by

Jejak Asap Dari Lahan Korporasi

Sudah tiga bulan warga Jambi hidup nelangsa dalam bekap asap. Hujan jerubu mulai menyelinap masuk rumah-rumah penduduk. Ribuan orang terjangkit Infeksi Saluran Pernafasan Atas. Sekolah diliburkan. Bandara acapkali lumpuh. Aktivitas warga terganggu. Sejumlah warga mulai mengungsi. Diantara perusahaan penyumbang asap itu merupakan perseroan besar.  Penelusuran Jambi Link membuktikan asap bersumber dari lahan-lahan perusahaan yang terbakar. Sebagian lahan, bahkan terlacak sengaja dibakar. Sementara banyak perusahaan tak punya alat pemadaman yang memadai.

—————-

Setumpuk data dan dokumen yang dibeber Ketua Bidang Kajian dan Penguatan Informasi Walhi Jambi, Dwi Nanto, malam itu–Senin 16 September 2019–, membuat pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jambi tercengang. Rapat mendadak riuh ketika data korporasi penyumbang asap dibuka.

“Ini loh perusahaan yang lahannya terbakar,” tutur Dwi Nanto sambil menunjuk onggokan kertas di depannya.

Dihadapan mahasiswa, Dwi lantas mempreteli nama 13 perusahaan penghasil jerubu karena lahannya terbakar.

Investigasi Walhi menguak fakta, sebanyak 11 dari 13 lahan korporasi yang membara itu diantaranya perusahaan perkebunan sawit. Dari sebanyak itu, 11 diantaranya beroperasi di Muaro Jambi, kawasan Kumpeh.

Empat perusahaan besar penyumbang jerubu rupanya sudah masuk radar Kepolisian Daerah (Polda) Jambi. Status keempatnya kini memang masih terperiksa.

Mereka adalah PT Wira Karya Sakti (WKS), perusahaan dengan izin konsensi Hutan Tanaman Industri yang berlokasi di Muaro Jambi. Kemudian, PT Mega Anugrah Sawit (MAS), perusahaan perkebunan sawit yang berlokasi di Sipin Teluk Duren, Kumpeh, Muaro Jambi.

Selanjutnya dua perusahaan restorasi turut di bidik polisi, antaralain PT REKI yang lokasinya berada di Batanghari dan Sarolangun. Terakhir PT Alam Bukit Tiga Puluh (ABT) yang berada di Tebo.

“Masih pencarian alat bukti,”ujar sumber aparat.

Walhi mendesak kepolisian tak berhenti pada empat perusahaan itu saja. Korps Bhayangkara diminta menelisik keterlibatan korporasi lain–penghasil asap.

Misalnya PT Ricky Kurniawan Kertapersada alias RKK, perusahaan perkebunan Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Puding, Kumpeh, Muaro Jambi. Kemudian PT BBS, perusahaan perkebunan Kelapa sawit yang berlokasi di Desa Seponjen, Kumpeh. Lalu PT EWF, perusahaan perkebunan sawit yang juga berlokasi di Kumpeh.

Polisi juga diminta mengusut penyumbang asap lainnya, seperti PT Trona yang berada di Desa Sungai Aur, Kumpeh. Kemudian PT PDI, perusahaan HPH yang berlokasi di Desa Puding, Kumpeh. Dan masih di lokasi yang sama ada PT BEP, juga Perkebunan Sawit.

Selanjutnya PT ASD, Perkebunan Sawit di Desa Jebus, Kumpeh, Muaro Jambi. Lalu PT ATGA, juga Perkebunan Sawit di Catur Rahayu, Dendang Tanjab Timur. Terakhir PT PHL, Perkebunan Kelapa Sawit juga berlokasi di Kumpeh.

Polisi perlu menelisik apakah perusahaan-perusahaan itu telah bekerja sesuai ketentuan undang-undang kehutanan. Misalnya, perlu ditelisik lebih jauh apakah mereka memiliki alat-alat yang memadai untuk pemadaman karhutla.

Temuan tim Satgas Karhutla di PT Bara Eka Prima kawasan Kumpeh, Ahad siang misalnya, disana tak ditemukan sumber air. Kanal-kanal mengering. Tim satgas tak berdaya dan tak mampu berbuat banyak sehingga lahan sawit itu terus membara dan memproduksi asap tebal.

Sementara, temuan Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, lebih mencengangkan lagi. Asap tebal, menurut Warsi di produksi oleh lebih 22 korporasi.

Download datanya disini :

Data Hotspot dan kebakaran 2015-2019

 

Kepala Kepolisian Daerah Jambi Inspektur Jenderal Polisi Muchlis AS menyebut, sejak semalam telah menetapkan 18 orang tersangka pelaku pembakaran lahan. Itu disampaikannya disela-sela giat memadamkan api di Desa Puding, Kumpeh Ilir, Muaro Jambi, Ahad pagi.

