by

PT Mega Anugerah Sawit Tersangka Karhutla

Kepolisian Daerah Jambi menjerat PT Mega Anugerah Sawit–Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit–, yang berlokasi di Sipin, Teluk Duren, Kumpeh Muaro Jambi sebagai tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

—————-

Seusai lahannya di segel pada Ahad 22 September 2019 kemarin, penyidik Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi langsung menaikkan status PT Mega Anugerah Sawit sebagai tersangka.

“Polda Jambi kami dapat informasi sudah menetapkan 1 korporasi sebagai tersangka. Atas nama PT MAS,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, kemarin.

Kepala Polisi Daerah Jambi Inspektur Jenderal Polisi Muchlis AS membenarkan ihwal tersebut. Sehari sebelumnya, disela-sela turut memadamkan api di desa Puding, Muaro Jambi, Ahad lalu, jenderal bintang dua itu melempar sinyal perusahaan inisial M sebagai tersangka.

PT MAS dinilai gagal mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya.
“Kami menyegel lahan PT MAS menyusul peningkatan tahap penanganan kasus kebakaran lahan PT MAS dari penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pihak perusahaan lalai mencegah dan menanggulangi kebakaran di lahan mereka. Bukti di lapangan, sekitar 972 hektare (ha) lahan tersebut terbakar,” imbuh Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jambi Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Thein Thabero di Jambi, ketika menyegel lahan PT Mas, Ahad, kemarin.

Penyelidikan PT MAS sudah dimulai sejak Agustus, lalu. Bersamaan dengan PT MAS, penyidik juga menggarap tiga korporasi lainnya, antaralain PT Wira Karya Sakti (WKS), perusahaan dengan izin konsensi Hutan Tanaman Industri yang berlokasi di Muaro Jambi. Selanjutnya dua perusahaan restorasi seperti PT REKI yang lokasinya berada di Batanghari dan Sarolangun. Terakhir PT Alam Bukit Tiga Puluh (ABT) yang berada di Tebo.

Nah,

Penyidik baru menjerat satu korporasi, sementara tiga lainnya masih berstatus terperiksa.

Tapi, investigasi Walhi Jambi menguak fakta berbeda. Temuan mereka dilapangan, terdapat 13 korporasi yang lahannya terbakar, termasuk empat perusahaan yang tengah di garap Polda Jambi itu.

Sebanyak 11 dari 13 lahan perusahaan yang terbakar adalah perusahaan sawit. Dari sebanyak itu, 11 perusahaan beroperasi di wilayah Muaro Jambi, utamanya kawasan Kumpeh.

Walhi mendesak Polda Jambi tak berhenti mengusut pada empat perusahaan itu saja. Mereka meminta korps Bhayangkara menelisik keterlibatan korporasi lainnya.

Berikut korporasi yang lahannya terbakar dan perlu diusut polisi versi Walhi.

PT RKK, perusahaan perkebunan Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Puding, Kumpeh, Muaro Jambi. Kemudian PT BBS, perusahaan perkebunan Kelapa sawit yang berlokasi di Desa Seponjen, Kumpeh. Lalu PT EWF, perusahaan perkebunan sawit yang juga berlokasi di Kumpeh.

Polisi juga diminta mengusut penyumbang asap lainnya, seperti PT Trona yang berada di Desa Sungai Aur, Kumpeh. Kemudian PT PDI, perusahaan HPH yang berlokasi di Desa Puding, Kumpeh. Dan masih di lokasi yang sama ada PT BEP, juga Perkebunan Sawit.

Selanjutnya PT ASD, Perkebunan Sawit di Desa Jebus, Kumpeh, Muaro Jambi. Lalu PT ATGA, juga Perkebunan Sawit di Catur Rahayu, Dendang Tanjab Timur. Terakhir PT PHL, Perkebunan Kelapa Sawit juga berlokasi di Kumpeh.

Sementara, hasil investigasi Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, membuktikan sebanyak 18 perusahaan sawit yang lahannya terbakar. Mereka termasuk penyumbang asap di wilayah Jambi.

Berikut rincian datanya.

PT Citra Indo Niaga, PT Mega Anugerah Sawit, PT Sumbertama Nusa Pertiwi, PT Sawit Desa Makmur, PT Sungai Bahar Pasifik, PT Kaswari Unggul, PT Pritama Kreasi Mas, PT Puri Hijau Lestari, PT Krisna Gerbang Kencana, PT Anugerah Tiga Cahaya. selanjutnya PT Bhana Karya Semesta, PT Kresna Duta Agroindo, PT Agro Tumbuh Gemilang, PT Wira Karya Sakti, PT Karya Sawit Indonesia, PT Prakarsa Jamin Makmur, PT Sumatera Agro Mandiri dan terakhir PT Artha Mulia Mandiri.

Polisi perlu menelisik apakah perusahaan-perusahaan itu telah bekerja sesuai undang-undang kehutanan. Misalnya, perlu ditelisik lebih jauh apakah mereka memiliki alat-alat yang memadai untuk pemadaman karhutla.

Temuan tim Satgas Karhutla di PT Bara Eka Prima kawasan Kumpeh, misalnya, disana tak ditemukan sumber air. Kanal-kanal mengering. Tim satgas tak berdaya dan tak mampu berbuat banyak sehingga lahan sawit itu terus membara dan memproduksi asap tebal.

Rudi Syaf, Direktur Warsi menyebut kebakaran kerap terjadi berulang-ulang di lahan perusahaan yang sama, terutama di kawasan gambut. Seperti di alami PT PDI dan PT PBP.

Menurutnya, lahan kedua perusahaan itu pernah terbakar pada 2015 lalu. Perusahaan lain seperti PT WKS, eks PT Diera Hutani Lestari, PT CIN, PT ATGA,  serta PT KUS juga mengalami hal serupa.

“Kebakaran berulang ini menunjukkan bahwa ada ketidakmampuan pemegang izin di kawasan gambut dalam menjaga kawasan kelolanya agar aman dari bahaya kebakaran,”kata Rudi Syaf.

Perusahaan itu, lanjut Rudi, tak mampu mempertahankan muka air gambut. Mereka tak menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya penanggulanngan kebakaran.

Padahal, kata Rudi, PP No 57 tahun 2016 mewajibkan perusahaan mempertahankan muka air gambut minimal 40 cm dari permukaan. Perusahaan wajib pula menyediakan peralatan dan sumber daya manusia yang bertanggung jawab mencegah kebakaran secara mutlak.

“Kami akan menindak tegas seluruh pihak yang terkait kebakaran hutan dan lahan. Baik petani maupun korporasi. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka,” tegas Dirkirmsus Polda Jambi, Thein Thabero.(*)

[AWIN, BERITA SATU]

 

News Feed