by

Ombudsman Jambi Bidik Pungutan Liar di Sekolah

Ombudsman Perwakilan Jambi bersiap menangani aduan kasus pungutan liar diberbagai sektor, termasuk sekolah-sekolah.

————–

Bang As—orang tua murid di salah satu Sekolah Menangah Pertama di Merangin–, pusing tujuh keliling. Sekolah tempat anaknya menimba ilmu itu lagi-lagi menarik pungutan. Alasannya macam-macam. Mulai dari duit Lembar Kerja Siswa (LKS) senilai Rp 185 Ribu, duit perpisahan Rp 50 Ribu, duit kartu pelajar Rp 50 ribu, duit les, duit drum band dan sumbangan-sumbang lain.

“Setiap tahun minta uang Drum Band, mulai dari Rp 200.000, kadang-kadang Rp  70.000, pernah  Rp. 15.000. Dak pake sudah – sudah. Ado pulo uang LKS, uang Les. Ado bae iuran ini-itu. Pusing jugo di buatnyo pak,” curhat Bang As.

Bang As cuma bisa nelangsa menengok praktik pungli yang telah berlangsung menahun di sekolah anaknya. Ia merasa pungutan-pungutan itu sudah sangat keterlaluan dan memberatkan. Tapi, Bang As tak tahu kudu mengadu kemana.

Janji kepala dinas untuk mengusut kasus ini hanya tinggal janji. Toh, praktik pungli terus saja terjadi.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi, Dr. Jafar Ahmad, SAg, MSI, mempersilahkan masyarakat bersegera membuat aduan ke Ombudsman jika memergoki praktik pungutan liar di sekolah.

Menurutnya, aduan boleh disampaikan langsung ke kantor Ombudsman Provinsi Jambi, di kawasan Talang Banjar, Kota Jambi. Atau bisa juga lewat kanal informasi Ombudsman Jambi di nomor telepon (0741) 24590.

“Jika ada laporan, kita bisa cek dan langsung tracking,” ujar Dr Jafar Ahmad.

Publik tak perlu khawatir ketika mengadu ke Ombudsman. Sesuai aturan, Ombudsman boleh merahasiakan identitas pelapor. Selain itu, pelapor bisa pula mengecek atau mencari jejak laporannya sudah sampai di mana.

“Di Ombudsman, semua akan transparan,” tegas doktor jebolan Universitas Indonesia itu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharamkan Komite Sekolah melakukan pungutan terhadap murid dan wali murid. Tidak ada ampun bagi pihak sekolah yang masih tetap memelihara praktik curang itu.

Pelanggaran pungutan sekolah itu dibatasi oleh Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Wali murid tidak bisa dipungut oleh Komite Sekolah.

Dr Jafar Ahmad menegaskan, pihaknya tak segan memboyong kasus pungli ke ranah pidana, kalaulah ditemukan unsur. Ia berujar, selama ini kerap mendengar masih ada praktik pungli di sekolah-sekolah. Tapi ia menegaskan Ombudsman tak bisa bekerja atas dasar asumsi atau desas-desus.

“Ombudsman bekerja berdasar aduan warga dan fakta-fakta. Silahkan laporkan, akan kami tindak lanjuti,” tutupnya.

Pelibatan Lembaga Negara Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  terkait praktik pungli di sekolah sudah berlangsung sejak 2017.

Kerjasama dua Lembaga Negara itu ditandatangani langsung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, bersama Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Prof. Amzulian Rifai, SH. LLM. Ph.D, pada 27 Februari 2017 silam.(*)

[ARDY IRAWAN, AWIN]

News Feed