by

Tersandung Diujung Karir

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin Jambi itu kalang-kabut. Gara-gara Menteri Agama RI merevisi masa jabatannya sebagai rektor, Hadri Hasan mesti turun tahta tahun 2019 ini. Kini, di penghujung karirnya ia digarap korps adyaksa.

——————

Sebundel surat pengaduan melayang ke Kementerian Agama RI awal tahun 2018 lalu. Aduan dikirim hanya berselang tiga bulan pasca gaduh pelantikan pejabat UIN pecah. Kocok ulang pejabat pada malam-malam Senin 27 November 2017 itu, membuat sejumlah pejabat senior UIN masygul. Terutama mereka yang tergusur dari jabatan.

Sempat mendingin, eh posisi Hadri Hasan mulai digoyang. Pengaduan yang masuk ke meja menteri agama itu memprotes masa jabatan Hadri Hasan sebagai rektor.

Begini isi aduannya.

Jabatan Hadri Hasan sebagai rektor UIN semestinya berakhir pada tahun 2019 bukan 2021. Dasar hukumnya, pasal 14 Peraturan Menteri Agama nomor 68 tentang pengaturan masa jabatan rektor bagi kampus yang alih status.

Rektor atau Ketua yang usianya diatas 60 Tahun, sesuai PMA itu, semestinya hanya dikukuhkan saja bukan dilantik. Lalu, masa jabatan rektor mestinya tidak diulang dari nol, melainkan hanya melanjutkan sampai berakhir masa jabatan sebelum terjadinya alih status.

Nah, ketika alih status dari IAIN ke UIN itu, usia Hadri Hasan sudah melebihi 60 tahun. Ia tercatat lahir pada 5 Maret 1956.

Maka, sesuai aturan, mestinya pengukuhan Hadri Hasan sebagai rektor berlaku hanya untuk masa bakti 2017-2019, bukan 2017-2021.

Kemenag langsung merespon.

Atas aduan itu, Arskal Salim GP, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menyurati Rektor Hadri Hasan untuk mengklarifikasi ihwal SK Pengangkatan itu, pada 28 Mei 2018.

Tapi, polemik ini seperti tak berujung.

Belakangan, kasus bergulir ke Ombudsman RI di Jakarta.

Ombudsman mengendus indikasi maladministrasi. Lembaga Negara Pelayanan Publik itu lantas merekomendasikan Menteri Agama segera merevisi jabatan rektor UIN Jambi sesuai PMA Nomor 68 itu, menjadi 2017-2019.

Menteri Agama bersegera mengeksekusi rekomendasi Ombudsman itu. Dan menteri langsung menerbitkan revisi SK Menag Nomor B.II/3/54251 tentang tahun masa jabatan rektor UIN Jambi pada 25 April 2019.

Begini isi SK revisi tersebut.

Menghentikan dengan hormat Dr Hadri Hasan sebagai rektor IAIN masa jabatan 2015-2019. Selanjutnya mengangkat rektor UIN masa jabatan 2017 sampai bulan Agustus 2019.

Kemudian,

Kemenag memerintahkan rektor UIN lewat surat yang dilayangkan 18 Juni 2019 untuk membuka penjaringan bakal calon rektor baru. Mengingat masa jabatannya akan berakhir tahun ini.

Hadri Hasan pun mengirim klarifikasi ke menteri agama pada 24 juni 2019. Tapi Kemenag tetap kukuh bahwa masa jabatan Hadri Hasan harus berakhir pada tahun 2019 ini.

Kemenag lewat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Arskal Salim kembali mempertegas lewat surat pada 23 juli 2019. Isinya memerintahkan Hadri Hasan segera membentuk panitia penjaringan calon rektor masa bakti 2019-2023.

Kemenag juga memerintahkan rektor melaksanakan proses penjaringan bakal calon, penilaian kualitatif oleh senat dan menyerahkan hasil senat ke menteri agama.

Kemenag juga membatasi waktu pembentukan panitia penjaringan rektor paling lambat 20 Agustus 2019. Batas waktu ini sudah berakhir sejak tiga hari yang lalu.

Apakah panitia penjaringan calon rektor sudah terbentuk?.

“Belum,”ujar Hidayat, Wakil Rektor 2 UIN STS Jambi di konfirmasi via pesan Whatsapp, Kamis 22 Agustus 2019.

Tapi, Hidayat memilih irit bicara. Ia ogah mengomentari proses penjaringan rektor itu.

“Itu kewenangan rektor bukan kewenangan saya warek 2,”singkatnya.

Ia juga enggan menanggapi ihwal polemik revisi masa jabatan rektor tersebut.

“Saya tidak tahu,”kilahnya.

Hadri Hasan tentu wajib melaksanakan perintah menag kecuali ia berani melakukan perlawanan.

II

Digarap Jaksa

Belum usai berpolemik soal masa jabatan Rektor, Hadri Hasan kini kesandung masalah baru. Ia tengah digarap korps adyaksa.

Lepas zuhur, Hadri Hasan nongol dari ruang penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi, Rabu 21 Agustus 2019, kemarin. Ia tampak kaget melihat wartawan ramai mengerubuti.

Mengenakan setelan putih hitam, Raktor UIN itu memilih bungkam ketika dicecar pertanyaan. Ia bergegas ngacir menuju kendaraannya yang sudah meraung hampir 15 menit.

Hadri Hasan digarap jaksa terkait kasus pembangunan Auditorium UIN senilai Rp 35 Miliar.

Proyek ini dikerjakan PT Lambok Ulina. Dalam kasus ini, Hadri Hasan selaku Rektor tercatat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menerbitkan Surat Keputusan.

Proyek yang berada di Kampus UIN Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muarojambi itu dikerjakan diatas perjanjian bersurat dengan nomor 46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018.

John Simbolon, Direktur Utama PT Lambok Ulina mulai bekerja setelah terbit Surat Perintah Kerja yang diteken Hermantoni, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek itu.

Sesuai kontrak, proyek diselesaikan paling lambat 208 hari kalender, terhitung sejak 7 Juni 2018 hingga 31 Desember 2018.

Sewaktu pekerjaan berlangsung, Direktur PT Lambok Ulina mencairkan uang muka sebesar 20 persen atau sekitar Rp 7 Miliar.

Ditengarai, uang muka ini tidak dipakai seutuhnya untuk mengerjakan proyek auditorium itu.

Saksi-saksi sudah diperiksa korps adyaksa, antaralain Vendor, Konsultan pengawas proyek, bendahara proyek, PPK hingga pelaksana proyek.

Tapi, hingga kini jaksa belum menetapkan satupun tersangka. Mampukah Hadri lolos dari badai itu?

Mengingat sejumlah aktivis mahasiswa mulai berani mendemo dan mendesak Hadri Hasan mundur. (*)

 

 [ARDY IRAWAN, AWIN]

 

 

 

News Feed