Jenderal polisi bintang dua ini melempar sinyal bakal menaikkan status tersangka sebuah korporasi berinisial M.

II

Hasil investigasi Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, membuktikan kebakaran kerap terjadi berulang-ulang di lahan perusahaan yang sama, terutama di kawasan gambut. Seperti terjadi di lahan PT PDI dan PT PBP.

Rudi Syaf, Direktur Warsi menyebut lahan kedua perusahaan itu pernah terbakar pada 2015 lalu. Perusahaan lain seperti PT WKS, eks PT Diera Hutani Lestari, PT CIN, PT ATGA,  serta PT KUS juga mengalami hal serupa.

“Kebakaran berulang ini menunjukkan bahwa ada ketidakmampuan pemegang izin di kawasan gambut dalam menjaga kawasan kelolanya agar aman dari bahaya kebakaran,”kata Rudi Syaf.

Perusahaan itu, lanjut Rudi, tak mampu mempertahankan muka air gambut. Celakanya, mereka tak menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya penanggulangan kebakaran yang memadai.

Padahal, kata Rudi, PP No 57 tahun 2016 mewajibkan perusahaan mempertahankan muka air gambut minimal 40 cm dari permukaan. Perusahaan wajib pula menyediakan peralatan dan sumber daya manusia–yang bertanggung jawab mencegah kebakaran secara mutlak.

Selain faktor kelalaian, menurut Rudi, kebakaran ditengarai juga dipicu aktivitas ekonomi. Misalnya pembukaan lahan baru oleh perusahaan.

“Memang tak ada izin baru yang diterbitkan. Tapi, ada indikasi kuat lahan sudah mendapatkan izin pada tahun-tahun sebelum moratorium berlangsung. Tahun ini mereka mulai membuka areal perkebunan dengan cara membakar,”kata Rudi.

Warsi juga mengendus warga kelompok menengah terlibat sebagai pelaku pembakaran. Mereka sengaja membuka kebun dan perladangan dengan cara membakar.

Rudi mengklaim, kelompok yang ingin menguasai lahan sengaja memperkerjakan pihak ketiga atau petani.

“Kami meminta aparat tegas mengusut ini sampai ke pelaku utama. Bukan hanya berhenti pada orang upahan yang nyatanya dia disuruh oleh pemodal yang merupakan masyarakat kelas menengah,”kata Rudi.

POLISI sebenarnya sudah sejak lama mengendus keterlibatan korporasi dalam kasus kebakaran lahan ini. Tapi, korps Bhayangkara masih perlu cukup bukti untuk menjerat korporate.

Sumber aparat menyebut sebagian lahan yang terbakar itu memang karena unsur kesengajaan. Ia menyebut, pelaku pembakar lahan bekerja secara amat rapi. Lazimnya, mereka menggunakan obat nyamuk bakar yang pangkalnya diberi batang korek api berlumur minyak tanah atau bensin.

Saat situasi sepi, obat nyamuk berbentuk spiral itu diletakkan di lahan gambut kering. Ketika api melalap gambut dan serasah disekitarnya, pelaku sudah berada di rumah.

Menurutnya, pelaku mayoritas adalah orang suruhan korporasi. Mereka di bayar untuk mejalani aksi itu. Bagi perusahaan, cara itu lebih murah dan cepat untuk membuka lahan. Jika menyewa alat berat, biayanya Rp 600 ribu per jam atau Rp 7 juta dengan sistem borongan per hektare. Menurut dia, cara ini jamak dilakukan peladang ataupun mereka yang bekerja di perusahaan sawit.

Lahan yang terbakar itu diyakini akan subur karena mengandung banyak pupuk–sisa pembakaran. Biasanya, ketika beranjak musim hujan, lahan-lahan tadi siap untuk ditanami batang sawit baru.(*)

III

Mulai Memakan Korban

Warga Desa Simpang Datuk, Tanjab Timur mendadak heboh. Ahmad Tang, 55 tahun, warga Desa Sungai Jambat Sadu itu meninggal dalam sergapan asap. Anaknya, Diana, 17 Tahun, berhasil diselamatkan.

Tragedi pilu itu berawal ketika Ahmad Tang dan anaknya berangkat mencari ikan di kawasan hutan TNBS–tepatnya di belakang parit 2 ujung Desa Simpang Datuk, Nipah Panjang.

Menjelang siang, asap di lokasi itu kian menebal. Kedua korban baru tersadar ketika kepulan asap sudah mengepungnya. Ahmad Tang meninggal di lokasi. Sementara, anaknya, Diana berhasil diselamatkan.

Tim gabungan baru berhasil mengevakuasi jenazah dan korban pada Ahad, pukul empat sore tadi.(*)

 

[ARDY IRAWAN, AWIN]

News Feed