by

Tujuan Akhir Demokrasi Adalah Pelayanan Publik

Menggandeng Ombudsman, duet Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) dan Pemda Muaro Jambi bersepakat menciptakan layanan publik yang andal. Cita-cita akhir sistem demokrasi.

————-

Mengenakan kerudung dan setelan gamis hitam berpola bunga mawar, Masnah Busro menyambut lawatan Direktur JaDI Muaro Jambi Sudirman dan Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi Dr Jafar Ahmad di kediamannya, Sabtu, kemarin. Bupati Muaro Jambi itu menyokong dilibatkannya Ombudsman dalam kampanye pelayanan publik disela-sela deklarasi JaDI Muaro Jambi–yang dijadwalkan pada 14 November 2019 mendatang–.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi Dr Jafar Ahmad menyatakan, JaDI melibatkan Ombudsman dalam kerjasama sosialisasi. Mereka deklarasi, Ombudsman sosialisasi dalam hal pelayanan publik.

Selaras dengan fungsi dan tujuan JaDI, Doktor jebolan Universitas Indonesia itu akan bicara mengenai demokrasi dan kaitannya dengan pelayanan publik. Menurut Dr Jafar,

“Tujuan akhir demokrasi adalah pelayanan publik,”ujarnya.

Ombudsman, kata Dr Jafar, akan mendorong stakeholder, termasuk JaDI, untuk memperjuangkan pelayanan publik sebagai cita-cita akhir politik. Kesuksesan demokrasi, lanjut Jafar, diukur ketika warganya merasa puas atas pelayanan publik yang disuguhkan pemerintah. Semestinya, demokrasi memfokuskan pemberian layanan publik yang mampu menciptakan rasa bahagia warganya.

“Politik dan demokrasi mestinya menjadi alat untuk menciptakan aturan, kebijakan yang menguntungkan publik secara luas, bukan untuk kalangan tertentu,”katanya.

Pemerintah, lanjut Jafar, dalam memberikan layanan publik tak boleh membedakan warga. Artinya, dalam pelayanan publik, setiap orang, siapa pun dia, berhak mendapatkan keadilan dalam pelayanan, berhak diperlakukan secara etis dan terhormat.

Nilai–nilai demokrasi, kata dia, biasanya hanya dapat dirasakan dan dinikmati oleh warga melalui pelayanan publik. Karena itu, semua stake holder yang memberikan pelayanan publik dalam negara demokrasi, baik itu pemerintah atau pun swasta, haruslah memiliki budaya pelayanan yang bersikap netral dari semua kepentingan. Termasuk, menghormati keragaman melalui pelayanan dengan akuntabilitas, keterbukaan, serta berkeadilan.

“Inti dari politik dan demokrasi itu semestinya berkelindan dengan pelayanan publik,”tuturnya.

Adapun Sudirman MPd, Direktur JaDI Muaro Jambi menyebut Ombudsman akan dilibatkan dalam sosialisasi pelayanan publik disela-sela deklarasi JaDI itu. Selain mengundang Ombudsman, Sudirman menyebut JaDI akan menghadirkan pula pembicara nasional, seperti Hadar Nafihz Gumay, mantan anggota KPU Pusat sekaligus anggota JADI Pusat.

“Konsep acaranya nanti selain deklarasi juga ada sosialisasi dan diskusi,”kata Sudirman.

Mantan komisioner KPU Provinsi Jambi, Pahmi SY juga didapuk sebagai pembicara. “Akan presentasi soal kebutuhan dan harapan masyarakat,”kata Sudirman.(*)

[AWIN]

News Feed