by

Amputasi Anggaran Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi sewot dengan Pemerintah Provinsi Jambi. Anggarannya di amputasi lebih 50 persen.

————-

Suasana diskusi

Giliran Fachrul Rozi, koordinator divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Badan Pengawas Pemilu bicara, café BW Luxury di lantai dua itu mendadak riuh. Mengawali paparannya, Paul–begitu ia disapa–, bercerita jejak rekamnya sebagai seorang wartawan.

“Anak kedua saya namanya AJI. Kenapa? Karena saya Alumni Jambi Independent. Terus, saya adalah sekretaris AJI pertama di Jambi,”tutur Paul disambut riuh tepuk tangan insan pers.

AJI adalah anonim dari Aliansi Jurnalis Independen. Pual memang sekretaris AJI Kota Jambi pertama dibawah komando Syaiful Bakhori–yang kala itu sebagai ketua.

Duet Syaiful-Paul adalah peletak pondasi awal AJI Jambi.

Pimpinan Bawaslu lainnya, Wien Arifin tak mau kalah. Mantan Ketua KPU Kota Jambi itu menceritakan pengalaman bekerjasama dengan sejumlah wartawan pada tahun 2012 silam. Wien–begitu ia disapa–, pernah menggarap sebuah proyek investigasi korupsi Sumber Daya Alam bersama kontributor Tempo Jambi Syaiful Bakhori dan Kontributor Net TV Bima Pratama.

Lain Paul lain Wien lain pula Rofiqoh Pebrianti. Ia mengisahkan pengalaman kedekatannya dengan Hendri Dunan, wartawan Tribun Jambi.

“Saya pernah satu kelas saat kuliah,”katanya.

Begitulah, media ghatering yang dihadiri puluhan insan pers dari berbagai platform media itu berlangsung dalam suasana santai dan cair.

Satu persatu komisioner Bawaslu bicara. Mereka kompak menyorot ihwal amputasi anggaran Bawaslu pada Pemilihan Gubernur Jambi 2020 mendatang.

Dihadapan para juru warta, Bawaslu meminta insan pers turut menyuarakan bahwa Bawaslu turut menentukan keberhasilan jalannya Pilgub maupun Pilkada di lima daerah.

“Anggaran Bawaslu belum konkrit. Besarannya tak sesuai dengan usulan. Ini problem ketika tahapan pilkada sudah akan dimulai pada Oktober bulan depan,”ujar Asnawi, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi.

Rofiqoh Pebrianti, koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu mengimbuhkan, masalah anggaran ini kerap menjadi pemicu tertundanya pelaksanaan Pilkada.

Ia lantas mencontohkan, pada Pilgub Jambi 2020 mendatang, Bawaslu telah mengajukan anggaran Rp 130 Miliar. Tapi, pemerintah kok cuma merealisasikan tak sampai separuhnya–hanya Rp 45 Miliar.

Di empat daerah yang akan menghelat Pilkada pun terjadi hal serupa.

Di Tanjung Jabung Barat misalnya, dari usulan Rp 11,2 Miliar hanya direalisasikan Rp 4 Miliar. Lalu di Tanjab Timur, dari ajuan Rp 9,1 Miliar hanya terealisasi Rp 3,7 Miliar. Begitu pula di Kota Sungai Penuh, dari ajuan Rp 7,1 M hanya terealisasi Rp 5 Miliar.

Sementara Kabupaten Batanghari masih dalam proses pembahasan dari ajuan senilai Rp 8 Miliar. Cuma Kabupaten Bungo yang sudah direalisasi mendekati angka 100 persen–diajukan Rp 13,1 M dan disetujui Rp 13 Miliar.

“Kalaulah kami setujui anggaran segitu, maka kami tak akan punya personel pengawasan yang lengkap hingga basis TPS. Padahal, kita ingin proses pengawasan di tiap tahapan Pilkada berjalan maksimal. Anggaran yang diajukan Bawaslu bukan semata untuk kegiatan tapi rata-rata komposisinya soal honor pengawas,”bebernya.

Paul menyebut pemerintah acapkali memandang sebelah mata Bawaslu. Menurutnya, pemerintah terkadang lebih menganggap KPU sebagai penyelenggara. Sementara Bawaslu terkesan diabaikan. Padahal, kata dia, kerja-kerja Bawaslu juga menentukan sukses atau tidaknya penyelanggaraan pemilu.

Senada, Wien Arifin menjelaskan terbukti penemu kasus pidana pemilu dilapangan berasal dari Panwas Kecamatan. Sedangkan alokasi anggaran di tingkat Panwascam cukup tinggi. Mulai dari biaya program, honorium hingga biaya pengawasan.

“Maka, jumlah anggaran ini menjadi penting. Kalau anggaran Bawaslu kecil, maka pelibatan pengawas dilapangan menjadi tak maksimal,”katanya.

Penelusuran Jambi Link, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi paling getol mengamputasi anggaran Bawaslu.  Versi Bappeda, anggaran Bawaslu pada Pilgub 2020 sebenarnya mengalami peningkatan dari Pilgub 2015 silam. Ada kenaikan sekitar 10 Miliar.

Nah, rasionalisasi anggaran itu dipicu karena Bawaslu sempat mengembalikan dana sekitar Rp 3 Miliar pada Pilgub 2015 itu. Inilah yang menjadi dasar pemerintah tak mengakomodir keseluruhan anggaran Bawaslu yang nilainya lebih 100 miliar itu.

“Banyak yang terlibat dalam pengawasan pemilu, termasuk kalangan jurnalis. Ketika anggaran kecil maka tingkat partisipasi pengawas menjadi kecil,”kata Asnawi.

Afrizal anggota Bawaslu mengakhiri paparan dengan menjelaskan ihwal sengketa pemilu sepanjang 2019 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jambi.

Ghatering ditutup dengan tanya jawab dan ramah tamah.(*)

[AWIN]

News Feed