by

Bau Pilkada di Ladang Tambang Eks NTC

Transparency International Indonesia (TII) menyorot polemik lelang tambang Batubara di area eks PT Nusantara Termal Coal seluas 2.382 hektare di Rantau Pandan, Kabupaten Bungo. Mewanti-wanti main izin tambang dan sumbangan terselubung untuk biaya kampanye jelang Pemilihan Kepala Daerah.

——————-

Seteru PT Bungo Dani Mandiri Utama melawan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu pecah ketika gugatan melayang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, akhir tahun 2018 silam. Menteri ESDM bergeming.

Belakangan, meluncur skema baru dari Kementerian ESDM yang membuka ruang badan usaha swasta mengelola ladang tambang di lokasi eks PT NTC itu. Padahal, dalam skema lelang prioritas, pengelolaan ladang tambang tersebut dikhususkan untuk BUMN atau BUMD.

Novaizal, dari Dinas ESDM Provinsi Jambi mengonfirmasi penyebab perusahaan plat merah milik Pemerintah Bungo ini gagal menguasai ladang batu hitam di Rantau Pandan tersebut.

“Karena gagal secara finansial. Mereka tak memenuhi syarat,”ungkap Novaizal, pada Focus Group Discussion bertema Resiko Korupsi Lelang Izin Tambang di Provinsi Jambi.

Diinisiasi TII, FGD berlangsung sehari di lantai tiga Swissbel Hotel Jambi, Kamis 17 Oktober 2019, pekan lalu.

Novaizal menuturkan, nilai kompensasi wilayah tambang atau Kompensasi data dan Informasi (KDI) di ladang eks PT NTC ini dibanderol Rp 352,6 Miliar. Maksudnya, perusahaan wajib membayar kompensasi senilai itu jika dinyatakan menang lelang. Istilahnya uang hangus.

Nah, sesuai syarat, peserta lelang kudu punya fulus minimal 10 persen dari nilai KDI itu. Prasyarat inilah yang menggagalkan PT Bungo Dani Mandiri Utama menggarap ladang Batubara di area eks PT NTC tersebut.

“Informasi yang kita dapat dari dinas ESDM, BUMD disebut hanya melampirkan surat utang dari BNI,”imbuh Ermy Ardhyanti, peneliti dari Transparency International Indonesia.

Setelah gagal di lelang pertama, menurut Novaizal, ladang tambang itu beralih status–bukan lagi menjadi lelang prioritas untuk BUMN/BUMD. Skema berikut, badan usaha swasta bahkan PT NTC sekalipun berhak menggarap kembali ladang batu hitam tersebut. Tentu saja, asal menang lelang.

“Karena pemerintah sudah memberi kesempatan pada BUMN/BUMD untuk mengelola. Tapi, mereka tak memenuhi syarat,”kata Novaizal.

Area tambang NTC ini, klaim Novaizal, rupanya telah terminasi sejak tahun 2014 silam. Artinya, sejak itu aktivitas pertambangan di lahan seluas 2.382 hektare ini sudah stop.

NTC mengelola ladang tambang Bungo itu setelah mengantongi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), era Presiden SBY, tahun 2009 silam.

Ermy Ardhyanti mengimbuhkan, semua wilayah tambang dengan skema PKP2B, beralih status menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Karena itulah, kenapa skema lelang di blok Rantau Pandan Bungo, kini berada di tangan Kementerian, bukan di Provinsi.

“Kewenangan lelang WIUP ada di Provinsi. Kalau WIUPK ada di pusat,”ujar Ermy.

Ombudsman, kata Ermy, sempat mendapati ada maladministrasi dalam proses lelang 2 WIUPK oleh Kementerian ESDM. Dua blok yang sempat dimenangkan PT Antam–yaitu blok bahodopi Utara di Sulawesi Tengah dan Blok Matarape di Sulawesi Tenggara–, digagalkan oleh Ombudsman.

Sementara blok Rantau Pandan tak masuk radar Ombudsman karena kasus ini digugat lewat PTUN Jakarta. Padahal, lelang tambang Rantau Pandan itu bersamaan dengan lelang di blok yang dimenangkan PT Antam tersebut.

“Kita baru tahu belakangan. Rupanya, di Jambi juga ada lelang yang berbarengan dengan 6 WIUPK lain,”tutur Ermy.

TII menyayangkan BUMD Bungo tak melibatkan Ombudsman dalam kasus ini.

Sementara, dalam gugatannya ke PTUN Jakarta, BUMD Bungo menilai mekanisme mulai dari evaluasi dan penawaran lelang di Kementerian ESDM tidak sesuai prosedur. Mekanisme lain yang tidak sesuai aturan, antaralain rapat pengambilan keputusan cuma dipimpin anggota tim lelang. Yang jabatannya hanya level eselon IV. Semestinya, rapat tersebut dipimpin ketua atau sekretaris atau pejabat setara eselon II.

BUMD Bungo juga menyebut rapat pengambilan keputusan tidak quorum. Dan menyatakan rapat panitia atau anggota tim penawaran lelang WIUPK Blok Rantau Pandan pada 18 dan 19 Juli 2018, tidak sah. Entah seperti apa kelanjutan gugatan tersebut.

Direktur Bina Program Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid Agung, memperkirakan penundaan proses lelang di 6 WIUPK–termasuk Rantau Pandan Bungo–, bisa berlangsung hingga akhir tahun 2019 ini.

“Bisa jadi ditunda sampai akhir tahun,”ujarnya.

Sama seperti Tambang Nikel di Morowali, ladang tambang Rantau Pandan itu juga terkendala secara administrasi.

Kendati demikian, Kementerian ESDM menargetkan blok Rantau Pandan akan dilelang terbuka kepada badan usaha swasta, tahun ini.

