by

Manuver Kepsek Usia Lanjut

Sederet Kepala Sekolah (Kepsek) di lingkup Kabupaten Batanghari yang dilantik pada Agustus 2019 lalu ditengarai tak memenuhi syarat. Diklaim masuk lewat jalur tikus. Tak diusulkan dinas pendidikan, lolos di Baperjakat.

—————-

Jamilah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari itu sontak kaget ketika menengok nama sejumlah Kepala Sekolah invalid di aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan RI. Enam nama bertanda merah. Usut punya usut rupanya mereka tak memenuhi persyaratan.

“Kalau tanda merah di aplikasi, berarti tidak bisa diangkat menjadi kepsek,”ujar Jamilah diwawancara Jambi Link, Selasa 8 Oktober 2019.

Jambi Link memperoleh data enam nama kepsek bertanda merah itu.

Rotua Panjaitan NIP 1962110311987032005. Sebelumnya ia guru SMP 24 Batanghari. Dilantik menjadi Kepsek SMP 24 Batanghari. Lalu Mugi Haryono NIP 196208271989031006, seorang guru di SMP 8 Batanghari dan dilantik menjadi Kepsek SMP 36 Batanghari.

Kemudian Yurnanelli NIP 196212291983102001, Kepsek SD 37 Bajubang yang sebelumnya mengajar di SD 83/I Bajubang. Selanjutnya M Kamel NIP 196202131983011002, Guru SD 80/I Muara Bulian yang dilantik sebagai Kepsek SD 80/I Muara Bulian.

Muhamad NIP 196212051984051001, Plh Kepsek SD 73/I Sukarami dan dilantik menjadi Kepsek SD 37/I Rantau Kapas Tuo. Terakhir Prayitno NIP 196212171983101001. Dia dulunya Plh Kepsek SD 152/I Tanjung Mulyo. Dilantik sebagai Kepsek SD 152/I Tanjung Mulyo.

Enam kepsek itu berusia 57 tahun ketika dilantik. Padahal, merujuk Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 BAB II tentang persyaratan bakal calon kepala sekolah pasal  2 point (1), Huruf  j, menyatakan guru dapat menjadi bakal calon kepala sekolah berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah.

Diperkuat pula oleh SE Dirjen GTK nomor 18356 tahun 2019 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, yang mengatur bahwa guru dapat menjadi bakal calon kepala sekolah apabila berusia paling tinggi 56 tahun pada waktu pengangkatan.

Aplikasi dapodik Kementerian Pendidikan RI otomatis menolak karena mereka kelewat umur alias tak memenuhi syarat.

“Saya baru tahu justru setelah pelantikan. Ketika aplikasi ngasih tanda merah. Ternyata ada yang umurnyo lewat,”tutur Jamilah.

Pertanyaannya, kenapa Dinas Pendidikan bisa kecolongan?

Begini penjelasan Jamilah.

Mulanya, dinas pendidikan membentuk tim teknis untuk mengevaluasi nama-nama calon kepala sekolah. Tim ini di komandoi Kabid GTK. Salah satu tugas penting tim teknis adalah melacak persyaratan calon kepsek. Sederet nama yang diklaim memenuhi syarat itu lantas dikirim ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Kami mengirim orang yang sudah memenuhi syarat,”ujar Jamilah.

Eh, enam nama itu nongol, kata Jamilah, justru dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Disitu (Baperjakat), kito dak ikut campur lagi. Itu hak penuh Baperjakat,”kilahnya.

Lewat analisis dan pertimbangan, Baperjakat sebenarnya boleh saja merubah calon pejabat yang hendak dilantik itu. Tapi, lanjut Jamilah, semestinya Baperjakat menyorong nama yang memenuhi syarat.

“Ini yang kito sesalkan. Kenapa harus yang lewat umur. Di sini masalahnyo,”katanya.

Sesuai aturan, Jamilah menyebut  mereka tak boleh menjadi kepala sekolah. Tak ingin terus berpolemik, Jamilah sempat memanggil enam kepsek itu.

“Saya memberikan semacam pengarahan. Kito bedah lagi permendikbud. Mereka memahami itu. Tapi, masih ado jugo yang mau tetap disitu (kepsek),”kata Jamilah.

Kini, masalah itu terbentur jalan buntu. Jamilah bolak-balik mengutus Kabid GTK menemui Baperjakat. Tapi tak kunjung ada titik temu. Opsi mencopot kepsek bermasalah itu menyeruak. Tapi, lagi-lagi Jamilah mengklaim ogah bentrok dengan Baperjakat.

“Sampai saat ini tidak ado yang membereskan masalah ini,”ujarnya.

Penelusuran Jambi Link, ada ratusan kepala sekolah yang dilantik. Berbeda dari lazimnya, prosesi pelantikan dilakukan di kantor camat masing-masing. Ada delapan gelombang pelantikan yang berlangsung di kantor camat itu.

Status enam kepsek itu tetap defenitif, tapi kata Jamilah, mereka tak memenuhi syarat. (*)

[AWIN]

News Feed