by

Press Release: Beranda Perempuan “Korban Asap Berjatuhan, Pemerintah Diam”

PEMERINTAH dari tingkat pusat hingga ke tingkat terendah dinilai lamban dalam penanganan bagi korban asap yang terus berjatuhan. Untuk minggu pertama bulan agustus, Warga terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sudah mencapai 1707 kasus, mulai meningkat di minggu ke dua sebanyak 2189 dan minggu ke tiga sebanyak 2577 kasus berdasarkan  keterangan Humas Pemerintah Kota Jambi.

Beberapa penelitian kesehatan menyebutkan, korban asap dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker paru, radang paru, down syndrom, kegagalan fungsi otak, hingga kelahiran premature.

Ini merupakan praktik  pelanggaran terhadap pemenuhan hak dasar bagi warga khususnya kelompok rentan yang sudah diatur dalam PERDA KARHUTLA No 2 tahun 2016. Pemilik konsesi yang lahannya terbakar bertanggungjawab secara  responsif  memberikan bantuan peyediaan air bersih,  layanan  kesehatan, penampungan dan tempat hunian yang layak.

Sejak beberapa hari terakhir, Kondisi kabut asap terjadi semakin parah terutama di kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung meyebabkan sekolah diliburkan selama dua minggu. Bantuan masker standar pencegah polutan asap bagi warga terdampak samasekali tidak ada.

Khalifah, Seorang anak umur 2 tahun mengalami batuk pilek karena terpapar asap selama dua minggu di desanya Rantau Indah Kecamatan Dendang, ia  terpaksa harus dilarikan kerumah sakit di Jambi.

Menurut keterangan orangtua Khalifah, dokter mengatakan Aliyah terserang ISPA.

Kondisi udara di Kota Jambi saat ini menunjukkan angka 153 oleh AQI US, yang berarti “tidak sehat” untuk siapapun. Sedangkan jumlah titik api di seluruh Provinsi Jambi hari ini, sebanyak 658 titik, menurut LAPAN.

“Asap ini bukti dari dasyatnya penguasaan dan tata kelola gambut yang buruk, pemilik izin menguasai dan menanam komoditas yang merusak ekosistem gambut sehingga  gambut mudah terbakar. Pemilik izin yang lahannya terbakar tidak  satupun belum tersentuh hukum. Sehingga tidak ada efek jera dan akan berulang!” ungkap Zubaidah.

Zubaidah Juga menambahkan Penegakan hukum harus ditegakkan seadil adilnya tanpa  menegasikan pelayanan kemanusiaan bagi korban terutama kelompok rentan.  ini menjadi pekerjaan lintas instansi untuk bekerja sesuai dengan kapasitas dan amanat masing-masing instansi sebagai pelayan warga.

News Feed