II

Riset Transparency International Indonesia (TII) menguak fakta mencengangkan. Bisnis tambang ini rawan korupsi dengan melibatkan calon kepala daerah. Para kandidat mengumpulkan sumbangan terselubung dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau pemohon IUP, untuk mendukung biaya kampanye.

Ibarat tak ada makan siang gratis.

Temuan riset TII, kata Ermy, memotret bagaimana para konglomerasi mendapat imbalan favoritisme di masa depan. Setelah terpilih, mereka mendapat perlakuan istimewa dalam proses penerbitan IUP.

“Terjadi peningkatan tajam jumlah IUP yang diterbitkan selama periode pilkada atau sesaat setelah pilkada. Indikasi ini menunjukkan adanya hubungan antara korupsi politik dan penerbitan IUP,”kata Ermy.

TII mewanti-wanti lelang ladang tambang yang akan berlangsung di Rantau Pandan, Kabupaten Bungo itu. Meski skema lelangnya berada di Kementerian ESDM, kata dia, tidak menutup kemungkinan resiko korupsi juga melibatkan calon kepala daerah di Jambi.

Sebab, tahun depan akan dihelat Pilkada di Kabupaten Bungo maupun Pemilihan Gubernur Jambi pada September 2020. Sebagian proses perizinan, tentu saja juga melibatkan Bupati atau Gubernur.

Nah,

Lelang ladang tambang di areal eks NTC itu dikhawatirkan membuka peluang terjadinya praktik pungutan sumbangan illegal menjelang Pilkada.

“Kelompok masyarakat sipil harus memelototi ini,”kata Ermy.

Pertanyaannya berapa kisaran sumbangan illegal pengusaha tambang itu?

Menurut Ermy, nilainya tentu bervariasi. Biasanya, tergantung luas areal lahan tambang yang dikelola. Semakin gede arealnya, semakin besar pula sumbangan yang digelontorkan.

“Tarifnya mulai dari Rp 1 Miliar, bahkan sampai puluhan miliar,”ujar Ermy.

Musri Nauli, seorang pengacara senior yang hadir dalam FGD itu menyebut suap izin tambang biasanya berbentuk cash money. Artinya, kandidat biasa memperoleh uang tunai dari pemain tambang.

“Kalau 50 miliar, bisa langsung cair itu,”ujarnya.

Merujuk nilai KDI Batubara Rantau Pandan yang mencapai Rp 350 Miliar, tentu saja potensi income atau keuntungannya bisa mencapai triliunan.

Adapun Rudi Ardiansyah, Direktur Eksekutif Walhi Jambi membeberkan modus korupsi yang kerap terjadi di sektor pertambangan Batubara di Jambi. Rudi menyorot proses perizinan yang cenderung tidak sesuai prosedur administrasi.

“Kita temukan di lapangan, yang menguasai lokasi pertambangan bukan nama perusahaan yang mendapatkan izin,”ujar Rudi.

Temuan Walhi, misalnya, di areal Pertambangan Batubara di Kelurahan Gunung Kembang, Sarolangun. Izin tambang areal ini di terbitkan atas nama PT Metalik Bara Sinergi. Tapi, kata Rudi, penambangnya justru perusahaan berbendera PT Caritas Energy Indonesia. Si penjual Batubara malah dari PT Karya Bumi Baratama.

“Dalam satu objek dikuasai tiga perusahaan sekaligus,”ujar Rudi bernada heran.

Akibatnya,

“Kita kesulitan meminta pertanggungjawaban ketika mereka ada masalah. Karena, jika kita tanya ke pengusaha A, dia berdalih dan melempar tanggungjawab ke pengsuaha B,”ujar Rudi.

Selain rentan korupsi, aktivitas tambang Batubara, kata Rudi, juga kerap menimbulkan masalah sosial dan kerusakan lingkungan.

Ermy mengimbuhkan, buruknya verifikasi syarat administrasi, keuangan, dan teknis pengusaha berkontribusi terhadap kerentanan korupsi di sektor tambang. Sederhananya, kasus ketidakpatuhan dan korupsi yang berkaitan dengan penerbitan IUP, menunjukkan kurangnya proses verifikasi di lapangan.

Ia mencontohkan, sebanyak 24 % dari pemegang IUP terlacak tak memiliki  NPWP–atau hanya mendaftarkan NPWP pribadinya dan bukan NPWP perusahaan–. Kemudian, temuan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam )  di Kaltim, sebanyak 11 IUP dimiliki oleh dua orang, dengan alamat dan identitas palsu.

Temuan lain, adanya pemegang IUP yang tak melakukan eksplorasi atau produksi tambang. Perusahaan tersebut kemungkinan hanya menginginkan hasil hutan di wilayah itu, bukan hasil pertambangannya.

Di Jambi, Novaizal menyatakan dari 144 IUP yang diterbitkan, hanya 45 perusahaan yang mendapatkan kuota produksi. Dari total 45 itu, hanya 40 yang menjalankan kegiatan produksi.

“Lima perusahaan belum jalan,”katanya.

Riset TII ini tentu saja mengklarifikasi satu hal, bahwa 5 perusahaan tambang yang belum jalan itu boleh jadi terkendala modal keuangan atau kapasitas teknis–yang memungkinkan perusahaan hanya membidik hasil hutan di areal izin tambangnya–.

Sebagai rekomendasi, TII mengingatkan pemerintah untuk menunda proses lelang tambang Batubara, termasuk di Rantau Pandan, Bungo sampai masalah lelang dan prosedurnya benar-benar klir.

“Jangan sampai lelang tambang ini menjadi bancakan politik jelang Pilkada di Jambi,”ujar Ermy.(*)

[AWIN]

 

 

 

 

 

 

 

 

News Feed