by

Jokowi Ancam Copot Kapolda-Pangdam yang gagal Atasi Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dan lahan tahun ini lebih besar dibanding tahun lalu. Di Jambi, luas lahan yang terbakar sudah mencapai 248 Hektar. Media lokal Malaysia mengaitkan asap di negaranya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera.

——————-

Kolonel Arh Elphis Rudy, Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Karhutla sekaligus Komandan Komando Resor Militer 042 Garuda Putih terus berpacu mengenyahkan api yang membakar hutan dan lahan di wilayah Jambi. Menurutnya, luas lahan yang terbakar sejak Januari hingga Agustus 2019 di Provinsi Jambi sudah mencapai 248 hektare.

“Saya bersama anggota telah langsung terjun menuju lokasi di Desa Arang Arang Kabupaten Muarojambi dan melakukan pemadaman api di lokasi kebakaran lahan dan hutan. Hasil penyelidikan sementara ini disebutkan bahwa kebakaran tersebut ada unsur kesengajaan,” kata Elphi Rudy pada Senin 5 Agustus 2019 lalu.

Daerah terparah terjadi di Kabupaten Muarojambi. Data hingga Ahad 4 Agustus 2019, kemarin, lahan gambut yang terbakar sudah mencapai 36 hektare.

Kebakaran di Desa Arang Arang Muaro Jambi itu, jika dilihat di lapangan memang ada unsur kesengajaa. Elphis menegaskan Desa Arang Arang merupakan lokasi terluas yang terjadi karhutla.

Menurut Elphi, pemadaman di Desa Arang Arang dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama yakni melalui jalur darat dengan menyemprotkan air melalui pipa. Kedua lewat water bombing menggunakan helikopter.

” Saat ini sudah padam hanya tinggal pendinginan,” katanya.

Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Gunakan cara lain tanpa merusak alam dan membuat polusi udara.

II

Presiden Joko Widodo akan mencopot kepala kepolisian daerah dan panglima daerah milter di daerah yang masih saja berulang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Ancaman itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin.

Sejumlah pejabat di Jambi turut hadir, antaralian Bupati Sarolangun Cek Endra dan Bupati Tanjab Barat, Syafrial.

“Aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku. Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi, tiga atau empat hari lalu Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan,”kata Jokowi.

Bukan kali ini saja Jokowi menyampaikan ancaman serupa. Tiga tahun lalu, Jokowi juga megancam akan mencopot kepala polda dan pangdam di wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ancaman itu pertamakali dilontarkan Jokowi setelah peristiwa kebakaran hutan terbesar pada 2015. Saat itu, kebakaran mencapai 2,6 juta hektare sehingga negara merugi Rp 221 triliun. Ancaman Jokowi ini kembali diulang, tahun lalu.

Buntut dari kebakaran hebat pada empat tahun lalu itu adalah pegiat lingkungan di Kalimantan Tengah menggugat pemerintah, antaralain Presiden, Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraraia dan Tata Ruang, Menteri Kesehatan serta Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah. Gugatan mereka dikabulkan, dari Pengadilan Negeri Palangkaraya hingga kasasi di Mahkamah Agung.

Putusan kasasi MA pada 26 Juli lalu menguatkan putusan PN Palangkaraya yang isinya menyatakan Presiden Jokowi serta jajaran terkait bersalah sehingga terjadi kebakaran hutan. Pemerintah juga diminta segera mengumumkan perusahaan pembakar hutan pada 2015 serta membangun rumah sakit paru-paru di Kalteng. Atas putusan ini, pemerintah akan melawan. Pemerintah berencana menngajukan permohonan peninjaun kembali ke MA.

Dalam rapat koordinasi itu diikuti kepala daerah, kepala polda, serta panglima daerah militer di daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Jokowi sengaja mengumpulkan mereka setelah kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah berdampak pada dua negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura.

Media lokal Malaysia bahkan secara khusus menyorot asap yang sampai ke negeri jiran akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, pekan ini. “Saya tahu minggu kemarin sudah jadi headline, jadi HL, jerebu masuk lagi negara tetangga kita. Saya cek jerebu ini apa, ternyata asap. Hati-hati, malu kita kalau enggak bisa menyelesaikan ini,”ujar Jokowi.

Media lokal Malaysia mengaitkan asap yang menggempur negeri jiran itu berasal dari Sumatera, salah satunya Provinsi Jambi.

Adapun Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal Dony Monardo, mengatakan sebaian besar penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah ulah manusia, sedangkan kebakaran hutan akibat faktor alam hanya 1 persen.

“Terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu 99 persen akibat ulah manusia,”kata Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu di Palangkaraya, tiga hari lalu.

III

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Provinsi Jambi, Johansyah membantah keras isu kabut asap di negeri jiran Malaysia berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi.

“Kita (Pemprov Jambi) sudah mengecek kebenarannya. Informasi dari Kepala BPBD Jambi, bahwa titik api tersebut bukan berasal dari Provinsi Jambi,” ujar Johansyah kepada wartawan, Selasa 6 Agustus 2019.

Johansyah menegaskan, pemprov telah menetapkan Status Siaga Karhutla.

Sementara, jarak pandang di Kota Jambi mulai memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan.

Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sultan Thaha Jambi Kurnia Ningsih mengatakan jarak pandang kini mencapai 3.900 meter.

“Jarak padang terendah terjadi pada pagi dan malam hari, bisa 3.900 meter saja, sedangkan siang tidak mengganggu karena arah angin tidak kencang jadi asap tidak masuk ke kota,” katanya kepada wartawan.

Pada 3 hari terakhir keberadaan asap di Kota Jambi bertahan jauh lebih lama dibanding hari sebelumnya. Selama 3 hari terakhir itu sudah sampai 5 jam sampai 6 jam.

BMKG juga mencatat tumpukan batu bara menjadi salah satu penyumbang titik panas, bukan hanya kebakaran.

“Tumpukan batu bara yang ada tersebut terbaca Satelit Terra dan Aqua sebagai titik panas.”

Kurnia Ningsih menyebut informasi tumpukan baru bara tersebut berada di Kabupaten Batanghari.  BMKG minta agar tidak menumpuk batu bara yang berakibat munculnya titik panas.(*)

 

[ARDY IRAWAN, AWIN (Koran Tempo, Antara, Okezone, Republika)]

News Feed