by

Kasus Syaihu Cs, Ketua Bawaslu Asnawi : KPU Sarolangun Tidak Perlu Usulkan Pelantikan

Komisi Pemilihan Umum Sarolangun diperingatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk tidak mengusulkan Muhammad Syaihu, Aang Purnama dan Azakil Azmi dilantik sebagai anggota DPRD terpilih.

————

Asnawi, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi menegaskan semestinya KPU konsisten melaksanakan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019.

PKPU Nomor 5 tahun 2019 pasal 32 ayat (1) huruf c itu menjelaskan calon terpilih bisa tidak dilantik karena tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPRD.

Pada ayat 2 huruf d dijelaskan anggota DPRD yang tak memenuhi syarat tersebut adalah mereka yang masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang mengajukan calon.

Nah, Aang Purnama dan Azakil Azmi, termasuk Syaihu hingga kini tercatat sebagai anggota DPRD aktif di Sarolangun. Mereka masih menerima gaji dan fasilitas dewan. SK Permberhentian dari gubernur tak ada. Padahal, mereka nyaleg dari partai berbeda.

Syaihu adalah caleg terpilih dari Demokrat sementara masih tercatat sebagai anggota DPRD dari PDIP. Lalu, Aang Purnama adalah caleg terpilih Demokrat dan kini masih tercatat sebagai anggota DPRD aktif dari NAsdem.

Terakhir, Azakil Azmi adalah caleg terpilih Golkar dan kini masih aktif sebagai anggota DPRD Fraksi NasDem.

Pernah menyatakan mundur dan diberhentikan dari dewan, tapi mereka malah menggugat balik keputusan gubernur itu.

“Ya..KPU Sarolangun tidak perlu mengusulkan pelantikannya. Karena masih berstatus anggota DPRD,”kata Asnawi.

NasDem bahkan sudah menyurati Gubernur Jambi agar tidak melantik dua mantan kadernya, Azakil Azmi dan Aang Purnama sebagai anggota dewan terpilih Kabupaten Sarolangun masa bakti 2019-2024. Masalahnya,  keduanya dianggap telah merugikan partai NasDem.

Perlawanan Azakil Azmi-Aang Purnama ke PTUN mengakibatkan NasDem kehilangan kursi di DPRD Sarolangun. Partai NasDem tak bisa mengutus kadernya untuk mengisi kekosongan kursi DPRD lewat Pergantian Antar Waktu.

“NasDem rugi karena terjadi kekosongan anggota fraksi partai Nasdem di sisa masa jabatan 2014-2019,”kata Agus S Roni, Ketua DPW Partai NasDem.

Pengamat Kebijakan Publik Dr Dedek Kusnadi menegaskan, ketiga caleg terpilih itu–M Syaihu, Aang Purnama dan A Zakir Azmi–, sengaja mengulur waktu agar tak dipecat sebagai anggota DPRD.

Tapi, kata Dedek, mereka tak sadar ketika langkah itu justru mengganjal mereka bisa dilantik sebagai caleg terpilih. Mereka tak bisa diusulkan dilantik karena tak memenuhi syarat.

Menurut Dr Dedek Kusnadi, aturan soal anggota DPRD yang pindah menjadi caleg dari partai lain, merujuk ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf i dan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di sana dinyatakan, anggota DPRD yang nyaleg bukan dari partai terakhirnya tapi menjadi caleg 2019 – 2024 lewat partai lain, wajib diberhentikan antar waktu.

Ketentuan serupa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Klausul itu menegaskan satu hal, caleg pindah parpol mesti berhenti alias di PAW.

Tapi, kata Dedek, faktanya hingga hari ini ketiganya masih tercatat sebagai anggota DPRD aktif.

Dosen pasca Sarjana UIN STS Jambi itu lantas mengaitkan kasus Syaihu Cs dengan Rohimah Fachrori, istri gubernur Jambi.

Menurut Dedek, Rohimah terpaksa harus berhenti dari keanggotaannya di DPRD Provinsi Jambi karena mencalonkan diri dalam Pileg 2019 lewat partai berbeda.

Dia sebelumnya menjadi anggota DPRD dari Demokrat dan kemudian memutuskan mendaftar Caleg DPRD Provinsi Jambi dari Partai NasDem. Rohimah kemudian di PAW pada 21 Desember 2018 atau beberapa bulan sebelum proses Pileg.

Dedek menegaskan,

“Kalau KPU tetap memaksakan pengusulan Syaihus cs, mereka bisa di pidana,”kata Dedek.(*)

News Feed