sudah di pelupuk mata. Praktik lancung itu dibidik KPK, jadi temuan BPK.

—————-

Yudha Abmarzha geleng-geleng kepala ketika melongok dokumen audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tahun 2019 itu. Emosinya mendadak menggelegak begitu membuka halaman 68 ihwal temuan Wiltop Trade Center (WTC) Batanghari. Yudha–begitu aktivis ini biasa disapa–, memelototi dokumen audit itu dengan penuh masygul.

“Aset negara kok bisa digadai ke bank. Ini tindakan pidana yang dilakukan secara terang-terangan. Tidak bisa dibiarkan,”sergah Yudha.

Menggeber aksi demonstrasi di gedung Kejaksaan Tinggi Jambi, Senin 4 November 2019 pagi, Yudha memboyong koleganya sesama aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat mendesak korps adyaksa segera mengusut kasus WTC itu.

“Bagaimana kalau pihak WTC nunggak angsuran? Tentu aset negara ini akan disita bank. Karena tanah dan bangunan itu sudah dijadikan jaminan,”kata Hafiz Alatas, peserta aksi lainnya.

Jambi Link memperoleh salinan dokumen hasil audit BPK itu. Kasus tergadainya mall WTC Batanghari ke Bank Qatar ini diulas secara terperinci dari halaman 68 hingga halaman 74.

Berikut penjabarannya.

Dibawah bendera PT Simota Putra Parayuda (SPP), mall WTC ini dibangun di atas tanah negara –milik Pemprov Jambi yang dulunya bekas lahan PT Pelindo–, seluas 10.765 meter persegi. Dibangun pada tahun 2004, proyek ini awalnya menggunakan skema Joint Venture (JVC). Tiga tahun berselang, antara PT SPP dan Pemprov merevisi kerjasama lewat skema adendum menjadi Build Operate Transfer (BOT) atau kerjasama bangun guna serah selama 30 tahun–dimulai tahun 2007 dan berakhir tahun 2036–.

Adendum BOT ini, menurut audit BPK, rupanya bertepatan dengan pengajuan utang dari PT SPP ke Bank QNB Indonesia senilai Rp 55 Miliar. Gubernur Jambi periode 2005-2010 malah menerbitkan izin kepada PT SPP untuk menjadikan tanah pemprov itu sebagai jaminan utang. Izin tersebut tertuang dalam pasal 4 ayat (3) Surat Perjanjian Nomor 101 tanggal 23 April 2007.

Utang senilai Rp 55 Miliar itu terbagi dalam dua jenis pinjaman. Pinjaman Fixed Loan 1 itu bertempo tujuh tahun senilai Rp 10 Miliar. Sementara pinjaman Fixed Loan 2 bertempo 84 bulan senilai Rp 45 Miliar. Kedua pinjaman dipakai untuk Refinancing Wiltop Hotel.

PT SPP menjaminkan 5 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) ke Bank untuk mendapatkan utang itu. Rinciannya, jaminan sebagian mall dengan nomor sertifikat HGB 31 seluas 3.138 meter persegi, HGB 32 seluas 424 meter persegi dan HGB 364 seluas 3.072 meter persegi.

PT SPP juga menjaminkan Hotel seluas 779 meter persegi dengan HGB 365 dan Hypermart seluas 2.932 meter persegi dengan HGB 366.

Menggunakan aset negara sebagai jaminan utang ke bank merupakan melanggar aturan. Sejumlah aturan yang ditabrak antaralain Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Milik Daerah, pasal 43 ayat (4) yang menyatakan objek bangunan serah guna alias BOT berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan utang atau diagunkan.

Masih di peraturan yang sama, mengenai BGS huruf d angka 13, menyatakan selama pengoperasian, tanah dan atau bangunan tetap milik Pemerintah Daerah.

Akibatnya,

“Pemprov berpotensi kehilangan tanah aset BOT seluas 10.345 meter persegi dan beresiko terlibat dalam sengketa hukum jika PT SPP tidak melunasi hutangnya terhadap PT Bank QNB Indonesia,”bunyi audit BPK RI tersebut.

Acok mengimbuhkan, polemik aset negara yang digadai ke bank asing ini sudah dalam bidikan KPK. Menurut Acok, komisi anti rasuah ikut memelototi kasus itu sejak turun ke Jambi, belum lama ini. Lewat tim korsupgah, KPK menyorot sejumlah aset pemerintah yang dikuasai pihak ketiga, salah satunya WTC itu.

“Besok kita akan lanjutkan demo ke KPK. Kita akan minta KPK mengusut perbuatan pidananya,”kata Acok.(*)

[AWIN]

 

News Feed