by

KPK Jerat Rizal Djalil di Kasus Proyek Air Minum

Seusai menjerat anggota BPK Rizal Djalil sebagai tersangka, KPK langsung meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah pesohor asal Jambi itu ke luar negeri.
————–

Selain Rizal, KPK juga menetapkan tersangka pemberi suap yaitu Leonardo Jusminarta Prasetyo sebagai Komisaris PT MD (Minarta Dutahutama). Leonardo diduga sebagai pemberi suap ke Rizal.

“Untuk kebutuhan penyidikan, KPK telah mengirim surat pelarangan ke luar negeri ke imigrasi atas nama 2 tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (25/9/2019).

“Pencegahan ke luar negeri tersebut dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 20 September 2019,” imbuhnya.

Rizal diduga mengatur agar PT MD mendapatkan proyek di lingkungan Direktorat SPAM yaitu proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp 79,27 miliar. Rizal pun mendapat suap SGD 100 ribu.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Saat itu KPK menjerat 8 orang sebagai tersangka yang saat ini telah divonis seluruhnya bersalah menerima dan/atau memberikan suap.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan penanganan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan tim penindakan KPK pada Desember 2018.

“Dalam pengembangan perkara ini, ditemukan dugaan aliran dana SGD100 ribu pada salah satu Anggota BPK RI dari pihak swasta. KPK membuka penyidikan baru dengan dua orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/9).

Saut menjelaskan pada Oktober 2016 BPK RI melakukan pemeriksaan pada Direktorat SPAM Kementerian PUPR sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas BPK RI tertanggal 21 Oktober 2016. Surat itu ditandatangani Rizal dalam kapasitas sebagai Anggota IV BPK.

Surat tugas bertujuan untuk melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi air limbah pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan instansi terkait tahun 2014, 2015 dan 2016 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi.

“Awalnya diduga temuan dari pemeriksaan tersebut adalah sebesar Rp18 miliar namun kemudian berubah menjadi sekitar Rp4,2 miliar,” kata Saut.

Saut mengatakan direktur SPAM mendapatkan pesan ada permintaan uang terkait pemeriksaan yang dilakukan BPK, yakni sebesar Rp2,3 miliar. Di satu sisi, Rizal diduga pernah memanggil direktur SPAM ke kantornya untuk menyampaikan rencana pertemuan dengan pihak yang mewakili dirinya.

Selanjutnya, kata Saut, perwakilan Rizal tersebut datanglah ke Direktur SPAM lalu menyampaikan ingin ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan proyek di lingkungan Direktorat SPAM.

“Proyek yang diminati adalah proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar,” ujar Saut.

Saut menuturkan proyek SPAM JDU Hongaria ini dikerjakan oleh PT Minarta Dutahutama di mana Leonardo menjabat sebagai komisaris utama.

Perkenalan Leonardo dengan Rizal diketahui terjadi di Bali melalui peran seorang perantara.

“Melalui seorang perantara, LJP [Leonardo] menyampaikan akan menyerahkan uang Rp1,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura untuk RIZ [Rizal Djalil] melalui pihak lain,” ujarnya lagi.

Saut menambahkan, penetapan tersangka ini tidak dilakukan tiba-tiba. KPK, kata dia, telah mengirimkan surat pemberitahuan telah dimulainya penyidikan (SPDP) tertanggal 20 September 2019 pada para tersangka.

Nama Rizal Djalil sempat masuk dalam daftar saksi yang diperiksa komisi anti rasuah, Senin 22 April 2019 lalu. Tokoh asal Kerinci itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus suap SPAM, Anggiat Partunggul Nahat Simaremare.

“Terhadap anggota BPK (Rizal Djalil) penyidik KPK mendalami informasi tentang proses dan hasil audit yang pernah dilakukan BPK untuk proyek SPAM,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah.

Dulu, sebelum menjadi anggota BPK RI, Rizal Djalil adalah tokoh penting di PAN. Rizal bahkan pernah menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PAN. (*)

[CNN INDONESIA, AWIN]

News Feed