by

Ilegal Driling Mulai Meluas di Bahar Selatan

Diklaim memperoleh restu pemerintah desa, pengeboran sumur-sumur minyak ilegal itu kian menjamur di Desa Bukit Subur. Masuknya sejumlah konglomerat menumbuh subur praktik gelap itu. Dipantau Menkopolhukam.

———————–

Belum beres masalah ilegal driling–pengeboran sumur minyak ilegal–, di kawasan Bajubang, Batanghari. Kini, praktik serupa mulai tumbuh subur di Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muarojambi.

Praktik gelap itu menjamur karena dibekingi oknum pemerintah desa dan disupport sejumlah pengusaha.

Fakta-fakta ilegal driling di Bahar Selatan ini terkuak ketika tim terpadu menggelar pertemuan bersama warga di Balai Desa Bukit Subur Bahar Selatan pada Selasa 13 Agustus lalu.

Pengakuan warga setempat Aris, misalnya, menyebut sebagian masyarakat justru mendapat penghasilan tambahan dari praktik ilegal driling. Menurutnya, setelah ditindak praktik gelap itu bukannya enyah. Tapi, justru semakin menjamur.

Masuknya para pengusaha hitam ke Desa Bukit Subur, kata dia, kuat dugaan ada yang mengarahkan. Para konglomerat ini bersekongkol dengan pemilik lahan untuk memeras minyak.

Ia berujar, pemilik lahan pun membuka pintu kerjasama karena mendapat keuntungan fantastis dari praktik itu.

Tapi, menurut dia, gara-gara ilegal driling ini, masyarakat menjadi terbelah–ada yang pro tidak sedikit pula yang kontra.

“Tolong perpecahan ini didinginkan pak. Biarlah hasil bumi ini dikelola pemerintah saja,”harapnya ketika memaparkan pengamatannya di lapangan.

Warga lain, Sri mengaku gara-gara illegal Driling itu, ia justru bisa mendapat pekerjaan. Padahal, selama ini ia sempoyongan menafkahi keluarga.

Sri sadar praktik itu salah. Tapi, meminta kebijaksanaan pemerintah.

Imam Suzono, salah seorang tokoh masyarakat Desa Bukit Subur tak kalah garang. Ia menyorot meluasnya praktik ilegal itu karena mendapat restu oknum pemerintah desa.

Ia justru khawatir hancurnya lingkungan ketika praktik itu makin meluas.

“Bagaimana dengan limbah yang ditinggalkan ketika pengeboran ini tutup?,”tanyanya.

Adnan mewakili Forum Pemuda Peduli Lingkungan Desa Bukit Subur mengimbuhkan sudah ada kesepakatan masyarakat untuk menutup praktik illegal driling. Terlebih ketika kasus ini memicu pembelahan ditengah masyarakat.

Adnan justru mengatakan,

“Apa tindakan ril dari pemerintah?,”tegasnya.

Asisten II Pemda Muarojambi David Rozano menanggapi jika penanganan kasus ini butuh proses. Tidak semudah membalik telapak tangan. Meski demikian, David Rozano menegaskan praktik ilegal driling melanggar undang-undang.

Adapun Zulfahmi dari Dinas ESDM Provinsi Jambi mempertegas bahwa izin eksplorasi minyak bukan ranah pemerintah desa. Ini untuk menanggapi adanya anggapan bahwa praktik ilegal driling dibolehkan karena memperoleh restu pemerintah desa.

“Sesuai UU bahwa izin eksplorasi hanya diterbitkan oleh Dinas Kementrian ESDM,”katanya.

Sementara, Fiet Haryadi selaku Kasubdit Konflik dan keamanan  Kesbangpol Provinsi Jambi menjelaskan bahwa sudah dibentuk tim terpadu untuk penanganan illegal Driling di Desa Bukit Subur.

Ia mengklaim pemerintah akan memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat yang terdampak kalaulah Illegal Driling ini ditutup.

Fiet—begitu dia disapa–, menegaskan pemerintah mendorong penegakan hukum jika kasus ilegal driling ini terus saja terjadi.

“Dalam waktu dekat Tim dari Kementrian Polhukam akan datang ke Jambi sehubungan dengan illegal driling ini,”katanya.

Sedangkan Karmin selaku Pj Kades Bukit Subur menyatakan sosialisasi ini penting untuk menyadarkan masyarakat.

“Agar warga tidak lagi melakukan aktifitas Ilegal Driling dan masyarakat yang pro dan kontra dapat bersatu lagi,”katanya.

Pertemuan itu dihadiri ratusan warga desa Bukit subur. Sederet tokoh dan pejabat yang hadir, antaralain, Zulfahmi dari Dinas ESDM Provinsi Jambi, Vicky Tri L dari SKK Migas, Asisten II Pemda Muarojambi David Rozano.

Hadir juga perwakilan Pertamina Jambi Erdika Dharma Satria, Kasubsit Bunpolmas Polmas Polda Jambi AKBP Asril Usman, Fiet Haryadi Kasubdit Konflik Pemerintah dan Keamanan Kesbang Pol Prov Jambi, Kapolsek Sungai Bahar Iptu M Suaib.

Adapun pemerintah setempat juga diundang, antaralain Karmin, Sekcam Bahar Selatan sekaligus Pj Kades Bukit Subur, BPD Desa Bukit Subur dan dihadiri sekitar 200 warga desa Bukit Subur.

Pertemuan itu berlangsung cukup panas. Masalahnya, sebagian warga mengklaim mendapat nafkah tambahan lewat praktik ilegal driling itu.(*)

[ARDY IRAWAN, AWIN]

News Feed