by

Akrobat Politik Syaihu Cs

Sempat terancam kehilangan kursi, empat calon legislatif terpilih periode 2019-2024 itu lagi-lagi memperoleh angin segar. Nasib Muhammad Syaihu, Azakil Azmi, Cik Marleni dan Aang Purnama ada ditangan Guberur Fachrori.

———————–

Mengenakan setelan safari abu-abu dan berpeci hitam, Muhammad Syaihu memimpin rapat paripurna pembahasan anggaran perubahan Kabupaten Sarolangun tahun 2019 pada Senin 5 Agustus 2019 lalu.

Sepekan berselang, Syaihu–begitu  dia disapa–, ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun sebagai caleg terpilih lewat rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik (parpol) dan penetapan calon terpilih hasil Pemilihan Umum tahun 2019 pada Senin 12 Agustus 2019 di Ball Room Hotel Abadi, Sarolangun.

Penetapan nama Syaihu dan tiga koleganya—Aang Purnama, Azakil Azmi, Cik Marleni–, membetot perhatian publik.

Aliansi Pemuda Peduli Sarolangun sempat melayangkan protes beberapa jenak sebelum KPU menggelar pleno.

Mereka mendesak KPU berani menegakkan undang-undang. KPU diminta tak menetapkan Syaihu Cs sebagai caleg terpilih karena mereka diangap tak memenuhi syarat administrasi.

Ismet, Koordinator Aliansi Pemuda Peduli Sarolangun itu mengklaim Syaihu Cs belum mengantongi Surat Keputusan pemberhentian sebagai anggota dewan setelah pindah partai.

“KPU jangan mengangkangi UU dan PKPU Nomor 5 Tahun 2019,”tegasnya.

Protes keras aliansi pemuda itu tak diindahkan KPU.

Rapat pleno terus digelar. Dipimpin Ketua KPU Sarolangun Muhammad Fakhri dan dihadiri seluruh komisioner KPU, yaitu Ali Wardana, Hanif, Rupi Udin dan Ibrahim, pleno akhirnya menetapkan Syaihu Cs sebagai caleg terpilih.

Benarkah langkah KPU?

Sebelum menarik hipotesa, ada baiknya kita telisik kasus ini sedari awal.

Polemik Syaihu Cs berembus ketika KPU Sarolangun mencoret tujuh nama dari daftar calon tetap pada akhir Februari 2019. Pencoretan itu berdasarkan surat KPU RI Nomor 270 pada tanggal 23 Februai 2019.

Tujuh nama yang dicoret itu dianggap tak memenuhi syarat administrasi. Mereka tak mengantongi surat pemberhentian sebagai dewan ketika nyaleg dari partai berbeda.

Maksudnya begini.

Ketika nyaleg dari partai lain, mestinya mereka sudah mundur dari partai lama. Adapun caleg yang berstatus dewan aktif, semestinya sudah mendapat SK pemberhentian dari Gubernur. SK Pemberhentian sebagai anggota dewan itu kudu diserahkan ketika mendaftar sebagai caleg.

Nah, KPU mencoret tujuh caleg ini didasari PKPU Nomor 5 Tahun 2019. Pada ayat 1 Nomor 32 Huruf D, disebutkan bahwa caleg yang pindah partai mesti mundur dan sudah mengantongi SK pemberhentian.

Syaihu adalah anggota dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada pemilu 2019 lalu, ia loncat ke Demokrat.

Lalu Azakil Azmi adalah anggota dewan dari Partai Nasdem dan pindah ke partai Golkar pada pencalegan 2019 itu.

Begitu pula Jannatul Pirdaus, anggota dewan dari Partai PDI Perjuangan itu memilih pindah ke partai Golkar pada pileg 2019 kemarin.

Kemudian Cik Marleni loncat dari partai Hanura ke partai Golkar. Politisi muda Aang Purnama juga loncat dari Partai Nasdem ke Partai Demokrat. Terakhir Mulyadi dari Hanura ke PKB dan Hapis dari PDI Perjuangan ke PPP.

Dicoret KPU dari DCT, Syaihu Cs melawan.

Enam dari tujuh caleg tercoret– Muhammad Syaihu, Hapis, Azakil Azmi, Jannatul Firdaus, Cik Marleni dan Aang Purnama–,melayangkan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sarolangun pada Maret 2019.

Dipimpin Mudrika, Pleno Bawaslu pada Senin 25 Maret 2019 itu justru memperkuat keputusan KPU. Bawaslu menolak gugatan Syaihu Cs dan mereka tetap dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) pada gelaran pemilu 2019.

Syaihu Cs tak patah arang. Celah hukum terus dicari-cari. Mereka lantas menyeret kasus tersebut ke meja Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada April 2019.  Hakim PTUN secepat kilat menyidangkan gugatan Syaihu Cs.

Kerja keras Syaihu Cs akhirnya berbuah manis.

Majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan mereka justru lima hari menjelang pencoblosan atau pada Jumat 12 April 2019 lalu.

KPU Sarolangun memasukkan lagi enam caleg tercoret ke DCT justru sehari menjelang pencoblosan atau 16 April 2019.

