by

Ombudsman Garap Plt Direktur RSUD Raden Mataher

Lebih dua tahun Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dijabat seorang pelaksana tugas. Gubernur Fachrori lagi-lagi memperpanjang Drg Iwan Hendrawan sebagai pelaksana tugas pada Agustus 2019 lalu. Potensi Malladministrasi menyeruak.

——————-

Mengenakan batik Jambi, drg Iwan Hendrawan memenuhi panggilan Ombudsman Jambi, Rabu 2 Oktober 2019, pagi tadi. Sementara Gubernur Jambi mengutus Asisten 1 Setda Provinsi Jambi, A Pani Saharuddin. Menjelang siang, mereka beringsut dari ruang pemeriksaan.

“Hambatan yang terjadi di RSUD salah satunya karena dirutnya belum defenitif,”tutur Dr Jafar Ahmad, Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi ketika menggelar konferensi pers di Kantor Ombudsman Talang Banjar, siang tadi.

Selain membahas temuan Ombudsman saat PVL on the Spot, sepekan lalu, materi pemeriksaan kali ini juga menggali ihwal jabatan Dirut RSUD itu. Ombudsman menilai terbatasnya kewenangan seorang pelaksana tugas bisa memicu terganggunya proses layanan di rumah sakit. “Sebab seorang Plt tidak bisa melakukan rotasi internal kalau ada masalah,”ujarnya.

Apalagi, menurut Dr Jafar, aturan terbaru cuma membolehkan jabatan pelaksana tugas maksimal 6 bulan–dua kali tiga bulan–. Ombudsman meminta Gubernur Jambi konsen menangani masalah ini. Jika terus dibiarkan, akan berpotensi terjadinya malladministrasi.

“Berdasarkan PKPU, petahana tidak boleh angkat pejabat enam bulan sebelum Pilkada. Khawatir plt habis, tidak bisa angkat pejabat,”kata Jafar.

Bila dihitung mundur, maka batas rotasi yang boleh dilakukan petahana maksimal pada bulan Januari 2020.

Mewakil gubernur, Asisten 1 Setda Provinsi Jambi, A Pani Saharuddin, mengklaim hambatan mendefenitifkan dirut RSUD karena belum beresnya revisi PP nomor 18. Jabatan hasil lelang tak boleh di otak-atik sebelum dua tahun menjabat.

“Masalahnya bukan hanya disitu. Di tempat lain ada rumah sakit yang bisa mendefenitifkan direktur utama sebelum dua tahun masa jabatan lelang berakhir. Itu mestinya bisa dijadikan yurisprudensi,”ujar Jafar.

Langkah lain, misalnya, dengan menjadikan RSUD sebagai UPT dibawah Dinas Kesehatan. Sehingga jabatan Dirut bisa berasal dari jabatan fungsional.

Ombudsman merekomendasikan kepada Plt Dirut RSUD agar dalam 14 hari melakukan identifikasi masalah. Dan kemudian bersegera melapor ke Gubernur dan tembusan ke Ombudsman.

Ditunjuk Gubernur Zumi Zola sebagai Plt Dirut RSUD sejak 2 Desember 2016, Drg Iwan Hendrawan menjabat pelaksana tugas lebih dari dua tahun. Zola sebenarnya sempat melelang jabatan dirut dan memilih dr Apriyanto Sp Bs sebagai Dirut RSUD pada 27 Januari 2018 lalu.

Tapi, Apriyanto mendadak mundur sebelum dilantik. Seperti tak punya pilihan, Zola kembali memperpanjang drg Iwan Hendrawan sebagai pelaksana tugas.

Direktur Pengembangan SDM Sarana dan Prasana itu kembali diperpanjang sebagai Plt oleh Gubernur Fachrori Umar pada Agustus 2019, kemarin. keberadaan PP nomor 18 menjadi dalih memperpanjang jabatan pelaksana tugas itu.

“Kita berkeinginan untuk segera defenitif. Tapi aturan PP 18 masih tahap revisi dan tak kunjung selesai. Kami mendorong Ombudsman untuk endorse kemendagri,”kata Pani, Asisten 1 Setda Provinsi Jambi.

Pani mengklaim setahun yang lalu Pemprov pernah mengajukan lelang ke KASN. Tapi, lagi-lagi terbentur oleh PP 18.

“Sesungguhnya jabatan Plt tidak masalah. Hak, tugas dan kewenangan tetap sama dengan defenitif. Cuma tunjangannya saja yang berbeda,”katanya.

Dalam fungsi sehari-hari, Plt memang menjadi pemimpin sementara. Akan tetapi, Plt tidak pernah sama persis dengan pejabat yang digantikan untuk sementara. Plt Dirut jelas tidak sama dengan Dirut. Kewenangannya lebih terbatas, baik dalam ruang lingkup maupun keleluasaan. Kendati, dalam perjalanannya, banyak ditemui kerancuan yang kemudian ditambal oleh peraturan-peraturan yang melengkapinya.

Salah satu titik krusial yang menegaskan perbedaan antara Plt dengan pejabat yang digantikannya untuk sementara waktu terjadi pada 2009. Saat itu, terjadi satu sengketa hukum yang melibatkan Plt kepala kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang.

Pada Februari tahun itu, sang Plt mencabut izin usaha CV Yulia Pranata Tek, sebuah usaha tempat penampungan pupuk cair. Tak terima dengan pencabutan itu, pihak CV Yulia Pranata Tek mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Menurut perusahaan ini, sang Plt tak memiliki wewenang mencabut izin usaha dan mengeluarkan surat atas nama Kepala Kantor Pelayanan Terpadu. Dalam putusannya, majelis hakim yang terdiri dari Singgih Wahyudi, Suzana, dan Indaryadi mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan tidak sah keputusan Plt Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang yang mencabut usaha CV Yulia Pranata Tek tersebut.

“Tergugat tidak berwenang menandatangani atau menerbitkan keputusan obyek sengketa,” ujar majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya seperti dikutip dari risalah putusan di Mahkamah Agung.

Perkara ini hanya salah satu contoh betapa Plt di pemerintahan kerap menjalankan yang bukan wewenangnya. Seorang pelaksana tugas di instansi pemerintahan memiliki wewenang yang terbatas. Artinya, ia tak memiliki wewenang yang sama dengan jabatan yang diembannya untuk sementara. Ada aturan-aturan yang membatasi itu.

Sementara drg Iwan Hendrawan ogah mengomentari soal jabatan plt itu. Karena bukan wilayah kewenangannya untuk berkomentar. Ia mengklaim berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pelayanan di RS.

“Dari sisi layanan, kita memang kekurangan tim. Kendala-kendala ini akan kami sampaikan ke gubernur dan tembusan ke Ombudsman. Niat kita untuk meningkatkan layanan. Ini sudah kita klarifikasi,”katanya. (*)

 

[AWIN]

News Feed