by

Ada Uang SK Pjs Kades Melayang

Alokasi dana desa yang berlimpah-limpah ternyata menjadi sasaran empuk penyamun berdasi. Terkuaknya praktik pungutan liar alias pungli SK pejabat sementara Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Kerinci menegaskan hal itu.

——————

Belasan Pejabat Sementara kades itu urung mengambil Surat Keputusan (SK) jabatan. Gara-garanya, mereka berkeberatan dipungut sejumlah uang oleh oknum Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Kerinci. Jumlah pungutan pun tak kira-kira.

Penelurusan Kerinci Time–media partner Jambi Link–, untuk pengambilan SK Pjs kades dibebankan biaya antara Rp 2 juta sampai Rp 5 Juta. Tarif disesuaikan dengan alokasi dana desa.

Misal begini, semakin besar jumlah dana desa, semakin tinggi pula tarif yang dipajak.

Saat ini tercatat sebanyak 18 desa terpaksa melawan dan ogah mengambil SK.

“Karena bayar, desa-desa itu gak mau,”kata sumber Kerinci Time, Selasa 13 Agustus 2019 lalu.

Uang kutipan dipungut oleh salah satu oknum pejabat pemdes berpangkat kepala bidang. Ia lantas membeber nama pejabat tersebut.

“Peruntukan dananya untuk apa?,”ujarnya bernada tanya.

Kabid Pemdes Adrian dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa Hasveri belum merespon konfirmasi wartawan Kerinci Time.

Jabatan kades memang menggiurkan.  Ratusan bahkan miliaran rupiah fulus negara mengalir deras ke desa-desa.

Di Kerinci saja misalnya, alokasi dana desa meningkat tajam tiap tahun. Dari semula Rp 189 M pada tahun 2018 mendadak naik menjadi Rp 212 M pada tahun 2019. Rata-rata setiap desa menerima duit Rp 700 juta lebih. Bahkan, ada desa memperoleh di atas Rp 800 juta.

Seperti Desa Tamia. Inilah satu-satunya desa yang mendapat alokasi dana paling gede, mencapai Rp 899 juta. Sementara ada lima desa penerima dana paling rendah Rp 600 juta. Wajar, jabatan kades kini ramai dibidik.

Nah, sejumlah desa di Kerinci memang sedang dikelola oleh pejabat sementara.

Data dari Dinas Pemdes Kerinci menyebutkan sebanyak 104 kades sudah berstatus Pjs. Kemudian, pada oktober 2019 mendatang, diperkirakan bakal digelar pilkades serentak di 95 desa.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi Dr Jafar Ahmad Sag Msi menyinggung praktik pungli itu merupakan pelanggaran hukum. Ia meminta oknum pejabat pemdes menahan diri dan tidak bertindak melawan hukum.

“Bagi pjs kades silahkan membuat laporan resmi ke Ombudsman,”ujarnya.

Menurutnya, aduan boleh disampaikan langsung ke kantor Ombudsman Provinsi Jambi, di kawasan Talang Banjar, Kota Jambi. Atau bisa lewat kanal informasi Ombudsman Jambi di nomor telepon (0741) 24590.

“Jika ada laporan, kita bisa cek dan langsung tracking,” ujar Dr. Jafar Ahmad.

Para kades tak perlu khawatir kala mengadu ke Ombudsman. Sesuai aturan, Ombudsman boleh merahasiakan identitas pelapor.  Pelapor pun bisa mengecek atau menjejak laporannya–sudah sampai di mana.

“Di Ombudsman, semua akan transparan,” tegas doktor jebolan Universitas Indonesia itu.(*)

 

[AWIN (KERINCI TIME)]

News Feed