Ketua KPU Sarolangun, Muhammad Fakhri kepada wartawan mengatakan penetapan 6 caleg ke DCT itu sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 471 Ayat 8 yang menerangkan, bahwa KPU harus melaksanakan putusan PTUN selama tiga hari masa kerja.

Nasib mujur sukses direngkuh Syaihu cs.

Berlaga di daerah pemilihan III Pelawan-Singkut, Syaihu sukses merebut kursi kedua. Sedangkan Cik Marelni dan Aang Purnama sukses merebut kursi kesatu dan kesepuluh di Dapil II Mandiangin-Air Hitam-Pauh.

Sedangkan A Zakir Azmi sukses memboyong kursi kedua dari Dapil IV Cermin Nan Gedang-Limun-Batang Asai.

Pasca menang, Syaihu Cs malah dihajar was-was.

Mereka sadar belum mengantongi SK Pemberhentian dari Gubernur Jambi sebagai anggota DPRD Sarolangun. Padahal, sesuai UU dan PKPU, SK Pemberhentian itu syarat wajib yang harus dimiliki sebelum pelantikan.

Khawatir tak bisa dilantik, Syaihu Cs kembali bermanuver.

M Syaihu, Cik Marleni, Aang Purnama dan A Zakir Azmi kompak melayangkan surat mundur kepada Gubernur Jambi pada awal Mei 2019–sebulan pasca Pileg 2019.

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Jambi, Rahmat Hidayat mengakui sudah menerima surat pengajuan mundur sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun atas empat nama yakni M Syaihu, Cik Marleni, Aang Purnama dan A Zakir Azmi.

“Kami sudah terima beberapa hari lalu,” kata Rahmat Hidayat kepada wartawan, Rabu 15  Mei 2019.

Cik Marleni, caleg Golkar itu justru telah mengantongi SK Pemberhentian dari Gubernur. Sedangkan tiga caleg lainnya– M Syaihu (Demokrat), Aang Purnama (Demokrat) dan A Zakir Azmi (Golkar)–, gagal menerima SK pemberhentian.

KPU Sarolangun pun sudah terlanjur menetapkan mereka sebagai caleg terpilih, Senin, kemarin.

 

Sikap Mendua Syaihu Cs

Pasca berurusan dengan polisi–terjerat kasus obat terlarang–, Muhammad Syaihu dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia dipecat setelah DPP menerbitkan surat pemberhentian secara resmi pada tahun 2016 silam.

Tapi, posisi Syaihu tetap tak tergoyahkan. Ia terus saja bercokol menjabat Ketua DPRD, meski sudah dipecat dari PDIP. Partai seperti tak berdaya mendongkel posisinya.

“Proses pemberhentian harus ditandatangani oleh Gubernur Jambi. Sementara proses tersebut tidak ada,” katanya menanggapi upaya desakan mundur pada Senin, 24 September 2018 silam.

Bahkan, gaduh pecah di Gedung DPRD Sarolangun ketika Syaihu Cs memprotes keras desakan mundur yang terus digaungkan sejumlah pihak pada jumat 21 September 2018 lalu.

Syaihu Cs tetap bersikukuh ogah lengser.

Usai Pileg 2019, Syaihu Cs malah kasak-kusuk. Mereka mulai didera rasa takut kalau-kalau gagal dilantik. Gara-garanya, mereka belum mengantongi SK Pemberhentian dari Gubernur Jambi.

Karena itulah, pada Mei 2019 itu mereka malah buru-buru mengajukan surat undur diri dari anggota DPRD Sarolangun. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya, mereka tak pernah terfikir mau mundur.

Pengamat Kebijakan Publik Dr Dedek Kusnadi menilai, akrobat politik Syaihu Cs patut diancungi jempol. Menurutnya, mereka piawai memanfaatkan kelemahan dan celah hukum yang ada. Tapi, Dedek menegaskan semestinya KPU tetap berani dan konsisten menegakkan aturan perundangan yang berlaku.

“Jika syarat administrasi tak dipenuhi, KPU mestinya harus berani membatalkan keterpilihan mereka,”kata Dedek.

Ia mengatakan, aturan perundangan dibuat bukan untuk dilanggar. Tapi, hukum dibuat agar para pejabat pengelola negara tidak keluar rel. Tidak menyalahi aturan yang berlaku.

“Aturan yang ditabarak sudah didepan mata. Jangan sampai aturan dan hukum dipermainkan. Jagalah marwah hukum kita,”katanya.

Meski demikian, Dedek takjub dengan kepiawaian Syaihu Cs. Menurutnya, Syaihu termasuk politisi andal yang sudah malang melintang.

“Secara politik, mereka boleh-boleh saja bermanuver. Ini pertaruhan marwah KPU dan hukum di negeri ini,”katanya.

Syaihu Cs ditetapkan bersama 35 caleg terpilih oleh KPU Sarolangun pada Senin, kemarin.

Akankah Syaihu Cs melenggang lagi ke DPRD Sarolangun?(*)

 

[ARDY IRAWAN, AWIN]

News Feed